Home > Belajar Investasi, Perpajakan Reksa Dana > Pelaporan Aset Keuangan dan Investasi Dalam SPT Perpajakan

Pelaporan Aset Keuangan dan Investasi Dalam SPT Perpajakan

t

Batas waktu untuk penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi adalah 31 Maret 2018. Penyampaian SPT Tahunan merupakan kewajiban setiap WP. Bagian utama dalam pelaporan SPT yaitu Penghasilan, Harta dan Kewajiban.

Bagaimana tata cara pelaporan aset keuangan dan investasi seperti tabungan, deposito, obligasi, reksa dana, dan unit link dalam SPT Pajak ? Sesuai dengan bagian utama dalam SPT, aset keuangan dan investasi dilaporkan pada bagian Penghasilan, Harta dan Kewajiban (apabila ada).

Secara umum ada 3 jenis SPT yaitu :

  • Formulir SPT 1770 (untuk wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan dari kegiatan usaha dan melakukan pekerjaan bebas)
  • Formulir SPT 1770-S (untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di atas Rp 60 juta)
  • Formulir SPT 1770-SS (untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di bawah Rp 60 juta)

Format untuk Formulir SPT 1770-SS (Sangat Sederhana) terlalu sederhana dan tidak ada perinciannnya, sementara untuk SPT 1770 cukup kompleks karena diperuntukkan bagi WP yang telah memiliki kegiatan usaha. Untuk itu, contoh pelaporan dalam SPT pajak menggunakan contoh 1770-S (Sederhana). Agar lebih mudah, pelaporan bisa secara E-Filling di djponline.pajak.go.id yang sudah ada versi panduannya.

Sebagai Harta

Sebetulnya bagian Harta dalam SPT terdapat pada bagian belakang. Bagian depannya adalah penghasilan. Namun untuk memudahkan pemahaman, pembahasan dimulai dari bagian Harta terlebih dahulu.

Perpajakan telah memiliki kode khusus untuk Aset Keuangan dan Investasi sebagai berikut :

Daftar Kode Harta Keuangan dan Investasi Dalam SPT

Untuk aset dalam bentuk Kas dan Setara Kas, pelaporan menggunakan saldo per tanggal 31 Desember. Sementara untuk aset dalam bentuk investasi, pelaporan menggunakan Harga Perolehan sesuai dengan periode pembelian harta tersebut dilakukan.

Sebagai contoh apabila untuk WP Orang Pribadi yang memiliki aset keuangan dan investasi sebagai berikut :

  1. Menempatkan Deposito pada Bank BCA sebanyak Rp 1.000.000.000 dengan bunga 5% per tahun. Bunga deposito ditransfer ke rekening tabungan. Saldo tabungan pada akhir tahun adalah Rp 80.000.000 yang berasal dari bunga deposito Rp 40.000.000 dan sisanya setoran tunai dari hasil gaji.
  2. Membeli saham melalui rekening di Panin Sekuritas untuk saham Bank Mandiri (BMRI) seharga Rp 5.000 sebanyak 10.000 lembar dengan total Rp 50.000.000 pada tanggal 15 Maret 2017. Pada akhir tahun harga saham BMRI naik menjadi Rp 8.000 sehingga nilai pasarnya Rp 80.000.000 per tanggal 31 Desember 2017
  3. Membeli Obligasi Berkelanjutan Bank Panin melalui Danareksa Sekuritas pada pasar sekunder dengan harga 102 setara Rp 1.020.000.000 kupon 7.6%, jatuh tempo 27 Februari 2023. Pada tanggal 31 Desember 2017, harga pasar dari obligasi adalah 101
  4. Membeli Obligasi Ritel Syariah SR-009 melalui Mandiri Sekuritas pada saat penawaran perdana dengan harga 100 sebanyak Rp 500.000.000 dengan imbal hasil 6.90% jatuh tempo 10 Maret 2020. Pada tanggal 31 Desember 2017, harga pasar dari SR-009 adalah 102
  5. Membeli di manajer investasi Panin Asset Management untuk reksa dana Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh pada 3 Januari 2017 pada harga Rp 1.200 per unit sebanyak Rp 100.000.000. Menjualnya pada tanggal 15 Juni 2017 pada harga 1.350 per unit setara dengan Rp 112.500.000, kemudian membelinya kembali pada tanggal 20 September 2017 senilai Rp 112.500.000 pada harga Rp 1.250. Pada 31 Desember 2017, harga Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh adalah Rp 1.400 sehingga nilai pasarnya Rp 126.000.000
  6. Memiliki Program Investasi Berkala (Autodebet) di Panin Asset Management pada reksa dana Panin Dana Maksima senilai Rp 2.000.000 per bulan selama 5 tahun. Program ini telah dimulai dari Januari 2016 sehingga pada akhir tahun 2017 telah berjalan 2 tahun sehingga total yang diinvestasi Rp 48.000.000. Nilai pasar dari Panin Dana Maksima pada 31 Desember 2017 adalah Rp 55.000.000
  7. Memiliki program asuransi unit link Rupiah Equity Fund di Panin Dai-Ichi Life dengan cara setoran premi secara berkala sebesar Rp 5.000.000 per bulan sudah berjalan 12 bulan di tahun 2017. Pada bulan November 2017 ada klaim biaya perawatan rumah sakit senilai Rp 80.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2017, nilai tunai dari unit link setelah dikurangi biaya asuransi dan akuisisi adalah Rp 30.000.000

Maka pelaporan pada bagian Harta adalah sebagai berikut :

Daftar Harta Investasi dan Keuangan

Untuk harta kategori Kas dan Setara Kas, pelaporan menggunakan saldo pada akhir tahun. Sementara untuk kategori Investasi menggunakan Harga Perolehan. Untuk itu, berapapun nilai pasar pada akhir tahun, yang dipergunakan adalah nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh harta tersebut.

Saat ini memang banyak yang menggunakan nilai pasar sebagai dasar pelaporan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan laporan dari perusahaan keuangan kepada nasabah mencantumkan nilai pasarnya saja sehingga kesulitan untuk mengetahui nilai awal investasi.

Untuk contoh nomor 3, umumnya ketika membuka rekening saham di perusahaan sekuritas, saham yang dibeli bisa lebih dari 1. Daripada harus menyebutkan satu per satu, cukup gabungkan semuanya dalam 1 nama rekening dengan tetap menyimpan laporan per akhir Desember jika nantinya ada pemeriksaan.

Apabila terjadi transaksi jual beli, maka yang digunakan adalah pembelian terakhir yang dilakukan seperti pada contoh nomor 6. Dari modal awal Rp 100 juta, dilakukan jual beli dalam tahun yang sama. Yang dilaporkan pada harta adalah pembelian terakhir. Hal yang sama juga berlaku pada saham.

Untuk Harta yang diperoleh melalui pembelian secara bertahap seperti pada contoh nomor 7 dan 8, dicantumkan sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Membagi harta sesuai tahun pembelian akan memudahkan pertanggung jawaban.

Referensi artikel : Fitur Laporan Pajak Reksa Dana Panin AM

Sebab tahun perolehan dalam Harta hanya bisa diisi 1 tahun saja. Jika pembelian reksa dana dilakukan selama bertahun-tahun (misalkan 10 tahun) dan dicantumkan tahun 2017, maka seolah-olah WP membeli seluruh reksa dana tersebut di tahun 2017, padahal pembelian dilakukan secara berkala. Pelaporan reksa dana menggunakan tahun terakhir berpotensi menimbulkan kesan adanya kenaikan harta dalam jumlah signifikan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut seandainya WP dipanggil untuk diklarifikasi.

Untuk point 9, memang belum ada kategori unit link dalam daftar harta SPT pajak sehingga dicantumkan sebagai investasi lainnya. Nilai yang dilaporkan adalah nilai total premi yang dibayarkan. Ada juga yang menggunakan nilai tunai dari asuransi pada akhir tahun, namun mengingat angka nilai tunai selalu berubah karena dipotong biaya asuransi dan akuisisi, maka menggunakan nilai premi yang dibayarkan lebih tepat karena sesuai dengan kemampuan penghasilan WP.

Sebagai Penghasilan

Yang namanya aset, maka berpotensi memberikan penghasilan bagi wajib pajak. Sumbernya bisa berupa pembagian bunga dan atau dari selisih harga penjualan. Dalam formulir SPT 1770-S kolom yang tersedia adalah sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak Final Penghasilan Bukan Objek Pajak

Dengan melanjutkan contoh di atas, maka pelaporan sebagai penghasilan adalah sebagai berikut :

  1. Menempatkan Deposito pada Bank BCA sebanyak Rp 1.000.000.000 dengan bunga 5% per tahun. Bunga deposito ditransfer ke rekening tabungan. Saldo tabungan pada akhir tahun adalah Rp 80.000.000 yang berasal dari bunga deposito Rp 40.000.000 dan sisanya setoran tunai dari hasil gaji.

Atas bunga deposito yang diterima, dilaporkan sebagai Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau Bersifat Final dengan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) / Penghasilan Bruto = Rp 1 M x 5% = Rp 50.000.000. Pajak final yang biasanya sudah dipotong oleh bank sebesar 20% x Rp 50.000.000 = Rp 10.000.000 sebagai PPh terutang. (Bagian A. 1)

  1. Membeli saham melalui rekening di Panin Sekuritas untuk saham Bank Mandiri (BMRI) seharga Rp 5.000 sebanyak 10.000 lembar dengan total Rp 50.000.000 pada tanggal 15 Maret 2017. Pada tanggal 18 Agustus 2017, perusahaan membagian dividen sebesar Rp 5.000.000. Pada akhir tahun harga saham BMRI naik menjadi Rp 8.000 sehingga nilai pasarnya Rp 80.000.000 per tanggal 31 Desember 2017

Atas dividen yang diterima, dilaporkan sebagai Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau Bersifat Final dengan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) / Penghasilan Bruto = Rp 5.000.000. Pajak final atas dividen untuk WP Perorangan di perusahaan Tbk adalah 10% x Rp 5.000.000 = Rp 1.000.000 sebagai PPh terutang. Biasanya sudah dipotong pada saat dibagikan ke investor. (Bagian A. 12)

Apabila terjadi penjualan saham, misalkan dijual pada harga pasar Rp 80.000.000, maka atas Penjualan Saham di Bursa Efek, dilaporkan sebagai Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau Bersifat Final dengan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) / Penghasilan Bruto = Rp 80.000.000. Pajak final atas penjualan saham untuk WP Perorangan di perusahaan Tbk adalah 0.1% x Rp 80.000.000 = Rp 80.000 sebagai PPh terutang. Biasanya pajak ini sudah dipotong karena dijadikan satu dengan biaya penjualan. (Bagian A. 3)

  1. Membeli Obligasi Berkelanjutan Bank Panin melalui Danareksa Sekuritas pada pasar sekunder dengan harga 102 setara Rp 1.020.000.000 kupon (bunga) 7.6%, jatuh tempo 27 Februari 2023. Pada tanggal 31 Desember 2017, harga pasar dari obligasi adalah 101

Atas bunga / diskonto obligasi yang diterima, dilaporkan sebagai Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau Bersifat Final dengan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) / Penghasilan Bruto = Rp 1.000.000.000 x 7.6% = Rp 76.000.000. Pajak final atas bunga / diskonto obligasi untuk WP Perorangan adalah 15% x Rp 76.000.000 = Rp 11.400.000 sebagai PPh terutang. Biasanya sudah dipotong pada saat dibagikan ke investor. (Bagian A. 2)

  1. Membeli Obligasi Ritel Syariah SR-009 melalui Mandiri Sekuritas pada saat penawaran perdana dengan harga 100 sebanyak Rp 500.000.000 dengan imbal hasil 6.90% jatuh tempo 10 Maret 2020. Pada tanggal 31 Desember 2017, harga pasar dari SR-009 adalah 102

Atas bunga / diskonto obligasi negara yang diterima, dilaporkan sebagai Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau Bersifat Final dengan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) / Penghasilan Bruto = Rp 500.000.000 x 6.90% = Rp 34.500.000. Pajak final atas bunga / diskonto obligasi untuk WP Perorangan adalah 15% x Rp 34.500.000 = Rp 5.175.000 sebagai PPh terutang. Biasanya sudah dipotong pada saat dibagikan ke investor. (Bagian A. 1)

  1. Membeli di manajer investasi Panin Asset Management untuk reksa dana Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh pada 3 Januari 2017 pada harga Rp 1.200 per unit sebanyak Rp 100.000.000. Menjualnya pada tanggal 15 Juni 2017 pada harga 1.350 per unit setara dengan Rp 112.500.000, kemudian membelinya kembali pada tanggal 20 September 2017 senilai Rp 112.500.000 pada harga Rp 1.250. Pada 31 Desember 2017, harga Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh adalah Rp 1.400 sehingga nilai pasarnya Rp 126.000.000

Atas keuntungan dari penjualan reksa dana yang diterima, dilaporkan sebagai Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan yang sudah terealisasi. Pada contoh di atas reksa dana yang dibeli senilai Rp 100 juta dijual senilai Rp 112.5 juta sehingga terdapat keuntungan Rp 12.5 juta. Untuk transaksi kedua dimana dilakukan pembelian pada Rp 112.5 juta dan nilai pasar Rp 126 juta, tidak terdapat keuntungan karena belum terealisasi. (Bagian B. 6)

Berbeda dengan penghasilan lain, pernyataan bahwa reksa dana bukan objek pajak agak sulit ditemukan dalam UU Pajak Penghasilan karena memang tidak ada kata-kata reksa dana bukan Objek Pajak. Dasar peraturan yang digunakan adalah UU Pajak Penghasilan Pasal 4, Ayat 3, Point I yang berbunyi “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah (i) bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif” dan UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi ” (1) Reksa Dana dapat berbentuk: a. Perseroan; atau b. Kontrak Investasi Kolektif”

  1. Memiliki Program Investasi Berkala (Autodebet) di Panin Asset Management pada reksa dana Panin Dana Maksima senilai Rp 2.000.000 per bulan selama 5 tahun. Program ini telah dimulai dari Januari 2016 sehingga pada akhir tahun 2017 telah berjalan 2 tahun sehingga total yang diinvestasi Rp 48.000.000. Nilai pasar dari Panin Dana Maksima pada 31 Desember 2017 adalah Rp 55.000.000

Atas keuntungan dari penjualan reksa dana yang diterima, dilaporkan sebagai Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak . Untuk transaksi pada point 6, karena belum ada penjualan maka tidak ada penghasilan yang dilaporkan. (Bagian B. 6)

  1. Memiliki program asuransi unit link Rupiah Equity Fund di Panin Dai-Ichi Life dengan cara setoran premi secara berkala sebesar Rp 5.000.000 per bulan sudah berjalan 12 bulan di tahun 2017. Pada bulan November 2017 ada klaim uang pertanggungan asuransi untuk biaya perawatan rumah sakit senilai Rp 80.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2017, nilai tunai dari unit link setelah dikurangi biaya asuransi dan akuisisi adalah Rp 30.000.000

Atas keuntungan dari penjualan unit link dan uang pertanggungan asuransi, dilaporkan sebagai Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak. Pada point 7 karena tidak ada transaksi penjualan, maka tidak ada laporan. Apabila ada, maka dilaporkan pada Penghasilan Lainnya Yang Tidak Termasuk Objek Pajak (Bagian B. 6). Sementara untuk klaim biaya perawatan dalam bentuk uang pertanggungan dilaporkan senilai Rp 80.000.000 (Bagian B. 4)

Seluruh tata cara pelaporan di atas sifatnya referensi. Pada prakteknya, kemungkinan anda akan mendapatkan saran yang berbeda, apakah itu dari jasa konsultan pajak yang anda pergunakan ataupun dari Account Officer pajak yang menangani anda.

Harus diakui bahwa pemahaman akan perpajakan dan aset investasi belum merata di semua kalangan konsultan dan Account Officer Pajak. Saya sendiri sebagai penulis, juga bukan konsultan pajak yang telah terdaftar sehingga pemahaman saya terhadap aturan yang ada bukan yang terbaik pula.

Terkadang tidak seluruh data dan informasi tersebut bisa diperoleh dari lembaga jasa keuangan tempat kita berinvestasi, apalagi untuk anda yang suka melakukan transaksi jual beli secara aktif.

Tulisan ini, sifatnya hanya referensi dan dibuat berdasarkan peraturan pajak, petunjuk pengisian SPT, pengalaman di investasi pasar modal, dan diskusi dengan konsultan pajak yang saya kenal. Apabila konsultan pajak dan Account Executive Pajak anda memiliki cara berbeda dengan yang didukung dengan dasar peraturan yang lebih solid atau pemahaman terhadap peraturan yang berbeda dengan tulisan ini, silakan mengikuti referensi yang paling anda yakini.

Demikian artikel ini, semoga bermanfaat.

Referensi Peraturan :

  1. Petunjuk pengisian SPT WP Orang Pribadi
  2. Formulir SPT 1770 – S
  3. Undang-Undang Pajak Penghasilan
  4. Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995

Sebagai tambahan, untuk penghasilan yang kena tarif pajak progresif bentuk kolomnya seperti ini

Penghasilan Kena Pajak Progresif

Penyebutan produk investasi  (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, ataupun rekomendasi jual beli atau tahan untuk instrumen tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.

Facebook : https://www.facebook.com/rudiyanto.blog

Twitter : https://twitter.com/Rudiyanto_zh

Belajar Reksa Dana : www.ReksaDanaUntukPemula.com

  1. Ami
    February 20th, 2020 at 17:51 | #1

    Pak Rudy

    Mau bertanya untuk pelaporan surat berharga negara macam Saving Bonds Ritel/Sukuk Tabungan dan lain-lain itu, di kolom harta harus dilaporkan satu per satu sesuai nomor serinya ya? Tidak bisa digabung saja, jika memiliki lebih dari satu?

    Terima kasih

    • Rudiyanto
      February 20th, 2020 at 17:52 | #2

      Sore bu Ami,

      Untuk aset keuangan, menurut saya dilaporkan berdasarkan selling agentnya. Misalkan kamu beli semua surat hutang tersebut di 2 bank, maka ada 2 pelaporan.

      Jika beli 10 seri tapi di 1 bank / agen penjual, cukup digabung jadi 1 saja. Dalam keterangan yang dicantumkan adalah nomor rekening anda di selling agent tersebut. Kalau Seri Obligasinya mau dirinci silakan.

      Semoga bermanfaat

  2. Andy
    February 23rd, 2020 at 22:46 | #3

    Malam pak Rudi,

    Pak saya maunanya, saya baru belajar beli saham dan selama tahun 2019 saya hanya beli satu saham BBNI dibulan Mei 2019 Rp 10 Jt dan sampai saat ini saham tersebut belum saya jual.

    Pertanyaan saya apakah saya harus melapor penghasilan bruto sebesar Rp 10 Jt saja pada SPT tahunan saya yakni SPT tahun 2019 atau ngak usah lapor karena belum saya jual (pajak penjualan 0,15%).

    Terima Kasih ya pak atas jawabannya.

    • Rudiyanto
      February 23rd, 2020 at 22:49 | #4

      Malam Pak Andy,

      Mengacu pada artikel di atas, kalau sahamnya masih anda pegang, maka dilaporkan sebagai aset.

      Pelaporan di kolom penghasilan yang kena pajak final sebesar 0.1% baru dilakukan kalau anda melakukan transaksi jual.

      Semoga bermanfaat.

  3. Leah
    March 5th, 2020 at 18:05 | #5

    Selamat siang Pak Rudy,

    Awal 2019 saya beli obligasi FR75 nominal 100jt, kupon 7.5% per tahun dibayarkan setiap bulan Mei dan Nov. Ketika itu saya harus membayar 96.7jt terdiri dari: 93jt harga pokok, 2jt accrued interest, dan 1.7jt biaya.

    1. Untuk pencatatan obligasi ini pada Daftar Harta di SPT, apakah hanya harga pokoknya 93jt atau total nilai yang saya bayarkan (termasuk accrued interest dan biaya) 96.7jt? Sedangkan untuk nilai nominal 100jt apa ditulis di kolom Keterangan?

    2. Di tabel Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final no. 2 Bunga/Diskonto Obligasi, untuk nilai DPP kupon apa 7.5jt? Kupon yg dibayarkan ke rekening tabungan saya total 6.7jt (3.5jt di Mei + 3.2jt di Nov) dan sepertinya itu sudah dipotong pajak.

    3. Jika saya tetap memegang obligasi ini sampai jatuh tempo, di SPT tahun tersebut apa saya harus mencatat selisih harga beli dengan nominal di tabel Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final no. 2 Bunga/Diskonto Obligasi sebesar 100jt-93jt atau 100jt-96.7jt?

    Terima kasih sebelumnya.

  4. Rudiyanto
    March 5th, 2020 at 18:25 | #6

    @Leah
    Selamat sore bu Leah,

    Sehubungan dengan pertanyaan anda :
    1. Yang tercatat di sistem seharusnya adalah harga pembelian saja, untuk itu bisa ditulis Rp 93 juta. Tapi kalau mau dicatat total 96.7 juta juga tidak apa2, karena memang total uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut, prinsipnya sama seperti premi asuransi unit link, yang dicatat menggunakan total uang yang dibayarkan, bukan nilai tunainya.

    Untuk kolom di keterangan, biasanya diketik nomor rekening anda di bank untuk memudahkan pengecekan.

    2. Pajak obligasi itu 15%. Kalau anda sudah pegang 1 tahun full, maka seharusnya yang anda terima adalah Rp 100 juta x 7.5% = 7.5 juta. Dengan pajak 15% setara 1.125.000 sehingga net nya 6.375.000.

    Jika skenario di atas, maka di DPP sebesar 7.5 juta dan Pph terutang 1.125.000.

    Namun karena anda belinya tidak 1 tahun full, maka nilai DPP adalah 7.5 juta dan Pajak Final Terutang sebesar selisihnya yaitu 800.000.

    Terus terang saya agak meragukan pembayaran kupon karena kalau sesuai aturan, harusnya yang anda terima per 6 bulan adalah Rp 6.375.000 / 2 = Rp 3.187.500. Untuk itu tidak mungkin anda bisa terima 3.2 dan 3.5 juta.

    Biasanya untuk pembayaran kupon ada bukti potong pajak, bisa coba minta ke pihak bank yang menjual. Khawatirnya saya, itu belum dipotong pajak atau potongnya tidak benar.

    3. Tidak perlu, karena tabel itu hanya kupon yang sudah diterima. Kalau diskonto, kan anda untung Rp 7 juta, tapi terimanya baru nanti-nanti. Pada saat jatuh tempo anda akan dibayar Rp 93 juta + 7 juta (keuntungan) x 85% = Rp 98.95 juta

    Pada saat itu, DPP untuk diskonto (dalam bahasa awam disebut capital gain) adalah 7 juta, Pph final terutang adalah Rp 7 juta x 15% = Rp 1.05 juta. Ini baru muncul pada SPT saat obligasi jatuh tempo.

    Semoga bermanfaat

  5. Ferdi
    March 5th, 2020 at 20:41 | #7

    Selamat malam pak Rudi

    Mau tanya apabila seperti artikel diatas penghasilan dari bunga deposito Bank 40juta, maka pertanyaan saya:

    1) Apakah saya harus melampirkan bukti potongan PPH dari Bank sebesar 10juta?
    2) Apakah saya harus tercatat memiliki aset 1M yang bentuknya deposit di SPT tahun sebelumnya (2018) agar bisa memasukan penghasilan 40juta tersebut di tahun ini (2019)? Mengingat bahwa bisa saja saya depositnya baru pada bulan Jan 2019, cukup aset uang tunai saja pada SPT 2018 dengan nominal yg sesuai, sudah cukup dan tidak dipertanyakan kan?

  6. Rudiyanto
    March 5th, 2020 at 23:41 | #8

    @Ferdi
    Selamat malam pak Ferdi,

    1. Pada dasarnya untuk mengisi SPT tidak perlu lampiran apapun. Untuk bukti potong pajak deposito itupun sebetulnya sulit sekali untuk memperolehnya di bank. Jadi kalau ada cukup dilampirkan, kalau tidak ada, bisa menggunakan mutasi di buku tabungan atau bilyet deposito saja.

    2. Pencatatan harta sesuai kondisi nyata saja. Jika memang punya deposito di 2019, ya catatnya 2019. Yang penting anda punya sumber penghasilan atau harta dari tahun sebelumnya yang bisa melakukan justifikasi atas harta baru tersebut.

    Perihal akan ditanya atau tidak itu pertanyaannya yang sulit dijawab karena tergantung pemeriksa pajaknya. Ada yang lapornya salah2 tapi ga pernah diapa2kan, ada juga yang terpaksa harus menggunakan jasa konsultan pajak setelah dikirimkan surat cinta yang berisi temuan harta-harta yang belum dilaporkan.

    Pada prinsipnya kita mau tidur nyenyak. Kalau ada penghasilan ya bayar. Kemudian kalau ada beli harta ya laporkan. Kalau semuanya sudah dilakukan sesuai aturan, mau dipanggil juga tidak apa2.

    Semoga bermanfaat

  7. Ferdi
    March 6th, 2020 at 00:09 | #9

    @Rudiyanto
    Terima kasih banyak atas waktunya pak Rudi, sangat membantu. Sebenarnya semua sudah sesuai, hanya bingung saja untuk pembuktian kenaikan harta yang dihasilkan oleh bunga deposito, karena itu dikenakan pajak final diluar penghasilan lainnya, takut jadi pertanyaan saja.

    Satu pertanyaan lagi pak Rudi (mohon maaf sebelumnya), apabila di tahun ini (2019) saya ada penghasilan dari pekerjaan bebas (jasa konsultan) yang ditahun sebelumnya tidak ada, tentunya tidak keburu melaporkan norma 3 bulan awal di tahun 2019.

    Dan sebelumnya saya selalu menggunakan form 1770 (pembukuan). Tapi tahun ini jadi terbagi dua, usaha yang seperti biasa dengan menggunakan pembukuan, dan jasa konsultan yang ada bukti potong PPH nya yang dimana harus menggunakan (pencatatan) karena ada hitungan normanya, keadaan seperti ini bagaimana baiknya.

    • Rudiyanto
      March 6th, 2020 at 08:15 | #10

      Pagi pak Ferdi,

      Kalau soal teknis penghasilan dengan 2 jenis pemasukan, saya terus terang bukan ahlinya. Bisa coba hubungi konsultan pajak, atau yg sering saya lakukan telepon ke Kring Pajak. Biasanya penjelasan dari Kring Pajak adalah yg paling komprehensif karena disesuaikan dengan aturan.

      Terkait penghasilan dari pekerjaan bebas, menurut saya kalau memang dapatnya tahun 2019 saja ya laporkan saja apa adanya. Saya tidak begitu sependapat dengan saran konsultan yang selalu mengatakan untuk membuat penghasilan yang naik secara bertahap setiap tahun walaupun kenyataannya tidak demikian. Kalau memang secara perpajakan kita sudah sesuai dengan semua aturan, maka laporkan saja apa adanya.

      Kalau memang diperiksa, ya sudah. Sebab kalau jujur kenapa harus takut.

      Diskusi terakhir saya dengan konsultan pajak, misalkan seorang karyawan punya usaha, maka yang porsi penghasilan karyawan kena pajak progresif dan porsi penghasilan usaha kena pajak seperti halnya penghasilan usaha yang bisa dari omset ataupun keuntungan sesuai kategorinya.

      Semoga bermanfaat

  8. Risma
    March 6th, 2020 at 12:38 | #11

    Selamat Siang Pak Rudy,

    Saya tercatat sebagai pemilik di PT A teman dgn menyetorkan saham senilai 10 juta di 2015, ternyata di tahun 2018 dengan alasan meningkatkan status PT menjadi perusahaan menegah, modalnya ditingkatkan, sehingga saya tercatat memiliki saham senilai Rp. 300 juta padahal saya tidak menyetorkan tambahan modal apapun. Selama ini saya tidak melaporkan dalam SPT Pribadi karena saya pikir hanya untuk pembelian saham di bursa.
    yang ingin saya tanyakan :
    1.Saya wajib memasukkan jumlah saham di SPT pribadi sebagai harta? atau di bagian mana harus dilaporkan jumlah saham tersebut?
    2.Nominal berapa yang harus saya masukkan ke dalam SPT? apakah di 2015 atau 2018?
    3.Apakah saya dikenakan denda karena selama ini tidak melaporkan saham tersebut dalam SPT?
    Bila iya berdasarkan nominal mana,karena hanya satu kali saya menyetorkan uangnya.

    Terima Kasih ya Pak, bila berkenan menjawab pertanyaan saya yang masih awam ini.

  9. Rudiyanto
    March 6th, 2020 at 13:19 | #12

    @Risma
    Selamat siang bu Risma,

    Sehubungan dengan pertanyaan anda :
    1. Sebaiknya dimasukkan dalam SPT. Jika ada 2 kali penyetoran modal bisa ditulis total 300 juta di tahun 2018, atau dibagi jadi 2 dengan Rp 10 juta di 2015 dan Rp 290 juta di 2018. Untuk perusahaan non tbk, di catat dengan kode 032

    2. Sudah dijawab di no 1

    3. Sepanjang penghasilan anda di 2015 dan 2018 dapat menjustifikasi penambahan modal tersebut seharusnya tidak masalah karena sifatnya hanya penambahan harta saja. Namun jika penghasilan anda di tahun 2018 kurang dari 300 juta, sementara ada pembelian aset senilai Rp 290 juta tentu bisa menjadi pertanyaan.

    Kalau misalkan tidak cukup, tentu bisa menjadi potensi temuan di masa mendatang sehingga anda harus melakukan pembetulan tidak hanya pada harta tapi juga penghasilan. Misalkan penghasilan di 2018 tadinya Rp 200 juta, namun yang benar ternyata Rp 500 juta, maka atas selisih 300 juta tersebut akan dihitung pajak penghasilannya berapa (maksimal 30% dan bertahap) ditambah denda.

    Jika harta ini ditemukan oleh pemeriksa pajak sebelum anda melapor, maka berdasarkan PP No. 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penhasilan, atas temuan bisa dikenakan pajak sebesar 12.5% atau 30% tergantung kategori anda dengan nilai pasar saat ditemukan.

    Tentu saja, saya bukan konsultan ataupun pemeriksa pajak. Jadi belum tentu jawaban saya benar. Untuk lebih tepatnya bisa menghubungi pajak langsung.

    Masukan saya juga, kalau memang tidak berkepentingan, maka sebaiknya nama kita tidak perlu dipinjam2 untuk pendirian suatu perusahaan. Nantinya kalau ada masalah, takutnya anda sebagai pemegang saham dimintakan pertanggung jawaban.

    Semoga bermanfaat

  10. Evan
    March 9th, 2020 at 02:14 | #13

    Salam kenal Pak Rudi,

    Saya merasa sangat terbantu dengan artikel yang Pak Rudi bagikan. Benar-benar komprehensif dan informatif untuk kita semua. Namun masih ada pertanyaan yang mengganjal di pikiran saya: Menurut pendapat Pak Rudi, bagaimana cara pelaporan di SPT untuk kasus berikut ini:

    1. Tahun 2019 membeli saham XXXX di bursa sebanyak 30 lot (3000 lembar) pada harga Rp1000 (nilai perolehan Rp3.000.000). Sebulan kemudian di tahun yang sama dijual sebagian, yaitu sebanyak 10 lot pada harga Rp1100.
    a). Betulkah pelaporan harta saham di tahun tsb hanya sisa 20 lot yang masih saya pegang?
    b). Bagaimana jika dilakukan 2x pembelian di harga yang berbeda? Apa boleh mengunakan rumus: sisa saham di akhir tahun X harga rata-rata pembelian?

    2. Di tahun 2018 dilakukan pembelian Reksadana Y dgn nilai perolehan Rp1.000.000 (pada NAB Rp1000, setara 1000 unit) dan sudah dilaporkan di SPT 2018. Kemudian di awal tahun 2019, membeli lagi 1000 unit pada NAB Rp1100 dengan harga perolehan total Rp1.100.000, tapi kemudian di tahun yang sama menjual/redeem sebagian Reksadana tsb senilai Rp600.000 pada NAB Rp1200 (=500 unit).
    a). Bagaimana cara penghitungan dan pelaporan harta dan penghasilan dari Reksadana ini pada SPT 2019 menurut Pak Rudi?
    b). Berkaitan dgn itu, apakah pengurangan harta Reksadana dilakukan secara FIFO (mengurangi harta perolehan 2018) atau justru di-nett off/dikurangi dari pembelian tahun 2019 (jika demikian, apakah penghasilan dari penjualan tahun 2019 juga tetap harus dilaporkan)?

    Sekian pertanyaan dari saya, semoga Pak Rudi berkenan menjawabnya dan terima kasih banyak sebelumnya.

  11. Rudiyanto
    March 9th, 2020 at 23:00 | #14

    @Evan
    Malam pak Evan,

    Untuk pertanyaan anda, menurut pendapat saya :
    1. A. Benar di harga buku atau harga pembelian
    1. B. Silakan tidak apa2, di banyak laporan sekuritas itu biasanya tersedia harga buku / modal pembelian

    2. A. Kalau belinya di Panin AM, anda tinggal klik laporan pajak di fitur setelah log in nasabah, nanti sudah dihitungkan per transaksinya dan diinformasikan angka yang harus diinput ke laporan pajak. Perhitungan modal investasi dan untung rugi menggunakan metode harga rata-rata

    Kalau belinya bukan di Panin AM, anda prelu menghitung waktu menjual 500 unit tersebut untungnya berapa. Keuntungannya dimasukkan ke Penghasilan Bukan Objek Pajak. Perhitungan untung bisa menggunakan harga FIFO atau harga rata-rata terserah anda.

    Untuk harta ya sisa berapa unit dikalikan harga belinya. Sekali lagi boleh menggunakan harga rata-rata atau harga FIFO

    B. Kalau pencatatan anda menggunakan FIFO cukup mengurangi yang 2018 saja. Tapi banyak juga yang dijadikan satu dengan tahun perolehan 2019, itu menurut saya juga tidak apa2 sepanjang secara konsisten setiap tahunnya diganti.

    Pada prinsipnya kalau jual ada untung yang dilaporkan di penghasilan bukan objek pajak. Angka tersebut akan bermanfaat jika anda menggunakan keuntungan tersebut untuk melakukan penambahan harta.

    Sekali lagi, kalau anda nasabah Panin AM, cukup klik tahun pelaporan 2019 di Laporan Pajak, semuanya akan keluar secara otomatis.

    Semoga bermanfaat

  12. March 10th, 2020 at 17:36 | #15

    Malam pak Rudi,

    Pak saya mau tanya, saya baru belajar beli saham dan selama saya beli salah satu saham BBNI dibulan Januari Rp 10 Jt dan sampai saat ini saham tersebut belum saya jual. Apakah saya wajib melaporkan dalam SPT perpajakan?

    • Rudiyanto
      March 10th, 2020 at 17:37 | #16

      Salam Zahira,

      Untuk pembelian di tahun 2020, pelaporannya di SPT 2020 yg batas pengisiannya Maret 2021 nanti.

      Kalau belinya Januari 2019, maka perlu dilaporkan dalam SPT.

      Semoga bermanfaat

  13. tossin himawan
    March 23rd, 2020 at 11:12 | #17

    Pa Rudy salam kenal,
    Untuk harta di akhir tahun khususnya 019 SETARA KAS LAINNYA selain berpedoman dari PSAK maka definisi dari perpajakan beda nya dimana?contoh dari setara kas apa saja? Kami cukup jelas dengan uang tunai, tabungan,deposito dan giro.Mohon pencerahan dan terima kasih

    • Rudiyanto
      March 23rd, 2020 at 11:21 | #18

      Salam kenal pak Tossin,

      Kalau pengisian SPT pribadi, dalam pemahaman saya, tidak begitu kaku. Jadi saya tidak tahu setara kas menurut PSAK apa, dan utk tabungan, giro, deposito sudah ada kodenya sendiri.

      Biasanya kata lainnya dipakai utk antisipasi jenis aset baru yg timbul nantinya. Kalau sekarang yg paling relevan menurut saya adalah seperti gopay, ovopay, shopee pay, link aja, dan bahkan sampai miles / poin seperti Garuda, Traveloka, kartu kredit hingga keanggotaan lain yg ada nilai uangnya.

      Kalau mau melaporkan secara sempurna silakan, tapi kalau nilainya tidak signifikan menurut saya juga tidak apa2

      Semoga bermanfaat

  14. Bri
    March 23rd, 2020 at 16:21 | #19

    Selamat sore Pak Rudiyanto,
    saya mau menanyakan untuk kasus fintech peer-to-peer lending bagaimana pelaporannya dalam SPT OP ya pak?

    Misalnya di 2019 saya melakukan deposit awal Rp5.000.000 kemudian melakukan penyetoran lagi beberapa kali menjadi Rp9.500.000 di 2019. (tanpa pernah melakukan penarikan, dan setoran tersebut nantinya akan diputar secara otomatis ke lender selanjutnya).

    Selama 2019, total pendanaan 2019 mencapai Rp18.000.000 dengan total pengembalian principal Rp8.500.000, sehingga total outstanding principal dalam bentuk loan Rp9.500.000.

    Dari lending yang dilakukan terdapat pendapatan bunga Rp500.000 dikurangi biaya layanan Rp200.000 sehingga pendapatan bersih saya Rp300.000

    Apa saja dan nominal yang mana saya yang harus saya laporkan? apakah ada yang dilaporkan di bagian penghasilan dan terutang pajak mengingat saya tidak pernah menarik modal ataupun bunga? bagaimana untuk pelaporan di bagian harta dan masuk kode jenis harta yang mana ya pak?

    Terima kasih.

  15. Tina
    March 23rd, 2020 at 20:25 | #20

    Selamat malam Pak Rudiyanto,

    Saya ingin bertanya bagaimana cara melaporkan deposito di bagian harta?
    Contoh:
    - Deposito A dengan nilai perolehan 10jt dan bunga masuk kedalam tabungan sehingga saldo akhir tahun tetap 10jt dan bunga sebesar 360rb masuk ke tabungan
    - Deposito B dengan nilai perolehan 10jt dan bunga di roll over sehingga saldo akhir tahun bertamban menjadi 10.360.000,-
    Nilai apa yang saya masukan di nilai perolehan? Apakah nilai perolehan sebesar 10jt atau dengan pertambahan nilai bunga?

    Terima kasih

  16. Rudiyanto
    March 23rd, 2020 at 22:06 | #21

    @Bri
    Selamat malam Bri,

    Terkait pelaporan untuk Peer to Peer Lending, menurut saya ada 2 pelaporan yaitu Penghasilan dan Harta.

    Pelaporan Sebagai Penghasilan
    Apabila anda menggunakan pelaporan efilling dengan panduan, setelah anda menginput bukti potong pajak yang anda terima dari perusahaan dan berbagai tempat (belakangan saya cek malah sudah canggih, bahkan bukti potong pajak untuk bunga bank sudah otomatis masuk ke situ), pada saat anda pertanyaan : Apakah anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? –> Anda jawab ya, akan muncul 6 pilihan :
    1. Bunga
    2. Royalti
    3. Sewa
    4. Hadiah
    5. Keuntungan dari Penjualan / Pengalihan Harta
    6. Penghasilan Lain

    Menurut saya, penghasilan bunga yang anda peroleh dari peer to peer lending menurut saya masuk dalam kategori bunga di atas.

    Berdasarkan penjelasan anda di atas, usul saya, input sebesar Rp 500.000 sebagai pendapatan bunga pada poin no 1. Namun kalau anda merasa hanya terima Rp 300.000, maka mau diinput segitu juga tidak apa2.

    Anda perlu tahu bahwa konsekuensi dari anda memasukkan penghasilan pada point ini, berpotensi membuat anda kurang bayar pajak karena kewajiban pajak anda akan dihitung ulang lagi berdasarkan total penghasilan anda.

    Sebagian P2P lending, kalau saya baca dari websitenya meminta NPWP anda, mungkin juga sudah memotong dan menyetorkan pajak dari penghasilan bunga tersebut. Secara teori, seharusnya juga akan muncul pada halaman ketika anda mengisi SPT secara elektronik. Nah, pajak yang sudah dipotong dan dibayarkan ini selanjutnya akan menjadi pengurang pajak dari total kurang bayar anda jika ada.

    Dalam hal P2P lending telah melakukan pemotongan, seharusnya mereka akan menyediakan bukti potong pajaknya. Dalam bukti tersebut, anda akan bisa melihat apakah penghasilan anda yang dilaporkan ke pajak itu Rp300.000 atau Rp 500.000.

    Pelaporan Sebagai Harta
    Untuk kode harta, selain Kas dan Investasi di atas, adalagi kode untuk piutang dengan keterangan sebagai berikut
    Piutang
    021= Piutang.
    022= Piutang afiliasi atau piutang kepada instansi yang memiliki hubungan istimewa (pasal 18 ayat 4 UU PPh).
    029= Piutang lain.

    Untuk P2P lending, dalam pemahaman saya, pada dasarnya anda meminjamkan uang kepada seseorang / perusahaan yang difasilitasi oleh perusahaan P2P tersebut. Sebagai peminjam, maka anda mencatat sebagai Piutang, sementara yang meminjam akan mencatat sebagai Utang.

    Untuk itu bisa dicatat sebagai 021 – Piutang. Tapi kalau mau diinput sebagai 039 – Investasi Lainnya juga tidak apa2, karena banyak yang mempersepsikan P2P Lending sebagai salah satu bentuk investasi.

    Nilai yang dicatatkan menurut saya outstanding yang terakhir Rp 9.5 juta.

    Penjelasan di atas bersifat interprestasi saya terhadap pemaparan anda. Bisa juga berkonsultasi dengan petugas pajak melalui Kring Online atau konsultan pajak bersertifikasi.

    Semoga bermanfaat

  17. Rudiyanto
    March 23rd, 2020 at 22:10 | #22

    @Tina
    Malam Bu Tina,

    Untuk pertanyaan anda, menurut saya :
    - Pencatatan Harta Deposito A Rp 10 juta dan Tabungan Rp 360.000. Kemudian pencatatan di Penghasilan Yang Kena Pajak Final Bagian bunga, Penghasilan Rp 450.000 (dari Rp 360rb / 0.8) dan Pajak Final Terutang Rp 90.000 (Rp 450rb x 20%)

    - Pencatatan Harta Deposito B Rp 10.360.000 (dengan asumsi Rp 10 juta yang anda punya telah jatuh tempo dan anda tempatkan kembali bersama bunga-bunganya). Kemudian untuk pencatatan penghasilan bunga sama dengan Deposito A di atas.

    Semoga bermanfaat

  18. Lala
    March 24th, 2020 at 09:15 | #23

    Selamat pagi pak,
    Saya mau nanya kalau mengenai bunga deposito, apakah kita sebagai nasabah harus melaporkan pemotongannya tiap Bulan ke djp (seperti pelaku ukm) ?
    & Bunga ini kalau dilaporkan di SPT Tahunan sdh tdk dipotong lg Kan ya Pak?
    Terima kasih.

  19. Rudiyanto
    March 24th, 2020 at 10:18 | #24

    @Lala
    Selamat Pagi Lala,

    Terkait pelaporan SPT untuk perorangan, dilakukan satu kali per tahun. Pemotongannya juga tidak perlu dilaporkan setiap bulan, tapi pada saat pelaporan saja untuk itu, kita perlu membuat catatan.

    Pengalaman pribadi saya, untuk tabungan di Bank Panin yang saya miliki, waktu melakukan pengisian SPT secara elektronik, ternyata potongan pajak atas bunga tabungan sudah masuk dalam sistem sehingga tidak perlu saya kasih satu per satu lagi. Untuk bank lain saya belum tahu.

    Untuk penghasilan dalam bentuk bunga tabungan dan deposito merupakan penghasilan yang kena objek final. Proses pengenaan pajak tersebut juga sudah dipotong oleh lembaga jasa keuangan yaitu bank sehingga anda tidak ada hutang pajak lagi. Cukup dilaporkan saja.

    Semoga bermanfaat

  20. Lala
    March 25th, 2020 at 05:19 | #25

    Selamat pagi pak, dengan demikian bunga deposito ini hanya dilaporkan sekali setahun Kan Pak, bukan tiap bulannya?
    Terima kasih.

    • Rudiyanto
      March 25th, 2020 at 08:41 | #26

      Selamat pagi Lala,

      Setahu saya tidak ada orang yg mengisi SPT setiap bulan.

      Terima kasih

Comment pages


%d bloggers like this: