Home > Belajar Investasi, Perpajakan Reksa Dana > Pelaporan Aset Keuangan dan Investasi Dalam SPT Perpajakan

Pelaporan Aset Keuangan dan Investasi Dalam SPT Perpajakan

t

Batas waktu untuk penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi adalah 31 Maret 2018. Penyampaian SPT Tahunan merupakan kewajiban setiap WP. Bagian utama dalam pelaporan SPT yaitu Penghasilan, Harta dan Kewajiban.

Bagaimana tata cara pelaporan aset keuangan dan investasi seperti tabungan, deposito, obligasi, reksa dana, dan unit link dalam SPT Pajak ? Sesuai dengan bagian utama dalam SPT, aset keuangan dan investasi dilaporkan pada bagian Penghasilan, Harta dan Kewajiban (apabila ada).

Secara umum ada 3 jenis SPT yaitu :

  • Formulir SPT 1770 (untuk wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan dari kegiatan usaha dan melakukan pekerjaan bebas)
  • Formulir SPT 1770-S (untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di atas Rp 60 juta)
  • Formulir SPT 1770-SS (untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di bawah Rp 60 juta)

Format untuk Formulir SPT 1770-SS (Sangat Sederhana) terlalu sederhana dan tidak ada perinciannnya, sementara untuk SPT 1770 cukup kompleks karena diperuntukkan bagi WP yang telah memiliki kegiatan usaha. Untuk itu, contoh pelaporan dalam SPT pajak menggunakan contoh 1770-S (Sederhana). Agar lebih mudah, pelaporan bisa secara E-Filling di djponline.pajak.go.id yang sudah ada versi panduannya.

Sebagai Harta

Sebetulnya bagian Harta dalam SPT terdapat pada bagian belakang. Bagian depannya adalah penghasilan. Namun untuk memudahkan pemahaman, pembahasan dimulai dari bagian Harta terlebih dahulu.

Perpajakan telah memiliki kode khusus untuk Aset Keuangan dan Investasi sebagai berikut :

Daftar Kode Harta Keuangan dan Investasi Dalam SPT

Untuk aset dalam bentuk Kas dan Setara Kas, pelaporan menggunakan saldo per tanggal 31 Desember. Sementara untuk aset dalam bentuk investasi, pelaporan menggunakan Harga Perolehan sesuai dengan periode pembelian harta tersebut dilakukan.

Sebagai contoh apabila untuk WP Orang Pribadi yang memiliki aset keuangan dan investasi sebagai berikut :

  1. Menempatkan Deposito pada Bank BCA sebanyak Rp 1.000.000.000 dengan bunga 5% per tahun. Bunga deposito ditransfer ke rekening tabungan. Saldo tabungan pada akhir tahun adalah Rp 80.000.000 yang berasal dari bunga deposito Rp 40.000.000 dan sisanya setoran tunai dari hasil gaji.
  2. Membeli saham melalui rekening di Panin Sekuritas untuk saham Bank Mandiri (BMRI) seharga Rp 5.000 sebanyak 10.000 lembar dengan total Rp 50.000.000 pada tanggal 15 Maret 2017. Pada akhir tahun harga saham BMRI naik menjadi Rp 8.000 sehingga nilai pasarnya Rp 80.000.000 per tanggal 31 Desember 2017
  3. Membeli Obligasi Berkelanjutan Bank Panin melalui Danareksa Sekuritas pada pasar sekunder dengan harga 102 setara Rp 1.020.000.000 kupon 7.6%, jatuh tempo 27 Februari 2023. Pada tanggal 31 Desember 2017, harga pasar dari obligasi adalah 101
  4. Membeli Obligasi Ritel Syariah SR-009 melalui Mandiri Sekuritas pada saat penawaran perdana dengan harga 100 sebanyak Rp 500.000.000 dengan imbal hasil 6.90% jatuh tempo 10 Maret 2020. Pada tanggal 31 Desember 2017, harga pasar dari SR-009 adalah 102
  5. Membeli di manajer investasi Panin Asset Management untuk reksa dana Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh pada 3 Januari 2017 pada harga Rp 1.200 per unit sebanyak Rp 100.000.000. Menjualnya pada tanggal 15 Juni 2017 pada harga 1.350 per unit setara dengan Rp 112.500.000, kemudian membelinya kembali pada tanggal 20 September 2017 senilai Rp 112.500.000 pada harga Rp 1.250. Pada 31 Desember 2017, harga Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh adalah Rp 1.400 sehingga nilai pasarnya Rp 126.000.000
  6. Memiliki Program Investasi Berkala (Autodebet) di Panin Asset Management pada reksa dana Panin Dana Maksima senilai Rp 2.000.000 per bulan selama 5 tahun. Program ini telah dimulai dari Januari 2016 sehingga pada akhir tahun 2017 telah berjalan 2 tahun sehingga total yang diinvestasi Rp 48.000.000. Nilai pasar dari Panin Dana Maksima pada 31 Desember 2017 adalah Rp 55.000.000
  7. Memiliki program asuransi unit link Rupiah Equity Fund di Panin Dai-Ichi Life dengan cara setoran premi secara berkala sebesar Rp 5.000.000 per bulan sudah berjalan 12 bulan di tahun 2017. Pada bulan November 2017 ada klaim biaya perawatan rumah sakit senilai Rp 80.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2017, nilai tunai dari unit link setelah dikurangi biaya asuransi dan akuisisi adalah Rp 30.000.000

Maka pelaporan pada bagian Harta adalah sebagai berikut :

Daftar Harta Investasi dan Keuangan

Untuk harta kategori Kas dan Setara Kas, pelaporan menggunakan saldo pada akhir tahun. Sementara untuk kategori Investasi menggunakan Harga Perolehan. Untuk itu, berapapun nilai pasar pada akhir tahun, yang dipergunakan adalah nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh harta tersebut.

Saat ini memang banyak yang menggunakan nilai pasar sebagai dasar pelaporan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan laporan dari perusahaan keuangan kepada nasabah mencantumkan nilai pasarnya saja sehingga kesulitan untuk mengetahui nilai awal investasi.

Untuk contoh nomor 3, umumnya ketika membuka rekening saham di perusahaan sekuritas, saham yang dibeli bisa lebih dari 1. Daripada harus menyebutkan satu per satu, cukup gabungkan semuanya dalam 1 nama rekening dengan tetap menyimpan laporan per akhir Desember jika nantinya ada pemeriksaan.

Apabila terjadi transaksi jual beli, maka yang digunakan adalah pembelian terakhir yang dilakukan seperti pada contoh nomor 6. Dari modal awal Rp 100 juta, dilakukan jual beli dalam tahun yang sama. Yang dilaporkan pada harta adalah pembelian terakhir. Hal yang sama juga berlaku pada saham.

Untuk Harta yang diperoleh melalui pembelian secara bertahap seperti pada contoh nomor 7 dan 8, dicantumkan sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Membagi harta sesuai tahun pembelian akan memudahkan pertanggung jawaban.

Referensi artikel : Fitur Laporan Pajak Reksa Dana Panin AM

Sebab tahun perolehan dalam Harta hanya bisa diisi 1 tahun saja. Jika pembelian reksa dana dilakukan selama bertahun-tahun (misalkan 10 tahun) dan dicantumkan tahun 2017, maka seolah-olah WP membeli seluruh reksa dana tersebut di tahun 2017, padahal pembelian dilakukan secara berkala. Pelaporan reksa dana menggunakan tahun terakhir berpotensi menimbulkan kesan adanya kenaikan harta dalam jumlah signifikan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut seandainya WP dipanggil untuk diklarifikasi.

Untuk point 9, memang belum ada kategori unit link dalam daftar harta SPT pajak sehingga dicantumkan sebagai investasi lainnya. Nilai yang dilaporkan adalah nilai total premi yang dibayarkan. Ada juga yang menggunakan nilai tunai dari asuransi pada akhir tahun, namun mengingat angka nilai tunai selalu berubah karena dipotong biaya asuransi dan akuisisi, maka menggunakan nilai premi yang dibayarkan lebih tepat karena sesuai dengan kemampuan penghasilan WP.

Sebagai Penghasilan

Yang namanya aset, maka berpotensi memberikan penghasilan bagi wajib pajak. Sumbernya bisa berupa pembagian bunga dan atau dari selisih harga penjualan. Dalam formulir SPT 1770-S kolom yang tersedia adalah sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak Final Penghasilan Bukan Objek Pajak

Dengan melanjutkan contoh di atas, maka pelaporan sebagai penghasilan adalah sebagai berikut :

  1. Menempatkan Deposito pada Bank BCA sebanyak Rp 1.000.000.000 dengan bunga 5% per tahun. Bunga deposito ditransfer ke rekening tabungan. Saldo tabungan pada akhir tahun adalah Rp 80.000.000 yang berasal dari bunga deposito Rp 40.000.000 dan sisanya setoran tunai dari hasil gaji.

Atas bunga deposito yang diterima, dilaporkan sebagai Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau Bersifat Final dengan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) / Penghasilan Bruto = Rp 1 M x 5% = Rp 50.000.000. Pajak final yang biasanya sudah dipotong oleh bank sebesar 20% x Rp 50.000.000 = Rp 10.000.000 sebagai PPh terutang. (Bagian A. 1)

  1. Membeli saham melalui rekening di Panin Sekuritas untuk saham Bank Mandiri (BMRI) seharga Rp 5.000 sebanyak 10.000 lembar dengan total Rp 50.000.000 pada tanggal 15 Maret 2017. Pada tanggal 18 Agustus 2017, perusahaan membagian dividen sebesar Rp 5.000.000. Pada akhir tahun harga saham BMRI naik menjadi Rp 8.000 sehingga nilai pasarnya Rp 80.000.000 per tanggal 31 Desember 2017

Atas dividen yang diterima, dilaporkan sebagai Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau Bersifat Final dengan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) / Penghasilan Bruto = Rp 5.000.000. Pajak final atas dividen untuk WP Perorangan di perusahaan Tbk adalah 10% x Rp 5.000.000 = Rp 1.000.000 sebagai PPh terutang. Biasanya sudah dipotong pada saat dibagikan ke investor. (Bagian A. 12)

Apabila terjadi penjualan saham, misalkan dijual pada harga pasar Rp 80.000.000, maka atas Penjualan Saham di Bursa Efek, dilaporkan sebagai Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau Bersifat Final dengan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) / Penghasilan Bruto = Rp 80.000.000. Pajak final atas penjualan saham untuk WP Perorangan di perusahaan Tbk adalah 0.1% x Rp 80.000.000 = Rp 80.000 sebagai PPh terutang. Biasanya pajak ini sudah dipotong karena dijadikan satu dengan biaya penjualan. (Bagian A. 3)

  1. Membeli Obligasi Berkelanjutan Bank Panin melalui Danareksa Sekuritas pada pasar sekunder dengan harga 102 setara Rp 1.020.000.000 kupon (bunga) 7.6%, jatuh tempo 27 Februari 2023. Pada tanggal 31 Desember 2017, harga pasar dari obligasi adalah 101

Atas bunga / diskonto obligasi yang diterima, dilaporkan sebagai Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau Bersifat Final dengan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) / Penghasilan Bruto = Rp 1.000.000.000 x 7.6% = Rp 76.000.000. Pajak final atas bunga / diskonto obligasi untuk WP Perorangan adalah 15% x Rp 76.000.000 = Rp 11.400.000 sebagai PPh terutang. Biasanya sudah dipotong pada saat dibagikan ke investor. (Bagian A. 2)

  1. Membeli Obligasi Ritel Syariah SR-009 melalui Mandiri Sekuritas pada saat penawaran perdana dengan harga 100 sebanyak Rp 500.000.000 dengan imbal hasil 6.90% jatuh tempo 10 Maret 2020. Pada tanggal 31 Desember 2017, harga pasar dari SR-009 adalah 102

Atas bunga / diskonto obligasi negara yang diterima, dilaporkan sebagai Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau Bersifat Final dengan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) / Penghasilan Bruto = Rp 500.000.000 x 6.90% = Rp 34.500.000. Pajak final atas bunga / diskonto obligasi untuk WP Perorangan adalah 15% x Rp 34.500.000 = Rp 5.175.000 sebagai PPh terutang. Biasanya sudah dipotong pada saat dibagikan ke investor. (Bagian A. 1)

  1. Membeli di manajer investasi Panin Asset Management untuk reksa dana Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh pada 3 Januari 2017 pada harga Rp 1.200 per unit sebanyak Rp 100.000.000. Menjualnya pada tanggal 15 Juni 2017 pada harga 1.350 per unit setara dengan Rp 112.500.000, kemudian membelinya kembali pada tanggal 20 September 2017 senilai Rp 112.500.000 pada harga Rp 1.250. Pada 31 Desember 2017, harga Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh adalah Rp 1.400 sehingga nilai pasarnya Rp 126.000.000

Atas keuntungan dari penjualan reksa dana yang diterima, dilaporkan sebagai Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan yang sudah terealisasi. Pada contoh di atas reksa dana yang dibeli senilai Rp 100 juta dijual senilai Rp 112.5 juta sehingga terdapat keuntungan Rp 12.5 juta. Untuk transaksi kedua dimana dilakukan pembelian pada Rp 112.5 juta dan nilai pasar Rp 126 juta, tidak terdapat keuntungan karena belum terealisasi. (Bagian B. 6)

Berbeda dengan penghasilan lain, pernyataan bahwa reksa dana bukan objek pajak agak sulit ditemukan dalam UU Pajak Penghasilan karena memang tidak ada kata-kata reksa dana bukan Objek Pajak. Dasar peraturan yang digunakan adalah UU Pajak Penghasilan Pasal 4, Ayat 3, Point I yang berbunyi “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah (i) bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif” dan UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi ” (1) Reksa Dana dapat berbentuk: a. Perseroan; atau b. Kontrak Investasi Kolektif”

  1. Memiliki Program Investasi Berkala (Autodebet) di Panin Asset Management pada reksa dana Panin Dana Maksima senilai Rp 2.000.000 per bulan selama 5 tahun. Program ini telah dimulai dari Januari 2016 sehingga pada akhir tahun 2017 telah berjalan 2 tahun sehingga total yang diinvestasi Rp 48.000.000. Nilai pasar dari Panin Dana Maksima pada 31 Desember 2017 adalah Rp 55.000.000

Atas keuntungan dari penjualan reksa dana yang diterima, dilaporkan sebagai Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak . Untuk transaksi pada point 6, karena belum ada penjualan maka tidak ada penghasilan yang dilaporkan. (Bagian B. 6)

  1. Memiliki program asuransi unit link Rupiah Equity Fund di Panin Dai-Ichi Life dengan cara setoran premi secara berkala sebesar Rp 5.000.000 per bulan sudah berjalan 12 bulan di tahun 2017. Pada bulan November 2017 ada klaim uang pertanggungan asuransi untuk biaya perawatan rumah sakit senilai Rp 80.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2017, nilai tunai dari unit link setelah dikurangi biaya asuransi dan akuisisi adalah Rp 30.000.000

Atas keuntungan dari penjualan unit link dan uang pertanggungan asuransi, dilaporkan sebagai Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak. Pada point 7 karena tidak ada transaksi penjualan, maka tidak ada laporan. Apabila ada, maka dilaporkan pada Penghasilan Lainnya Yang Tidak Termasuk Objek Pajak (Bagian B. 6). Sementara untuk klaim biaya perawatan dalam bentuk uang pertanggungan dilaporkan senilai Rp 80.000.000 (Bagian B. 4)

Seluruh tata cara pelaporan di atas sifatnya referensi. Pada prakteknya, kemungkinan anda akan mendapatkan saran yang berbeda, apakah itu dari jasa konsultan pajak yang anda pergunakan ataupun dari Account Officer pajak yang menangani anda.

Harus diakui bahwa pemahaman akan perpajakan dan aset investasi belum merata di semua kalangan konsultan dan Account Officer Pajak. Saya sendiri sebagai penulis, juga bukan konsultan pajak yang telah terdaftar sehingga pemahaman saya terhadap aturan yang ada bukan yang terbaik pula.

Terkadang tidak seluruh data dan informasi tersebut bisa diperoleh dari lembaga jasa keuangan tempat kita berinvestasi, apalagi untuk anda yang suka melakukan transaksi jual beli secara aktif.

Tulisan ini, sifatnya hanya referensi dan dibuat berdasarkan peraturan pajak, petunjuk pengisian SPT, pengalaman di investasi pasar modal, dan diskusi dengan konsultan pajak yang saya kenal. Apabila konsultan pajak dan Account Executive Pajak anda memiliki cara berbeda dengan yang didukung dengan dasar peraturan yang lebih solid atau pemahaman terhadap peraturan yang berbeda dengan tulisan ini, silakan mengikuti referensi yang paling anda yakini.

Demikian artikel ini, semoga bermanfaat.

Referensi Peraturan :

  1. Petunjuk pengisian SPT WP Orang Pribadi
  2. Formulir SPT 1770 – S
  3. Undang-Undang Pajak Penghasilan
  4. Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995

Sebagai tambahan, untuk penghasilan yang kena tarif pajak progresif bentuk kolomnya seperti ini

Penghasilan Kena Pajak Progresif

Penyebutan produk investasi  (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, ataupun rekomendasi jual beli atau tahan untuk instrumen tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.

Facebook : https://www.facebook.com/rudiyanto.blog

Twitter : https://twitter.com/Rudiyanto_zh

Belajar Reksa Dana : www.ReksaDanaUntukPemula.com

  1. Bri
    March 25th, 2020 at 18:01 | #1

    @Rudiyanto
    Selamat sore Pak Rudi,

    Untuk pelaporan SPT tahun-tahun selanjutnya, bagaimana perlakuan investasi P2P lending ini ya Pak?
    Apakah dalam pencatatan harta di SPT harus dibuat per tahun sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan; atau total outstanding principal dalam periode terkait ; atau kita melakukan pencatatan harta di SPT secara akumulatif?
    Bagaimana juga pelaporannya apabila kita melakukan withdrawal? Apakah akan mempengaruhi dalam pelaporan baik dalam bagian pelaporan sebagai penghasilan maupun sebagai harta?

    Saya juga ingin menanyakan untuk pelaporan reksadana:
    Bagaimana pelaporan reksadana pada tahun-tahun selanjutnya apabila kita membelinya tidak lansung melalui manajer investasi penjual reksadana terkait, melainkan melalui platform fintech reksadana?
    Apakah kita perlu merinci pelaporan harta tersebut pertahunnya ataukah bisa diakumulasikan (misalnya investasi dimulai dari 2016 maka di laporan SPT tahun perolehan tetap 2016 dengan harga perolehannya merupakan akumulasi dari 2016 hingga 2019 sesuai modal kita beli reksadana di platform tersebut)?
    Kemudian keterangan apa yang harus ditulis dalam perincian harta berupa reksadana tersebut, melihat jika kita beli di platform fintech yang memungkinkan kita membeli berbagai macam bentuk reksadana dan dari berbagai manajemen investasi.

    Terima kasih.

  2. Rudiyanto
    March 25th, 2020 at 19:15 | #2

    @Bri
    Selamat malam Bri,

    Tentang P2P Lending sudah saya bahas di http://rudiyanto.blog.kontan.co.id/2018/03/07/pelaporan-aset-keuangan-dan-investasi-dalam-spt-perpajakan/comment-page-4/#comment-453269

    Untuk pencatatan secara akumulatif atau per tahun menurut saya tidak masalah sepanjang dari wajib pajaknya rajin dan memiliki dokumentasi.

    Untuk pelaporan reksa dana, menurut saya bisa dirinci per reksa dana, bisa juga akumulasi per agen penjual. Yang diisi dalam keterangan tersebut adalah nomor rekening anda di platform fintech. Nama manajer investasi dan reksa dana bisa dirinci bisa juga tidak tergantung seberapa detail pencatatan anda.

    Semoga bermanfaat

  3. Ade
    March 30th, 2020 at 22:46 | #3

    @Rudiyanto
    Salam kenal Bp. Rudiyanto..

    Tolong tanya:
    1. Saldo Akhir RDN Saham yg ada di Bank itu (sisa tunai yangbelum dibelikan saham), jika dilaporkan di SPT1770-IV, di bagian Harta: sbg “Tabungan (012)” atau “Giro (013)” ya ?
    Karena tahun lalu saya masukkan sebagai Tabungan (012) -> saya pikir karena sama-sama tabungan bank.

    2. Setelah baca artikel bapak hari ini, saya baru menyadari bahwa selama ini untuk kode (039) Asuransi Unit Link, saya melaporkan selalu memakai Nilai Tunai Akhir Tahun (sejak ikut Tax Amnesty 2017). Apakah sebaiknya dalam pengisian SPT 2019 ini, saya langsung merubah isian dengan ke premi yang saya bayar bulanan ?

    3. Kalau Harta: kode (011) Uang Tunai itu apa pengertiannya: jumlah uang tunai yang saya pegang / di dompet di akhir tahun ya?

    Terima kasih atas saran dan bantuannya. Selalu sehat untuk bapak sekeluarga.

  4. Rudiyanto
    March 31st, 2020 at 15:48 | #4

    Sore pak Ade,

    Sehubungan dengan pertanyaan anda :
    1. Menurut saya RDN itu termasuk dalam kategori Tabungan sehingga bisa menggunakan 012

    2. Tidak masalah pak, dan sebenarnya tidak ada ketentuan saja. Menurut saya secara logika, sebaiknya diinput sesuai premi yang kita bayarkan karena memang kemampuan bayar kita disitu.

    Mau diganti silakan, mau tetap juga tidak apa2. Sepanjang memang sesuai ketentuan, mau melakukan pembetulan seharusnya tidak masalah

    3. Benar pak. Kalau jumlahnya besar ya silakan ditulis. Tapi kalau di bawah Rp 50 juta ya ga juga gpp.

    Semoga bermanfaat

  5. marini
    April 2nd, 2020 at 14:31 | #5

    Pak Rudiyanto,

    Saudara saya pada tahun 2015 buka Perseroan Terbatas bersama temannya dengan modal saham bagiannya senilai Rp 600.000.000 (yang tercantum di AKTA PENDIRIAN) kemudian pada tahun 2019 mereka pecah kongsi dan saudara saya melepas semua sahamnya di PT. tersebut (Saham tersebut sudah dilaporkan pada SPT Tahunan 2015-2018 dengan kode harta 032. senilai Rp 600.000.000).

    Yang mau saya tanyakan:
    Bagaimana pelaporannya pada SPT Tahunan 2019 ini, apakah diakui sebagai uang tunai senilai Rp 600.000.000 walaupun uang yang dia dapatkan sebagai kompensasi tidak sebesar itu?

    Terima kasih,
    Marini

  6. Rudiyanto
    April 3rd, 2020 at 13:18 | #6

    @marini
    Selamat Siang bu Marini,

    Sehubugan dengan pertanyaan anda, sebaiknya harta dalam bentuk terakhir, apakah itu uang tunai atau tabungan, dicatat sesuai nilai yang diterima.

    Jadi misalknya nilai di SPT 600 juta, terima 300 juta, maka ditulis Rp 300 juta dalam bentuk harta baru. Sementara harta lama yang kode 032 bisa dicoret.

    Justru kalau misalkan penjualan sahamnya ada keuntungan, malah menjadi objek pajak progresif karena dari saham non tbk beda dengan yang tbk.

    Semoga bermanfaat

  7. Heri Sugara
    April 4th, 2020 at 17:36 | #7

    Selamat sore pak Rudi.
    Kalau capital gain atas penjualan emas LM apakah harus dipajaki lagi dengan menggunakan tarif umum atau tidak? Contoh tahun 2010 beli LM 100 gram dgn harga 30 juta, kemudian tahun 2018 dijual semuanya dengan harga 50 juta. Apakah selisihnya sebesar 20 juta harus diperhitungkan lagi sebagai penghasilan di tahun 2018? Kalau iya, mekanisme perhitungannya bagaimana?
    Terima kasih

  8. Rudiyanto
    April 4th, 2020 at 20:07 | #8

    @Heri Sugara
    Selamat sore pak Heri Sugara,

    Untuk capital gain dari emas menurut saya termasuk dalam penghasilan yang kena pajak progresif. Artinya dijumlahkan dengan seluruh penghasilan anda yang masuk kategori pajak progresif kemudian dikalikan tarif pajak.

    Cara isinya adalah pada saat anda isi SPT secara elektronik – dengan Panduan, pada pertanyaan “Apakah anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya?” anda jawab ya, selanjutnya akan muncul 6 kolom. Bisa anda isi di kolom no 5, KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA sebesar Rp 20 juta pada tahun 2018 sesuai tahun diperoleh.

    Semoga bermanfaat

  9. Heri Sugara
    April 5th, 2020 at 07:28 | #9

    @Rudiyanto
    Siap, terima kasih pak Rudi..

  10. gamal sidik wacana
    April 7th, 2020 at 16:08 | #10

    selamat sore pak rudi..

    saya masih binggung mapping untuk spt tahunan terutama investasi keuangan seperti ini. saya ada lampiran beberapa investasi keuangan tsb punya rekan kerja. di dalam lampiran tsb ada reksadana, asuransi jiwa, dan unitlink dan yang menjadi pertanyaan apakah benar semuanya ada bunga dan pajaknya seperti datayang saya berikan? karena rekan saya tidak memberikan portofolionya hanya memberikan rekapan seperti itu.

    Mohon perncerahannya pak @rudiyanto

    terima kasih

    investasipaulak

    • Rudiyanto
      April 8th, 2020 at 11:04 | #11

      Siang pak Gamal,

      Attachment anda kurang jelas. Apakah memungkinkan dalam bentuk Google Drive yang gambarnya bisa dibuka?

  11. gamal sidik wacana
    April 8th, 2020 at 18:29 | #12

    Baik pak Rudiyanto saya kirim link google drive nya..

    https://drive.google.com/file/d/1r7sSb3W4wew0R8-zMhRIeguu1ejcfSpm/view?usp=sharing

    Mohon Pencerahannya pak rudi

    terima kasih

  12. Rudiyanto
    April 8th, 2020 at 19:19 | #13

    @gamal sidik wacana
    Terima kasih untuk data yang lengkap.

    Boleh tahu, Mengapa teman anda memberikan data ini ke anda ? Bukankah semua ini data pribadi?

    Kemudian untuk pertanyaan anda dan lampiran yang diberikan, berdasarkan pemahaman dan pengetahuan saya :
    1. Pracico itu saya pastikan 100% BUKAN reksa dana. Kalau misalkan yang bersangkutan mengaku reksa dana, maka ini adalah skema penipuan atau investasi bodong. Saran saya anda segera melaporkan perusahaan / orang yang menawarkan ini ke pihak berwajib seperti OJK / Satgas Waspada Investasi / Kepolisian.

    Apabila bentuknya adalah simpanan koperasi, maka atas perlakuan pajaknya sesuai dengan https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-4-ayat-2 adalah :
    Jika bunga simpanan kurang dari Rp 240.000 per bulan kena tarif 0%. Di atas Rp 240.000 per bulan kena tarif final 10%.

    Yang potong adalah pihak koperasi. Jadi misalkan anda tempatkan Rp 100 juta dan mendapat bunga Rp 1 juta per bulan. Maka diterima adalah Rp 900.000 karena dipotong pajak 100.000

    Jika koperasi tersebut dikelola dengan baik, seharusnya pada waktu setor anda akan diminta NPWP dan mereka bisa memberikan bukti potong pajak atas bunga tersebut.

    Di link yang anda berikan, pajaknya 6% jika dihitung dari bunga. Saya tidak tahu itu hitungan siapa dan entah darimana, yang jelas tidak sesuai dengan semua ketentuan peraturan yang saya ketahui.

    Terkait nama perusahaan, saya tidak tahu apakah Pracico yang sama atau bukan, tapi berdasarkan pemberitaan OJK https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/OJK%20Bekukan%20PT%20Pracico%20Multi%20Finance.pdf Pracico Multi Finance telah dibekukan dan dilarang kegiatan usahanya karena melanggar aturan.

    Jadi atas penempatan di instrumen yang belum jelas ini, anda bisa :
    a. Tanya apakah koperasi tersebut punya hubungan dengan Pracico Multi Finance yang dibekukan oleh OJK karena melanggar aturan
    b. Pahami bahwa yang namanya simpanan koperasi tidak dijamin LPS
    c. Koperasi adalah dari anggota untuk anggota. Jika dia bisa memberikan bunga 9.5-10% per tahun, maka anggota lain yang meminjam dikenakan bunga lebih tinggi dari itu. Yang namanya pinjaman tentu ada risiko gagal bayar, apakah koperasi cukup transparan mengumumkan laporan keuangan seperti halnya perbankan yang mengumumkan laporan keuangan setiap 3 bulan?

    2. Untuk Kresna Life, memang ada produk asuransi terkait investasi yang naik turunnya mengikuti pergerakan pasar, ada juga produk asuransi yang memberikan jaminan return tertentu.

    Jaminan return bisa dalam bentuk nilai pasti yang akan diterima dalam jangka waktu tertentu, bisa juga modelnya seperti bunga deposito setiap bulan, pokok pada saat jatuh tempo ditambah perlindungan asuransi selama holding period.

    Pembayaran yang diterima pemegang polis asuransi, biasanya disebut sebagai klaim asuransi. Secara prinsip klaim asuransi masuk dalam kategori Penghasilan Bukan Objek Pajak.

    Jadi kalau misalkan ada pajak yang besarnya juga 6% itu saya tidak tahu darimana dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

    Secara sederhana, uang yang disetorkan investor dikelola oleh perusahaan asuransi. Jadi apakah uang investor bisa kembali atau tidak, sangat tergantung kemampuan tim pengelola dan portofolio investasi di perusahaan asuransi tersebut.

    Dalam perkembangannya perusahaan asuransi dengan skema yang serupa yaitu Jiwasraya sudah mengalami gagal bayar sebagaimana sudah banyak pemberitaan di media.

    Untuk perusahaan asuransi dengan skema serupa dan mengumumkan kesulitan pembayaran klaim / wajib perpanjang, sudah ada beberapa berita yang bisa dibaca di media yaitu https://keuangan.kontan.co.id/news/rekening-efek-diblokir-karena-kasus-jiwasraya-wanaartha-life-kesulitan-bayar-klaim?page=all dan https://www.cnbcindonesia.com/news/20200213161343-4-137690/aduh-setelah-wanaartha-life-kresna-life-juga-gagal-bayar

    Apakah masalahnya sudah beres atau tidak, terus terang saya tidak tahu karena tidak ada berita perkembangan dan fokus masyarakat tersita dengan pandemi COVID-19. Namun setelah pandemi ini lewat, seharusnya akan di follow up kembali.

    3. Untuk Sinarmas, ada perbedaan antara unit link asuransi dan reksa dana. Simas Prime Link dan Simas Investa Link itu seharusnya masuk dalam kategori Unit Link. Sementara Reksa Dana Terproteksi Sinarmas masuk dalam kategori Reksa Dana.

    Untuk unit link, berarti perlakuan pajaknya sama dengan yang di no 2.

    Sementara untuk reksa dana, sesuai artikel ini adalah bukan objek pajak.

    Di tabel yang anda berikan, ada besaran pajak yang saya hitung kurang lebih 6%. Menurut saya itu hitungan dengan dasar tidak jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Jika tabel tersebut dibuat oleh konsultan pajak, sayang sekali, konsultan tersebut tidak memiliki pemahaman atas perpajakan produk investasi sehingga sebaiknya bisa dicarikan konsultan lain yang lebih paham.

    Namun jika dibuat sendiri, saran saya bisa diperbaiki sambil melihat ketentuan perpajakan yang lebih sesuai.

    Semoga bermanfaat

  13. gamal sidik wacana
    April 8th, 2020 at 21:15 | #14

    terima kasih sekali pak rudi informasinya..

    Begini pak rudi dr awal saya melihat informasi yang dberikan oleh rekan saya memang sangat membinggungkan sekali di tambah saya juga belum punya pengalaman dalam hal investasi keuangan dan ketentuan dalam perpajakan.

    Untuk point no.2 yang mau saya tanyakan apakah klaim asuransi memang d berikan setiap bulan kepada pemegang polis spt data yang saya berikan? apakah pencaian klaim asuransi di potong pajak kalau bicara ketentuan? untuk nominal sbesar 200 juta sesua idata apakah itu merupakan harga perolehan dan harus d laporkan dalam daftar harta?

    Untuk point no.3 di dalam invetasi seperti unit link dan reksadana apakah memang ada bunga yang diberikan dari invetasi tersebut dan apakah di potong pajak sebelumnya?apabila iya berarti spt penjelasan pak rudi, bunga tsb di kategorikan penghasilan dan bukan merupakan objek pajak ya dan dari data tsb bagaimana saya menentukan harga perolehannya untuk di laporkan dalam harta?

    Terima kasih banyak

  14. Rudiyanto
    April 9th, 2020 at 10:35 | #15

    @gamal sidik wacana
    Salam pak Gamal,

    Yang namanya Klaim Asuransi itu, kalau logika secara awam, adalah terjadi risiko seperti terdeteksi penyakit kritis, masuk rumah sakit, kecelakaan, meninggal, dan sebagainya. Jadi seharusnya tidak keluar setiap bulan.

    Namun dalam asuransi adalah istilah PAYDI – Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi. Karena ada kaitan dengan investasi, maka ketika dicairkan, sepertinya perusahaan asuransi juga menggunakan istilah KLAIM. Anda bisa coba google istilah PAYDI dan peraturan OJK yang mengaturnya.

    Ada PAYDI yang tidak ada jaminan pasti karena mengikuti ketentuan naik turunnya harga pasar seperti unit link konvensional, ada juga yang memberikan jaminan keuntungan pasti. Kalau terkait potongan pajak dan pelaporan sebagai harta sudah dibahas dalam komentar dan artikel di atas, bisa dibaca lagi.

    Untuk point no 3 saya pikir juga sudah dibahas di komentar dan artikel juga. Mohon dibaca lebih detail sehingga tidak ditulis berulang ulang. Terkait harga perolehan juga sudah saya bahas di artikel ini juga.

    Terima kasih

  15. andi
    April 11th, 2020 at 23:00 | #16

    selamat malam pak,

    seperti contoh bapak diatas

    Membeli saham melalui rekening di Panin Sekuritas untuk saham Bank Mandiri (BMRI) seharga Rp 5.000 sebanyak 10.000 lembar dengan total Rp 50.000.000 pada tanggal 15 Maret 2017. Pada tanggal 18 Agustus 2017, perusahaan membagian dividen sebesar Rp 5.000.000. Pada akhir tahun harga saham BMRI naik menjadi Rp 8.000 sehingga nilai pasarnya Rp 80.000.000 per tanggal 31 Desember 2017
    Atas dividen yang diterima, dilaporkan sebagai Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau Bersifat Final dengan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) / Penghasilan Bruto = Rp 5.000.000. Pajak final atas dividen untuk WP Perorangan di perusahaan Tbk adalah 10% x Rp 5.000.000 = Rp 1.000.000 sebagai PPh terutang. Biasanya sudah dipotong pada saat dibagikan ke investor. (Bagian A. 12)

    Apabila terjadi penjualan saham, misalkan dijual pada harga pasar Rp 80.000.000, maka atas Penjualan Saham di Bursa Efek, dilaporkan sebagai Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau Bersifat Final dengan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) / Penghasilan Bruto = Rp 80.000.000. Pajak final atas penjualan saham untuk WP Perorangan di perusahaan Tbk adalah 0.1% x Rp 80.000.000 = Rp 80.000 sebagai PPh terutang. Biasanya pajak ini sudah dipotong karena dijadikan satu dengan biaya penjualan. (Bagian A. 3)

    Pertanyaan saya: apakah yang dicatatkan di bagian A.3 ini nilai penjualan saham sebesar rp 80.000.000 atau keuntungan yang didapat sebesar rp 30.000.000?

    Terima kasih atas perhatiannya

    • Rudiyanto
      April 11th, 2020 at 23:03 | #17

      Selamat malam pak Andi,

      Untuk saham, yg dicatat adalah nilai bruto penjualannya sebesar Rp 80 juta.

      Dalam saham tbk berlaku pajak final, jadi tidak mengenal untung atau rugi

      Semoga bermanfaat

  16. Rosa
    April 13th, 2020 at 13:22 | #18

    Selamat Siang Pak Rudy, Salam Kenal.

    Setelah membaca artikel Bapak tentang pelaporan Ass Unit Link, saya baru punya pemahaman yang jelas tentang cara pelaporan Harta di SPT yang benar, dan saya juga setuju dengan penjelasan Bapak , yang mana Harga Perolehannya sebaiknya dilaporan sesuai penambahan premi setiap tahun, jadi ternyata saya selama ini salah dalam mengisinya, saya laporkan total perolehan diakhir tahun pajak, saya mohon izin untuk menanyakan beberapa hal sbb:

    1. Saya ada penempatan ass unit Link sebesar Rp.500.000/ bulan mulai dari April 2003, apakah saya harus melaukan pembetulan SPT thn pajak 2018 di bagian Harta – 039.Ass unit Link, dengan uraian Harga Perolehan seperti dibawah ini:

    Tahun Perolehan 2003 = Rp. 4.000.000
    2004 = Rp. 6.000.000
    2005 = Rp. 6.000.000,
    dst
    2018 = Rp. 6.000.000

    2. Apabila setelah melakukan tindakan pembetulan yang seperti uraian diatas, untuk Lapor SPT tahun 2019 akan otomatis muncul list Harta – Ass unit Link yang sudah dilakukan pembetulan?

    Mohon Pengcerahan Pak Rudy dan terima kasih banyak sebelumnya.

  17. Rosa
    April 13th, 2020 at 13:39 | #19

    Maaf Pak Rudy, saya ada ketinggalan satu pertanyaan lagi.

    Saya mohon tanya bagaimana saya melaporkan Penghasilan Suami selama tahun 2019 ini hanya dapat dari jasa service alat2 medis Kedokteran( sifatnya tidak rutin) sedangakan saya (istri) juga punya penghasilan dari semacam bantuan atas jasa saya bantu kelola cafe saudara ( rutin tiap bulan di kasih), sebaiknya saya harus melaporkan sebagai Penghasilan di point yang mana?

    Mohon ya Pak Rudy untuk penjelasannya.

    Sangat Terima Kasih Sebelumnya.

  18. Rosa
    April 15th, 2020 at 15:35 | #20

    sore pak Rudy, mohon diresponse

  19. Rudiyanto
    April 15th, 2020 at 16:18 | #21

    @Rosa
    Selamat sore bu Rosa,

    Maaf baru sempat balas. Beberapa hari ini, kegiatannya cukup padat.

    Sehubungan dengna pertanyaan anda :
    1. Anda bisa melakukan pembetulan seperti contoh yang anda uraikan, tapi itu berarti yang pembetulannya bukan untuk SPT 2019 saja, tapi juga untuk SPT setidaknya 5 tahun ke belakang.

    Sebenarnya ditulis total saja juga tidak apa2. Yang penting setiap tahun diganti. Misalkan akumulasi sampai 2018 adalah 60 juta. Maka di SPT 2018 ditulis 60 juta. Di tahun 2019 bertambah 6 juta, maka di SPT 2019 ditulis 66 juta dan yang 2018 60 juta dihapus

    2. Kalau pengisian dilakukan secara elektronik menggunakan panduan, bagian yang sangat praktis adalah harta SPT tahun sebelumnya bisa dimunculkan otomatis. Sehingga kita tinggal ganti tahun, ganti nominal, atau hapus saja. Tidak perlu input dari 0 lagi

    3. Untuk penghasilan suami dari jasa, perlu dilihat apakah setiap kali diterima itu ada diminta NPWP dan dipotong pajak atau tidak. Kalau misalkan ada, maka bukti potong pajak tersebut diinput dan penghasilannya dimasukkan di bagian yang kena pajak progresif. Jika tidak ada bukti potong pajak, maka bisa dimasukkan di Penghasilan Dalam Negeri Lainnya. Demikian juga untuk penghasilan istri.

    Penghasilan Dalam Negeri Lainnya itu tidak dibahas dalam artikel ini, tapi kalau anda input di efilling, maka akan keluar.

    Yang harus anda ketahui adalah, jika anda input adanya penghasilan ini, maka ada kewajiban pajak yang nantinya muncul dalam bentuk kurang bayar di akhir pengisian.

    Semoga bermanfaat

  20. Rosa
    April 15th, 2020 at 22:38 | #22

    Selamat Malam Pak Rudy,

    Pertama-tama saya minta maaf telah mengganggu waktu Bapak, dan juga sekaligus sangat berterima kasih atas kesediaan Pak Rudy mau menjawab pertanyaan saya pada saat – saat Bapak sedang padat kesibukan seperti ini.

    Dari penjelasan jawaban Bapak diatas sangat bermanfaat buat saya, sekarang jadi semakin jelas dan tidak ragu lagi untuk mengisi pelaporan SPT yang benar, sehingga saya bisa segera menyelesaikan pelaporan SPT 1770 tahun 2019 secara online ke kantor Pajak.

    Salam Sehat Selalu buat Pak Rudy.

Comment pages
1 3 4 5 6 7142


%d bloggers like this: