Home > Belajar Investasi, Perpajakan Reksa Dana > Pelaporan Aset Keuangan dan Investasi Dalam SPT Perpajakan

Pelaporan Aset Keuangan dan Investasi Dalam SPT Perpajakan

t

Batas waktu untuk penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi adalah 31 Maret 2018. Penyampaian SPT Tahunan merupakan kewajiban setiap WP. Bagian utama dalam pelaporan SPT yaitu Penghasilan, Harta dan Kewajiban.

Bagaimana tata cara pelaporan aset keuangan dan investasi seperti tabungan, deposito, obligasi, reksa dana, dan unit link dalam SPT Pajak ? Sesuai dengan bagian utama dalam SPT, aset keuangan dan investasi dilaporkan pada bagian Penghasilan, Harta dan Kewajiban (apabila ada).

Secara umum ada 3 jenis SPT yaitu :

  • Formulir SPT 1770 (untuk wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan dari kegiatan usaha dan melakukan pekerjaan bebas)
  • Formulir SPT 1770-S (untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di atas Rp 60 juta)
  • Formulir SPT 1770-SS (untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di bawah Rp 60 juta)

Format untuk Formulir SPT 1770-SS (Sangat Sederhana) terlalu sederhana dan tidak ada perinciannnya, sementara untuk SPT 1770 cukup kompleks karena diperuntukkan bagi WP yang telah memiliki kegiatan usaha. Untuk itu, contoh pelaporan dalam SPT pajak menggunakan contoh 1770-S (Sederhana). Agar lebih mudah, pelaporan bisa secara E-Filling di djponline.pajak.go.id yang sudah ada versi panduannya.

Sebagai Harta

Sebetulnya bagian Harta dalam SPT terdapat pada bagian belakang. Bagian depannya adalah penghasilan. Namun untuk memudahkan pemahaman, pembahasan dimulai dari bagian Harta terlebih dahulu.

Perpajakan telah memiliki kode khusus untuk Aset Keuangan dan Investasi sebagai berikut :

Daftar Kode Harta Keuangan dan Investasi Dalam SPT

Untuk aset dalam bentuk Kas dan Setara Kas, pelaporan menggunakan saldo per tanggal 31 Desember. Sementara untuk aset dalam bentuk investasi, pelaporan menggunakan Harga Perolehan sesuai dengan periode pembelian harta tersebut dilakukan.

Sebagai contoh apabila untuk WP Orang Pribadi yang memiliki aset keuangan dan investasi sebagai berikut :

  1. Menempatkan Deposito pada Bank BCA sebanyak Rp 1.000.000.000 dengan bunga 5% per tahun. Bunga deposito ditransfer ke rekening tabungan. Saldo tabungan pada akhir tahun adalah Rp 80.000.000 yang berasal dari bunga deposito Rp 40.000.000 dan sisanya setoran tunai dari hasil gaji.
  2. Membeli saham melalui rekening di Panin Sekuritas untuk saham Bank Mandiri (BMRI) seharga Rp 5.000 sebanyak 10.000 lembar dengan total Rp 50.000.000 pada tanggal 15 Maret 2017. Pada akhir tahun harga saham BMRI naik menjadi Rp 8.000 sehingga nilai pasarnya Rp 80.000.000 per tanggal 31 Desember 2017
  3. Membeli Obligasi Berkelanjutan Bank Panin melalui Danareksa Sekuritas pada pasar sekunder dengan harga 102 setara Rp 1.020.000.000 kupon 7.6%, jatuh tempo 27 Februari 2023. Pada tanggal 31 Desember 2017, harga pasar dari obligasi adalah 101
  4. Membeli Obligasi Ritel Syariah SR-009 melalui Mandiri Sekuritas pada saat penawaran perdana dengan harga 100 sebanyak Rp 500.000.000 dengan imbal hasil 6.90% jatuh tempo 10 Maret 2020. Pada tanggal 31 Desember 2017, harga pasar dari SR-009 adalah 102
  5. Membeli di manajer investasi Panin Asset Management untuk reksa dana Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh pada 3 Januari 2017 pada harga Rp 1.200 per unit sebanyak Rp 100.000.000. Menjualnya pada tanggal 15 Juni 2017 pada harga 1.350 per unit setara dengan Rp 112.500.000, kemudian membelinya kembali pada tanggal 20 September 2017 senilai Rp 112.500.000 pada harga Rp 1.250. Pada 31 Desember 2017, harga Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh adalah Rp 1.400 sehingga nilai pasarnya Rp 126.000.000
  6. Memiliki Program Investasi Berkala (Autodebet) di Panin Asset Management pada reksa dana Panin Dana Maksima senilai Rp 2.000.000 per bulan selama 5 tahun. Program ini telah dimulai dari Januari 2016 sehingga pada akhir tahun 2017 telah berjalan 2 tahun sehingga total yang diinvestasi Rp 48.000.000. Nilai pasar dari Panin Dana Maksima pada 31 Desember 2017 adalah Rp 55.000.000
  7. Memiliki program asuransi unit link Rupiah Equity Fund di Panin Dai-Ichi Life dengan cara setoran premi secara berkala sebesar Rp 5.000.000 per bulan sudah berjalan 12 bulan di tahun 2017. Pada bulan November 2017 ada klaim biaya perawatan rumah sakit senilai Rp 80.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2017, nilai tunai dari unit link setelah dikurangi biaya asuransi dan akuisisi adalah Rp 30.000.000

Maka pelaporan pada bagian Harta adalah sebagai berikut :

Daftar Harta Investasi dan Keuangan

Untuk harta kategori Kas dan Setara Kas, pelaporan menggunakan saldo pada akhir tahun. Sementara untuk kategori Investasi menggunakan Harga Perolehan. Untuk itu, berapapun nilai pasar pada akhir tahun, yang dipergunakan adalah nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh harta tersebut.

Saat ini memang banyak yang menggunakan nilai pasar sebagai dasar pelaporan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan laporan dari perusahaan keuangan kepada nasabah mencantumkan nilai pasarnya saja sehingga kesulitan untuk mengetahui nilai awal investasi.

Untuk contoh nomor 3, umumnya ketika membuka rekening saham di perusahaan sekuritas, saham yang dibeli bisa lebih dari 1. Daripada harus menyebutkan satu per satu, cukup gabungkan semuanya dalam 1 nama rekening dengan tetap menyimpan laporan per akhir Desember jika nantinya ada pemeriksaan.

Apabila terjadi transaksi jual beli, maka yang digunakan adalah pembelian terakhir yang dilakukan seperti pada contoh nomor 6. Dari modal awal Rp 100 juta, dilakukan jual beli dalam tahun yang sama. Yang dilaporkan pada harta adalah pembelian terakhir. Hal yang sama juga berlaku pada saham.

Untuk Harta yang diperoleh melalui pembelian secara bertahap seperti pada contoh nomor 7 dan 8, dicantumkan sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Membagi harta sesuai tahun pembelian akan memudahkan pertanggung jawaban.

Referensi artikel : Fitur Laporan Pajak Reksa Dana Panin AM

Sebab tahun perolehan dalam Harta hanya bisa diisi 1 tahun saja. Jika pembelian reksa dana dilakukan selama bertahun-tahun (misalkan 10 tahun) dan dicantumkan tahun 2017, maka seolah-olah WP membeli seluruh reksa dana tersebut di tahun 2017, padahal pembelian dilakukan secara berkala. Pelaporan reksa dana menggunakan tahun terakhir berpotensi menimbulkan kesan adanya kenaikan harta dalam jumlah signifikan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut seandainya WP dipanggil untuk diklarifikasi.

Untuk point 9, memang belum ada kategori unit link dalam daftar harta SPT pajak sehingga dicantumkan sebagai investasi lainnya. Nilai yang dilaporkan adalah nilai total premi yang dibayarkan. Ada juga yang menggunakan nilai tunai dari asuransi pada akhir tahun, namun mengingat angka nilai tunai selalu berubah karena dipotong biaya asuransi dan akuisisi, maka menggunakan nilai premi yang dibayarkan lebih tepat karena sesuai dengan kemampuan penghasilan WP.

Sebagai Penghasilan

Yang namanya aset, maka berpotensi memberikan penghasilan bagi wajib pajak. Sumbernya bisa berupa pembagian bunga dan atau dari selisih harga penjualan. Dalam formulir SPT 1770-S kolom yang tersedia adalah sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak Final Penghasilan Bukan Objek Pajak

Dengan melanjutkan contoh di atas, maka pelaporan sebagai penghasilan adalah sebagai berikut :

  1. Menempatkan Deposito pada Bank BCA sebanyak Rp 1.000.000.000 dengan bunga 5% per tahun. Bunga deposito ditransfer ke rekening tabungan. Saldo tabungan pada akhir tahun adalah Rp 80.000.000 yang berasal dari bunga deposito Rp 40.000.000 dan sisanya setoran tunai dari hasil gaji.

Atas bunga deposito yang diterima, dilaporkan sebagai Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau Bersifat Final dengan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) / Penghasilan Bruto = Rp 1 M x 5% = Rp 50.000.000. Pajak final yang biasanya sudah dipotong oleh bank sebesar 20% x Rp 50.000.000 = Rp 10.000.000 sebagai PPh terutang. (Bagian A. 1)

  1. Membeli saham melalui rekening di Panin Sekuritas untuk saham Bank Mandiri (BMRI) seharga Rp 5.000 sebanyak 10.000 lembar dengan total Rp 50.000.000 pada tanggal 15 Maret 2017. Pada tanggal 18 Agustus 2017, perusahaan membagian dividen sebesar Rp 5.000.000. Pada akhir tahun harga saham BMRI naik menjadi Rp 8.000 sehingga nilai pasarnya Rp 80.000.000 per tanggal 31 Desember 2017

Atas dividen yang diterima, dilaporkan sebagai Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau Bersifat Final dengan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) / Penghasilan Bruto = Rp 5.000.000. Pajak final atas dividen untuk WP Perorangan di perusahaan Tbk adalah 10% x Rp 5.000.000 = Rp 1.000.000 sebagai PPh terutang. Biasanya sudah dipotong pada saat dibagikan ke investor. (Bagian A. 12)

Apabila terjadi penjualan saham, misalkan dijual pada harga pasar Rp 80.000.000, maka atas Penjualan Saham di Bursa Efek, dilaporkan sebagai Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau Bersifat Final dengan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) / Penghasilan Bruto = Rp 80.000.000. Pajak final atas penjualan saham untuk WP Perorangan di perusahaan Tbk adalah 0.1% x Rp 80.000.000 = Rp 80.000 sebagai PPh terutang. Biasanya pajak ini sudah dipotong karena dijadikan satu dengan biaya penjualan. (Bagian A. 3)

  1. Membeli Obligasi Berkelanjutan Bank Panin melalui Danareksa Sekuritas pada pasar sekunder dengan harga 102 setara Rp 1.020.000.000 kupon (bunga) 7.6%, jatuh tempo 27 Februari 2023. Pada tanggal 31 Desember 2017, harga pasar dari obligasi adalah 101

Atas bunga / diskonto obligasi yang diterima, dilaporkan sebagai Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau Bersifat Final dengan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) / Penghasilan Bruto = Rp 1.000.000.000 x 7.6% = Rp 76.000.000. Pajak final atas bunga / diskonto obligasi untuk WP Perorangan adalah 15% x Rp 76.000.000 = Rp 11.400.000 sebagai PPh terutang. Biasanya sudah dipotong pada saat dibagikan ke investor. (Bagian A. 2)

  1. Membeli Obligasi Ritel Syariah SR-009 melalui Mandiri Sekuritas pada saat penawaran perdana dengan harga 100 sebanyak Rp 500.000.000 dengan imbal hasil 6.90% jatuh tempo 10 Maret 2020. Pada tanggal 31 Desember 2017, harga pasar dari SR-009 adalah 102

Atas bunga / diskonto obligasi negara yang diterima, dilaporkan sebagai Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau Bersifat Final dengan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) / Penghasilan Bruto = Rp 500.000.000 x 6.90% = Rp 34.500.000. Pajak final atas bunga / diskonto obligasi untuk WP Perorangan adalah 15% x Rp 34.500.000 = Rp 5.175.000 sebagai PPh terutang. Biasanya sudah dipotong pada saat dibagikan ke investor. (Bagian A. 1)

  1. Membeli di manajer investasi Panin Asset Management untuk reksa dana Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh pada 3 Januari 2017 pada harga Rp 1.200 per unit sebanyak Rp 100.000.000. Menjualnya pada tanggal 15 Juni 2017 pada harga 1.350 per unit setara dengan Rp 112.500.000, kemudian membelinya kembali pada tanggal 20 September 2017 senilai Rp 112.500.000 pada harga Rp 1.250. Pada 31 Desember 2017, harga Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh adalah Rp 1.400 sehingga nilai pasarnya Rp 126.000.000

Atas keuntungan dari penjualan reksa dana yang diterima, dilaporkan sebagai Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan yang sudah terealisasi. Pada contoh di atas reksa dana yang dibeli senilai Rp 100 juta dijual senilai Rp 112.5 juta sehingga terdapat keuntungan Rp 12.5 juta. Untuk transaksi kedua dimana dilakukan pembelian pada Rp 112.5 juta dan nilai pasar Rp 126 juta, tidak terdapat keuntungan karena belum terealisasi. (Bagian B. 6)

Berbeda dengan penghasilan lain, pernyataan bahwa reksa dana bukan objek pajak agak sulit ditemukan dalam UU Pajak Penghasilan karena memang tidak ada kata-kata reksa dana bukan Objek Pajak. Dasar peraturan yang digunakan adalah UU Pajak Penghasilan Pasal 4, Ayat 3, Point I yang berbunyi “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah (i) bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif” dan UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi ” (1) Reksa Dana dapat berbentuk: a. Perseroan; atau b. Kontrak Investasi Kolektif”

  1. Memiliki Program Investasi Berkala (Autodebet) di Panin Asset Management pada reksa dana Panin Dana Maksima senilai Rp 2.000.000 per bulan selama 5 tahun. Program ini telah dimulai dari Januari 2016 sehingga pada akhir tahun 2017 telah berjalan 2 tahun sehingga total yang diinvestasi Rp 48.000.000. Nilai pasar dari Panin Dana Maksima pada 31 Desember 2017 adalah Rp 55.000.000

Atas keuntungan dari penjualan reksa dana yang diterima, dilaporkan sebagai Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak . Untuk transaksi pada point 6, karena belum ada penjualan maka tidak ada penghasilan yang dilaporkan. (Bagian B. 6)

  1. Memiliki program asuransi unit link Rupiah Equity Fund di Panin Dai-Ichi Life dengan cara setoran premi secara berkala sebesar Rp 5.000.000 per bulan sudah berjalan 12 bulan di tahun 2017. Pada bulan November 2017 ada klaim uang pertanggungan asuransi untuk biaya perawatan rumah sakit senilai Rp 80.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2017, nilai tunai dari unit link setelah dikurangi biaya asuransi dan akuisisi adalah Rp 30.000.000

Atas keuntungan dari penjualan unit link dan uang pertanggungan asuransi, dilaporkan sebagai Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak. Pada point 7 karena tidak ada transaksi penjualan, maka tidak ada laporan. Apabila ada, maka dilaporkan pada Penghasilan Lainnya Yang Tidak Termasuk Objek Pajak (Bagian B. 6). Sementara untuk klaim biaya perawatan dalam bentuk uang pertanggungan dilaporkan senilai Rp 80.000.000 (Bagian B. 4)

Seluruh tata cara pelaporan di atas sifatnya referensi. Pada prakteknya, kemungkinan anda akan mendapatkan saran yang berbeda, apakah itu dari jasa konsultan pajak yang anda pergunakan ataupun dari Account Officer pajak yang menangani anda.

Harus diakui bahwa pemahaman akan perpajakan dan aset investasi belum merata di semua kalangan konsultan dan Account Officer Pajak. Saya sendiri sebagai penulis, juga bukan konsultan pajak yang telah terdaftar sehingga pemahaman saya terhadap aturan yang ada bukan yang terbaik pula.

Terkadang tidak seluruh data dan informasi tersebut bisa diperoleh dari lembaga jasa keuangan tempat kita berinvestasi, apalagi untuk anda yang suka melakukan transaksi jual beli secara aktif.

Tulisan ini, sifatnya hanya referensi dan dibuat berdasarkan peraturan pajak, petunjuk pengisian SPT, pengalaman di investasi pasar modal, dan diskusi dengan konsultan pajak yang saya kenal. Apabila konsultan pajak dan Account Executive Pajak anda memiliki cara berbeda dengan yang didukung dengan dasar peraturan yang lebih solid atau pemahaman terhadap peraturan yang berbeda dengan tulisan ini, silakan mengikuti referensi yang paling anda yakini.

Demikian artikel ini, semoga bermanfaat.

Referensi Peraturan :

  1. Petunjuk pengisian SPT WP Orang Pribadi
  2. Formulir SPT 1770 – S
  3. Undang-Undang Pajak Penghasilan
  4. Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995

Sebagai tambahan, untuk penghasilan yang kena tarif pajak progresif bentuk kolomnya seperti ini

Penghasilan Kena Pajak Progresif

Penyebutan produk investasi  (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, ataupun rekomendasi jual beli atau tahan untuk instrumen tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.

Facebook : https://www.facebook.com/rudiyanto.blog

Twitter : https://twitter.com/Rudiyanto_zh

Belajar Reksa Dana : www.ReksaDanaUntukPemula.com

  1. Esther
    February 11th, 2019 at 18:13 | #1

    Selamat malam pak Rudi.

    Terima kasih atas jwban nya.
    Mengacu jwban bpk diatas, apakah benar pengertian sy ini ?

    Cont :
    1. Untung jual shm : 50 jt.
    2. Di kolom harta 2017 : saham 100 jt.
    Di kolom harta 2018: diisi saham jd 150 jt.
    3. Transaksi penjualan shm di 2018 : 70 jt.
    Di kolom penghslan kena pph final no 3 diisi 70 jt dan pjk terhutang 70 rb.

    Terima kasih sebelum nya.

  2. Esther
    February 11th, 2019 at 18:20 | #2

    Selamat malam pak Rudi.

    Terima kasih atas jwban nya.
    Benar kah pengertian sy ini.
    Cont :
    1. Keuntungan jual shm di 2018 : 50 jt.
    Ini tdk perlu diisi di pendptan bukan obyek pajak.
    2. Harta 2017 : diisi shm100 jt.
    3. Harta 2018 : diisi shm 150 jt.
    4. Transaksi penjualan shm 2018 : 70 jt ( pjk 70 rb).
    Ini diisi di bag penghslan kena pph final no 3 ( penjualan shm di bursa efek).

    Terima kasih sebelum nya.

  3. Rudiyanto
    February 12th, 2019 at 12:56 | #3

    @Esther
    Selamat siang bu Ester,

    Tanggapan saya :
    1. Yang diisi adalah nilai penjualan (baik untung ataupun rugi) di Penghasilan Yang Kena Pajak Final
    2. Kalau saham sudah dijual yang tidak ada harta lagi
    3. Kalau sahamnya sudah dijual dan jadi tabungan di RDN yang diisinya sebagai tabungan
    4. Yang disii adalah Nominal Penjualan Saham dikalikan 0.1% sebagaimana contoh di atas.

    Yang anda kemukan tidak konsisten, sebab ditulis jual saham untung 50 juta, penjualan saham 70 juta tidak disebut modalnya berapa.

    Thanks

  4. Chan
    February 15th, 2019 at 10:23 | #4

    pak boleh minta peraturan yang terkait dengan penjelasan diatas?

  5. Rudiyanto
    February 15th, 2019 at 12:59 | #5

    @Chan
    Siang,

    Bisa dicek di artikel karena ada link peraturannya.

    Terima kasih

  6. Chan
    February 15th, 2019 at 15:04 | #6

    Terima Kasih pak Rudiyanto…

  7. Amal
    March 11th, 2019 at 11:36 | #7

    Halo Pak Rudi,

    Bagaimana melaporkan tabungan yang tumbuh? Misal SPT 2017 saya laporkan tabungan sebesar 50 juta. Di akhir 2018, tabungan saya bertambah menjadi 80 juta.

    Apakah pelaporannya cukup 1 baris aja dengan tahun perolehan 2018 sebesar 80 juta, atau dibagi dua, 50 juta di 2017 dan 30 juta di 2018?

    Mohon pencerahannya, terima kasih.

  8. Rudiyanto
    March 11th, 2019 at 12:41 | #8

    @Amal
    Halo pak Amal,

    Kalau tabungan saran saya nominal Rp 80 juta di 2018 saja pak.
    Nilai tabungan tidak berkembang atau berkurang seperti halnya investasi.

    Kalaupun ditanya sumbernya darimana, bisa dijelaskan bahwa yang Rp 50 juta dengan tahun perolehan 2017 sudah hilang.

    Semoga bermanfaat

  9. Gunawan
    March 12th, 2019 at 02:04 | #9

    Halo Pak Rudi,

    Untuk reksadana terproteksi, yang pokoknya belum jatuh tempo.

    Dapat bunga setiap 3 bulan sekali. Apakah benar Pak, dilaporkan bunga yang didapat pada tahun tersebut pada Spt tahunan di penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak?
    Sedangkan pokoknya dilaporkan di harta?

    Terima kasih Pak Rudi sebelumnya.

  10. Rudiyanto
    March 12th, 2019 at 17:41 | #10

    @Gunawan
    Sore pak Gunawan,

    Benar sekali pak.

    Terima kasih

  11. Amal
    March 16th, 2019 at 09:15 | #11

    Halo Pak Rudi,

    Kalau harta yg di TA kan dan ada tambahan gimana lapornya?
    Misalnya saat TA 2016 deposito 100jt. Sekarang ada tambahan jadi 150 juta. Apakah dilaporkan dua baris (2016 100jt dan 2018 50jt) atau satu baris saja 2018 150jt dengan keterangan 100jt harta TA?

    Terima kasih

  12. Maiko
    March 16th, 2019 at 14:00 | #12

    Pak Rudi, untuk kupon obligasi Sukuk Ritel/ORI tetap dilaporkan 15% pajak kupon pada bagian pajak terhutang ya Pak walaupun nasabah sudah menerima kupon bersih yang sudah dipotong pajak oleh bank?

    Terima kasih

  13. Rudiyanto
    March 18th, 2019 at 16:59 | #13

    @Amal
    Salam pak Amal,

    Kalau memang bisa dipisahkan antara yang Amnesti dan tidak, dilaporkan yang Amnesti saja. Kalau sudah terlanjur dijadikan satu, bisa ditambahkan di keterangan bahwa saldo tersebut, sebaian berasal dari harta yang diperoleh tahun xx

    Untuk reksa dana bisa baca di https://rudiyanto.blog/2019/03/18/step-by-step-laporan-reksa-dana-dalam-amnesti-pajak-secara-elektronik/

    Semoga bermanfaat

  14. Rudiyanto
    March 18th, 2019 at 17:02 | #14

    @Maiko
    Sore bu Maiko,

    Benar bu misalkan investasi Rp 100 juta dan kupon 10% Rp 10 juta, terima dana kan Rp 8.5 juta karena 1.5 juta dipotong pajak final.

    Nah, yang Rp 1.5 juta walaupun sudah dipotong, tetap dilaporkan dalam pajak terutang. Bukti potongnya disimpan jika ada pemeriksaan pajak.

    Terima kasih

  15. JAPAR
    March 20th, 2019 at 13:56 | #15

    Hello pak Rudi,

    1. Perihal : BUNGA BANK
    Bagaimana untuk melaporkan SPT tahunan untuk bunga Deposito & bunga bank,
    Misalnya :
    Deposito senilai 500 Juta selama setahun bunga kurleb 19 Jutaan dan
    Dana di tabungan 250 Juta selama setahun bunga kurleb 2 Jutaan.
    Apakah bunga Depo 19 Juta & bunga Tabungan 2 Juta di masuki ke Daftar harta dengan keterangan BUNGA BANK dengan kode harta 019?

    2. Perihal : PINJAMAN UANG TUNAI
    Bila saya memberikan pinjaman uang tunai kepada seseorang sebesar 200 Juta atau memberikan pinjaman kepada sebuah Perusahaan PT.
    Waktu pelaporan SPT Tahunan uang tersebut di laporakan kemana pak?

    Mohon penjelasannya pak terima kasih

  16. Rudiyanto
    March 20th, 2019 at 14:15 | #16

    @JAPAR
    Siang pak Japar,

    Sehubungan dengan pertanyaan anda :
    1. Bunga bank dilaporkan sebagai Penghasilan yang kena pajak final. Besaran pajak untuk bunga tabungan dan deposito adalah 20%. Jadi kalau bunga 19 juta, itu seharusnya bisa dipecah menjadi total bunga Gross 23.75 juta (19 juta bagi 0.8), pajak final atas bunga depositonya 4.75 juta (0.2 kali 23.75 juta).

    Dua angka ini diinput sesuai dengan petunjuk artikel di atas yang ini http://rudiyanto.blog.kontan.co.id/files/2018/03/Screen-Shot-2018-03-07-at-1.19.40-AM.png bagian A. Untuk bunga tabungan bisa coba dihitung sendiri.

    Kalau nilia deposito dan tabungan yang Rp 500 juta dan Rp 250 juta dilaporkan sebagai Harta dengan kode Deposito 014 dan Tabungan 012

    2. Kalau anda memberikan pinjaman, maka secara pajak itu dicatat sebagai Piutang dengan kode 021. Kalau yang meminjam adalah keluarga, maka itu Piutang Terafiliasi dengan kode 022. Detail tentang semua kode harta bisa dilihat di https://finance.detik.com/infografis/d-3927828/ini-daftar-kode-harta-di-laporan-spt-pajak

    Yang perlu anda perhatikan, jika piutang tersebut ada bunga, maka bunga tersebut dicatat sebagai pendapatan bunga yang dikenakan tarif pajak progresif sesuai penghasilan anda. Dilaporkannya di bagian ini https://rudiyanto706734381.files.wordpress.com/2019/02/image-5.png yang merupakan bagian dari artikel https://rudiyanto.blog/2019/02/27/step-by-step-lapor-reksa-dana-dalam-e-filling-spt-elektronik/

    Tarif tertinggi untuk pendapatan adalah jika keseluruhan penghasilan anda lebih dari Rp 500 juta dalam 1 tahun, maka tarifnya sebesar 30%.

    Semoga bermanfaat

  17. Catrina
    March 24th, 2019 at 22:07 | #17

    Pak Rudy,
    Bertanya yah, jika saya sudah mengisi semua data harta dan saham sesuai panduan diatas, di form 1770 pada kolom C. pph terutang ada sejumlah 5juta, lalu pada kolom no. 19a ada PPH yang kurang dibayar sejumlah 5jt itu. ini maksudnya saya harus setor pajak ke bank sejumlah 5 jt begitu ? terima kasih

  18. Rudiyanto
    March 28th, 2019 at 22:57 | #18

    @Catrina
    Selamat malam Ibu Catrina,

    Mohon maaf saya tidak bisa melihat seperti format kolomnya sehingga belum bisa memberikan pendapat.

    Namun untuk Saham, itu pajaknya final. Artinya anda jual beli itu memang dikenakan pajak final, tapi sudah termasuk dalam biaya jual sehingga cukup dilaporkan saja. Begitu pula jika anda terima dividen, itu sudah dipotong pajak sehingga dilaporkan.

    Dasar Pengenaan dan PPH Terhutang pada kolom di atas itu sifatnya melaporkan penghasilan yang sudah diterima. Dan karena penghasilan dari saham itu sudah final, maka tidak ada pajak yang harus dibayarkan lagi.

    Perihal PPH kurang bayar pajak, itu biasanya disebabkan karena potongan pajak penghasilan dan total penghasilan anda belum sesuai sehingga ada kekurangan bayar. Tapi saya yakin, itu bukan dari laporan saham / harga.

    Jika anda yakin semua inputnya sudah benar, maka itu berarti anda memang harus bayar Rp 5 juta ke negara sebagai kekurangan bayar pajak.

    Semoga bermanfaat

Comment pages
1 2 3 7142


%d bloggers like this: