Home > Amnesti Pajak > Tax Amnesty : Deklarasi, Repatriasi dan Reksa Dana

Tax Amnesty : Deklarasi, Repatriasi dan Reksa Dana

Tax Amnesty dan Reksa Dana

Pembahasan RUU Pengampunan Pajak atau lebih dikenal dengan Tax Amnesty telah berjalan lebih dari 1 tahun. Memang, RUU ini sarat dengan kepentingan mulai dari pemerintah yang ingin menutup defisit anggaran untuk pembangunan infrastruktur, para koruptor yang ingin mencuci bersih uang haramnya, partai politik yang sedang “bargaining” kepentingannya dengan pemerintah hingga kepentingan dari negara tetangga yang perekonomiannya bakal terganggu jika dana WNI balik ke Indonesia.

Tax Amnesty ini bisa jadi, bisa juga tidak. Bisa juga karena sudah terlalu banyak kepentingan, tetap jadi namun dengan persyaratan yang terlalu berat sehingga kemungkinan berhasilnya rendah. Mudah-mudahan antara pemerintahan dan DPR bisa tercapai kesepakatan yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam jangka panjang.

Nah, terlepas dari akan jadi atau tidaknya RUU Tax Amnesty, sebenarnya kalau kita mengikuti pemberitaan secara lebih mendetail sebenarnya RUU tersebut bisa dibagi menjadi 2 bagian yaitu Deklarasi Pajak dan Repatriasi Pajak. Menurut saya, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum begitu jelas mengenai perbedaan kedua istilah tersebut dan cenderung mencampuradukkan jadi satu. Kemudian tentu saja, sebagai investor reksa dana, bagaimana seharusnya respon yang tepat?

Deklarasi dan Repatriasi Pajak

Untuk menjelaskan perbedaan antara kedua istilah di atas, saya akan menggunakan contoh yang sangat sederhana sebagai berikut :

Pada April 2016 yang lalu, katakanlah si A yang berstatus sebagai pemilik usaha melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak untuk periode 2015 dengan perincian sebagai berikut :

  • Total pendapatan tahunan Rp 600 juta
  • Harta senilai Rp 2,1 M yang terdiri dari :
    • 1 Unit Ruko di Jakarta dengan harga pembelian Rp 2 M
    • Investasi reksa dana campuran senilai Rp 100 juta

Namun sebenarnya kondisi di atas tidak sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Kondisi yang lebih riil adalah :

  • Total pendapatan tahunan Rp 2 M
  • Harta senilai Rp 3,1 M yang terdiri dari:
    • 1 Unit Ruko di Jakarta dengan harga pembelian Rp 2 M
    • Deposito di Singapore senilai 50.000 SGD atau setara Rp 500 juta
    • Investasi reksa dana campuran senilai Rp 100 juta
    • Investasi reksa dana saham senilai Rp 500 juta

Jika dibandingkan, sebenarnya terdapat pendapatan senilai Rp 1,4 M (Rp 2 M – Rp 600 juta) dan harta senilai Rp 1 M (Rp 3.1 M – Rp 2.1 M) yang seharusnya dilaporkan dalam SPT tapi ternyata tidak. Dalam kondisi normal, apabila hal tersebut diketahui oleh petugas pajak, maka si A sebagai wajib pajak perlu membayar 30% atas Rp 1,4 M penghasilan dan hingga 30% untuk harta apabila tidak mampu membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh dari penghasilan yang telah dibayarkan pajaknya.

Dengan adanya Tax Amnesty, maka ibaratnya si A “diampuni” (namanya juga pengampunan pajak) dan cukup membayar dengan persentase tebusan yang lebih rendah daripada tarif normal. Meski angkanya terus berubah-ubah, kemungkinan akan berkisar antara 2% hingga 8% untuk harta. Bagaimana dengan penghasilan? Dari draft RUU yang saya baca, kelihatannya yang menjadi objek dalam peraturan ini hanya Harta saja.

Referensi : www.pengampunanpajak.com

Dengan kata lain, jika anda melakukan revisi SPT pada pendapatan, maka atas selisih pendapatan tersebut anda perlu berhati-hati karena nilai pajaknya mungkin tidak seperti untuk harta. Apakah ini berarti yang direvisi hanya harta saja dan bukan penghasilan? Pertanyaan ini sangat tergantung pada integritas, hati nurani, kondisi kocek dan saran dari konsultan pajak anda. Tapi setidaknya menurut saya untuk tahun-tahun yang akan datang, seharusnya sebagai warga negara yang baik perlu dilaporkan seperti apa adanya.

Terus, apa yang membedakan antara deklarasi dengan repatriasi? Untuk ilustrasi di atas, deklarasi adalah anda melakukan pembetulan SPT Pajak 2015 untuk posisi harta yang tadinya Rp 2,1 menjadi Rp 3.1 M (jika anda hanya melakukan pengkinian pada harta saja). Sementara yang dimaksud dengan repatriasi adalah anda melakukan deklarasi, dan khusus untuk aset yang berada di luar negeri menjualnya dan membawa masuk ke Indonesia.

Untuk porsi harta dari luar negeri yang “direpatriasi” ke Indonesia, maka sesuai perkembangan yang dibahas di media diberikan diskon 50% dari tarif tebusan yang ada. Misalkan jika deklarasi dikenakan tarif 4%, maka untuk repatriasi dikenakanya hanya 2% saja. Hal ini diharapkan harta WNI di luar negeri dapat ditarik ke Indonesia dan turut membantu pembangunan dalam negeri.

Apa definisi dana tersebut sudah dibahas di Indonesia? Dalam berbagai pemberitaan di media, disebutkan bahwa harta yang direpatriasi dari luar negeri harus masuk ke instrumen tertentu mulai dari deposito di Bank BUMN, Obligasi Pemerintah, Investasi Sektor Riil, Manajer Investasi yang ditunjuk Bank BUMN hingga Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Belakangan juga disebutkan saham juga bisa dijadikan sebagai sarana repatriasi. Namun perlu saya tekankan bahwa informasi tersebut juga terus berubah. Saya juga sempat mendapatkan “kabar burung” yang menyatakan hanya deklarasi saja dan untuk repatriasi tidak jadi.

Namun jadi atau tidak, sebenarnya yang mau saya jelaskan adalah bahwa Deklarasi berbeda dengan Repatriasi. Nama-nama instrumen yang disebutkan di atas, apabila jadi, hanya diperuntukkan untuk repatrasi saja. Apabila anda memiliki harta di dalam negeri yang belum dilaporkan dalam SPT dan berniat untuk melaporkannya, TIDAK perlu memindahkan harta tersebut ke instrumen yang disebutkan di atas, kecuali harta tersebut berada di luar negeri dan anda berminat mendapatkan diskon.

Menurut saya, tarif repatriasi ini tentu harus murah atau bahkan jauh lebih murah daripada deklarasi karena untuk membawa harta pulang dari luar negeri itu tidak mudah. Ada 4 alasan. Pertama, karena hartanya harus diinvestasi di instrumen dalam negeri, maka harus dijual dulu, kemudian diuangkan, dikurskan ke Rupiah dan kemudian investasi ke instrumen di Indonesia. Dalam proses tersebut, belum tentu menguntungkan. Apalagi kondisi perekonomian dunia saat ini juga belum terlalu baik. Kedua, penjualan dalam jumlah besar tentu akan membuat harganya semakin anjlok, jadi meskipun tarif repatrasi murah, tapi sudah rugi belasan persen dalam prosesnya tentu membuat para wajib pajak untuk berpikir. Ketiga, instrumen investasi di dalam negeri seperti deposito dan obligasi pemerintah sekarang dalam kondisi BI Rate yang terus menurun. Apakah masih menarik jika dibandingkan instrumen luar negeri yang kursnya relatif stabil?. Keempat, memang ada wacana bahwa perpajakan Indonesia akan bekerja sama dengan lembaga keuangan di luar negeri sehingga harta di luar juga bisa dilacak, tapi apakah pada prakteknya bisa demikian? Tentu negara tujuan juga akan berusaha menjaga kondisi perekonomiannya. Berbicara praktek hukum internasional tentu prosesnya tidak mudah.

Bagaimana dengan investasi reksa dana yang kita miliki? Sebenarnya contoh di atas sudah sangat jelas. Sebagai warga negara yang baik, adalah merupakan kewajiban untuk melaporkannya ke dalam SPT Pajak. Untuk tata cara pelaporan, telah pernah saya bahas dalam tulisan Pelaporan Reksa Dana Dalam SPT Tahunan.

Saran terakhir yang ingin saya berikan adalah bahwa pelaporan yang dilakukan adalah harta yang diperoleh tahun 2015 dan sebelumnya (dengan asumsi RUU Tax Amnesty untuk koreksi SPT 2015). Untuk harta yang diperoleh di tahun 2016 ini tidak perlu dilaporkan karena baru tahun depan dan juga tidak mendapat tarif tebusan yang lebih murah.

Demikian artikel ini, semoga membantu anda dalam memahami RUU Tax Amnesty dan semoga peraturan ini benar-benar bisa terwujud karena akan sangat berdampak positif bagi struktur anggaran, pembangunan infrastruktur dan sentimen pasar modal Indonesia.

Untuk diskusi lebih lanjut mengenai Amnesti Pajak, silakan di artikel Panin Asset Management Sebagai Gateway Repatriasi Pajak

Penyebutan produk investasi  (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, ataupun rekomendasi jual beli atau tahan untuk instrumen tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.

Facebook : https://www.facebook.com/rudiyanto.blog

Twitter : https://twitter.com/Rudiyanto_zh

New Blog : www.ReksaDanaUntukPemula.comwww.ReDaNesia.com

Sekolah Investor Reksa Dana : www.InvestoReady-aprdi.org

Sumber Gambar : Istockphoto

 

Categories: Amnesti Pajak Tags:
  1. June 20th, 2016 at 11:13 | #1

    Halo Mas Rudiyanto,

    Salam kenal.. Saya baru baca tulisannya yang cukup komprehensif ttg tax amnesty. Beberapa kali ngobrol dengan rekan2 di pajak. Tapi seperti biasa, tentu ada banyak juga sudut pandang. Pro dan cons..

  2. Ayu
    June 21st, 2016 at 14:32 | #2

    Selamat siang Pak Rudiyanto,

    Salam kenal..
    Sedikit keluar dari topik yang sedang dibahas. Bagaimana dengan reksadana fund of funds? apakah produk tersebut baik untuk diinvestasikan berhubung produk tersebut adalah dapat mengurangi risiko?

  3. Rudiyanto
    June 26th, 2016 at 13:17 | #3

    @Andhika Diskartes
    Salam kenal juga Pak Andhika,

    Terima kasih atas apresiasinya.
    Btw blog anda sangat bagus, original dan dilengkapi dengan infografis yang komprehensif.
    Dari dulu saya selalu mau coba buat, tapi tidak pernah kesampaian.

    Mudah2an bisa banyak belajar dari blog anda.

    Terima kasih

  4. Rudiyanto
    June 26th, 2016 at 13:36 | #4

    @Ayu
    Selamat Siang Ibu Ayu,

    Di Indonesia, secara peraturan masih belum diperbolehkan reksa dana untuk berinvestasi di reksa dana kecuali Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).

    Satu-satunya produk legal yang berbentuk fund of fund adalah Unit Link. Umumnya unit link bisa berupa murni pengelolaan dari divisi investasi di perusahaan asuransi, bisa juga merupakan kombinasi dari beberapa reksa dana.

    Kalau dalam konteks mengurangi risiko rasanya masih peru dibuktikan. Sebab belum tentu risiko pengelolaan investasi dari unit link lebih kecil dibandingkan reksa dana. Ada juga unit link yang isinya hanya 100% di 1 reksa dana sehingga pada dasarnya sama dengan kinerja reksa dana itu sendiri.

    Semoga bermanfaat

  5. Tommy
    July 28th, 2016 at 05:51 | #5

    Dear Pak Rudiyanto,

    Saya pegawai dengan penghasilan tunggal yang pajaknya telah dipotong secara langsung dari kantor. Setiap tahun selalu lapor SPT. Punya beberapa reksadana yang ditabung setiap bulan. Karena nilainya sedikit dan jumlahnya berubah2, maka saya tidak masukkan dalam daftar harta. Sumber dana untuk pembelian reksadana berasal dari penghasilan tunggal tadi.
    Pertanyaan saya adalah apakah saya perlu ikut program amnesti pajak?
    Kemudian apakah perlu bayar tebusan?

    Terimakasih sebelumnya

  6. Rudiyanto
    July 31st, 2016 at 00:44 | #6

    @Tommy
    Salam Pak Tommy,

    Kalau anda memang merasa semua yakin 100% harta anda sudah berasal dari pendapatan yang pajaknya sudah anda bayarkan hanya pencatatannya saja yang terlewatkan karena lalai, maka tidak perlu ikut amnesti pajak, cukup melakukan pembetulan SPT. Namun risikonya adalah bisa saja pihak pajak melakukan pemeriksaan hingga beberapa tahun kebelakang apabila anda memiliki jumlah harta yang signifikan.

    Namun dengan melakukan pembetulan SPT, maka anda tidak bisa ikut amnesti pajak lagi karena syaratnya memang tidak bisa membetulkan SPT.

    Jika anda merasa kurang yakin dan mau ikut, maka benar, anda perlu membayar tebusan. Untuk detailnya bisa baca di http://rudiyanto.blog.kontan.co.id/2016/07/18/panin-asset-management-sebagai-gateway-repatriasi-pajak/

    Semoga bermanfaat

  7. Tommy
    August 2nd, 2016 at 11:21 | #7

    @Rudiyanto
    Terimakasih Pak Rudiyanto.
    Saya yakin 100% Pak pajak sudah dibayar. Cuma pencatatan yang merepotkan.
    Seharusnya auto detection saja, karena tiap account reksadana kan selalu menyertakan npwp.

  8. Rudiyanto
    August 2nd, 2016 at 20:55 | #8

    @Tommy
    Salam Pak Tommy,

    Kalau yakin 100% semua asal usulnya sudah dibayarkan pajaknya dan tidak takut dengan risiko diperiksa pajak 5 tahun ke belakang serta segala kerepotannya, maka bisa tidak ikut amnesti pajak dan cukup melakukan pembetulan SPT.

    Perihal autodetection, hal ini tidak bisa karena sistem pelaporan SPT di Indonesia menggunakan prinsip self assesment. Kami yang di Industri Manajer Investasi juga tidak sembarang memberikan data kepada pajak, sebab harus ada perihal keperluan yang jelas dan ada surat pendukung yang sesuai dengan peraturan. Selain itu, sistem IT juga perlu investasi yang besar agar autodetection ini bisa terwujud.

    Semoga bermanfaat.

  9. Bob
    August 3rd, 2016 at 09:40 | #9

    Dear Pak Rudiyanto,

    Follow up dari kasus Pak Tommy, jika saya punya dana yg disimpan di Indolife Pensiotama dan saya tidak melaporkan dana ini, apakah saya perlu mendaftar tax amnesty?

    Saya tidak melaporkan dana ini pada SPT sebelumnya karena saya pikir dana pensiun bukanlah objek pajak sehingga saya tidak perlu melaporkan dana ini.

    Terima kasih.

    Salam,
    Bob

  10. Rudiyanto
    August 3rd, 2016 at 14:56 | #10

    @Bob
    Salam Pak Bob,

    Boleh tahu, dana yang disimpan tersebut adalah dipotong dari gaji kemudian baru bisa diambil pada masa pensiun atau model yang setiap bulan memberikan penghasilan tertentu ?

    Terima kasih

  11. Bob
    August 3rd, 2016 at 15:01 | #11

    @ Pak Rudiyanto

    Sumber dana nya merupakan uang warisan dari orang tua saya

    Terima kasih

  12. Rudiyanto
    August 3rd, 2016 at 15:03 | #12

    @Bob
    Boleh tahu atas penempatan dana tersebut, bukti seperti apa yang dapatkan dari perusahaan dan apa nama instrumen yang digunakan ?

  13. Bob
    August 3rd, 2016 at 15:04 | #13

    @Pak Rudiyanto,

    Setiap bulanny saya mendapat bunga dari indolife pensiotama dan saya masukan bunga tersebut ke tabungan di bank lain.

    Terima kasih

  14. Bob
    August 3rd, 2016 at 15:06 | #14

    @Pak Rudiyanto,

    Setiap jatuh tempo maka saya akan mendapat sertifikat jatuh tempo.

    Nama instrumen ny kalau saya tdak salah adalah dana pensiun

    Terima kasih

  15. Rudiyanto
    August 3rd, 2016 at 15:08 | #15

    @Bob
    Kalau begitu, menurut saya ini seperti anda meminjamkan uang ke Indolife dan mendapatkan bunga. Jika bentuknya seperti itu, menurut saya merupakan harta dan harus dilaporkan.

    Atas pendapatan bunga juga merupakan objek pajak progresif, kecuali ada bukti potong dari Indolife yang menunjukkan bunga yang dibayarkan kena pajak final.

    Dana pensiun merupakan objek pajak progresif, namun ada kebijakan dari pemerintah yang hanya mengenakan pajak untuk nilai di atas Rp 50 juta dengan 1 tarif yaitu 5%. Namun dana pensiun ini biasanya baru diterima oleh pensiunan pada usia pensiun normal yaitu 55 atau 56 tahun.

    Kalau yang anda lakukan itu adalah investasi, hanya saja saya tidak jelas instrumen investainya apa.

    Dalam konteks dana pensiun, yang bebas pajak adalah dana pensiun tersebut menempatkan dananya di deposito atau obligasi. Perihal pembayaran ke peserta merupakan objek pajak.

    Semoga bermanfaat

  16. Rudiyanto
    August 3rd, 2016 at 15:11 | #16

    @Bob
    Setahu saya tidak ada instrumen keuangan yang disebut Dana Pensiun. Perkiraan saya ini bentuknya pinjam meminjam. Anda meminjamkan uangnya ke Indolife dan membayarkan ke anda bunga sebagai bentuk kompensasi. Dan menurut saya merupakan objek pajak penghasilan yang dikenai pajak progresif.

    Namun karena saya bukan konsultan pajak, apabila ada dokumen legal dan dasar peraturan serta Undang-Undang dari perusahaan yang menunjukkan bahwa atas manfaat yang anda terima bukan objek pajak, ya silakan.

    Semoga bermanfaat

  17. jose
    August 3rd, 2016 at 17:45 | #17

    Salam Pak. Saya ingin menanyakan, bila ada harta yang saya peroleh tahun 1999 namun tidak saya cantumkan di lembar harta, apakah sy harus melakukan pembetulan SPT dari tahun 1999? Apakah bisa saya hny mencantumkan untuk SPT 2016 ini? Apa keuntungan dan kerugian dua opsi ini? Mohon bantuan. Terima kasih.

  18. Budi
    August 4th, 2016 at 12:58 | #18

    Salam pak Rudi,

    Pak Rudi, mohon pendapatnya. Bagaimana jika pada SPT Maret 2016 saya lupa tidak mencantumkan reksadana pada daftar harta, sedangkan sekitar 30% dari dana itu merupakan penghasilan saya sebagai pegawai, sedangkan kira2 70% nya merupakan ‘hibah’/titipan dari orang tua. Saya cukup yakin porsi dari penghasilan saya telah dikenai PPh21. Namun yang dari orang tua memang mungkin belum dipotong pajak sebagaimana mestinya. Jika saya ikut Tax amnesty, maka atas seluruh nominal reksadana tersebut akan kena tarif tebusan, sehingga saya akan merasa dirugikan. Atas porsi penghasilan saya itu sebenarnya saya cukup yakin jika harus melakukan pembetulan SPT dan sampai diperiksa. Namun memang atas porsi dana orangtua perlu diungkap melalui TA. Apakah ada alternatif sehingga yang kena tarif bukan dari seluruh nominal reksadana? Karena pada kasus ini merupakan gabungan dari: penghasilan yang sebenarnya CLEAR yang telah kena PPh21 namun lupa di-declare, yang tergabung dengan dana titipan orang tua.

    Terima kasih sebelumnya, pak Rudi.

  19. Rudiyanto
    August 4th, 2016 at 14:52 | #19

    @jose
    Salam Bu Jose,

    Kalau tidak salah pembetulan SPT itu maksimal 5 tahun ke belakang.
    Kalau bicara untung rugi, kurang seperti ini :
    Ikut Amnesti Pajak tapi tidak deklarasi harta yang dibeli tahun 1999, maka jika ketahuan, akan dikenakan sanksi maks 30% + denda 200% dari 30% sehingga totalnya bisa maks 90% dari nilai harta dengan harga pasar tahun 2015.

    Tidak ikut Amnesti Pajak sama sekali, maka jika ketahuan, akan dikenakan sanksi maks 30% + denda 2% x 24 dari 30% atau maksimal 44.4% dari nilai harta perolehan pada tahun 1999. Tapi anda berpotensi diakan diperiksa pajak dan minta untuk dibuktikan seluruh penghasilannya yang bisa jadi dari tahun 1999, karena jika ada pidana pajak, maka tidak ada batasan tahun ke belakang yang bisa diperiksa.

    Sekalipun pajak anda bersih, saran saya tetap ikut amnesti pajak karena saya pernah bertanya dengan konsultan, proses pemeriksanaan pajaknya seperti apa. Anda akan diminta untuk print mutasi tabungan selama beberapa tahun terakhir. Kemudian atas semua uang masuk ke tabungan tersebut, anda diminta untuk membuktikan asal usulnya darimana. Bisa saja praktek ini berbeda tergantung kantor pajak, tapi yang pernah ditangani pengalamannya seperti itu.

    Semoga bermanfaat

  20. Rudiyanto
    August 4th, 2016 at 15:09 | #20

    @Budi
    Salam Pak Budi,

    Jika kasusnya demikian, maka saran saya :
    1. Orang tua ikut amnesti pajak
    2. Buat surat pernyataan di atas notaris bahwa dari dana tersebut 70% milik mereka dan 30% milik anda dan anda hanya bertindak sebagai kuasa. Surat ini akan berguna jika suatu saat anda diperiksa pajak
    3. Di SPT anda dibetulkan dengan porsi 30%
    4. Di SPT orang tua dideklarasikan amnesti pajak dengan porsi 70% ditambah lampiran tersebut
    5. Dalam waktu 1 tahun, porsi 70% tersebut di redeem dan dibeli kembali menggunakan nama orang tua anda.

    Jika menurut anda cukup merepotkan, maka satu-satunya jalan adalah anda ikut amnesti pajak atas nama kamu 100% dan minta orang tua anda urunan membayar uang tebusan kalau itu titipan. Kalau itu memang Hibah, ya sudah dibayar saja oleh kamu semua, toh uangnya juga untuk anda bukan?

    Semoga bermanfaat.

  21. Budi
    August 4th, 2016 at 19:22 | #21

    @Rudiyanto

    Terima kasih Pak Rudi, kalau boleh saya bertanya lagi:
    - untuk surat pernyataan di atas, apakah maksudnya “di atas meterai” atau “di hadapan notaris”? Apakah pernyataan dengan surat bermeterai tanpa jasa notaris tidak cukup kuat? karena nilai reksadananya bisa dibilang kecil, sehingga (tergantung besaran jasa notaris yang akan timbul) beda uang tebusan 100% dibanding 70% bisa jadi tidak terlalu jauh dari jasa notaris tersebut.

    - bagaimana jika supaya praktis, maka seluruh reksadana tersebut kami nyatakan sebagai harta orangtua dan diungkap pada TA orangtua. Namun, jika misalnya hingga akhir 2017, reksadana tersebut tidak kunjung di-redeem dan tetap atas nama saya, apakah ada sanksi atau resikonya?

    Terima kasih sebelumnya, Pak Rudi.

  22. retha
    August 4th, 2016 at 23:33 | #22

    Malam pak,
    Saya mau tanya, saya lulus kuliah lalu dapat pekerjaan. Lalu saya membuat npwp. Namu saya hanya bekerja setahun, dari mei 2014 – april 2015. SPT th. 2015 saya sdh laporkan, namun SPT th. 2016 tdk saya laporkan, krn saya sdh kluar terlebih dahulu. Tapi stelah saya resign, saya lgsg meminta pihak kantor pajak utk menonaktifkan NPWP saya, krn skrg menganggur. Yang saya mau tanyakan:
    - Apakah saya hrs melaporkan SPT th. 2016 tsb?? Krn sy masi menganggur.
    - Lalu gaji saya selama bekerja, saya masukan ke MLD (Market Linked Deposit) itu juga saya urunan dengan sodara2 saya. Apakah itu juga hrs saya laporkan??
    - Lalu saya baru saja ikut sekolah pasar modal dari IDX pada bulan April secara lgsg saya terdaftar di sekuritas yang berkerjasama dgn idx. Dan rekening saham saya baru jadi bln Juni. Apakah ini jg saya laporkan atau bagaimana? Saya deposit ke rekening saham sejumlah 4jt saja. Bagaimana menurut bapak? Mohon bantu jawabannya. Terima kasih. :)

  23. Ratna Selistyowati
    August 5th, 2016 at 16:11 | #23

    Pak Rudi,

    Saya mau tanya kalau model asuransi unit link bagaimana cara pendeklarasiannya. Untuk BPJS apakah juga dimasukkan ke tax amnesty? Terus terang karena saya mengertinya tabungan, deposito or pencairan unit link asuransi sudah dikenakan pajak maka tidak perlu dicantumkan sebagai harta di SPT.asuransi unit libk saya ikuti sejak saya belum mempunyai npwp

  24. August 6th, 2016 at 19:04 | #24

    artikel nya sangat bermanfaat bagi orang awam yang sedang mencari informasi terkait tax amnesti. semoga tujuan pemerintah tercapai, amin. penjelasannya sangat detil

  25. August 8th, 2016 at 16:55 | #25

    Salam kenal pak Rudi,
    terkait dg TA, untuk asuransi link, yang dilaporkan premi atau akumulasi dana hasil perolehan pada Des 2015?Mohon penjelasannya,tmks

  26. Rudiyanto
    August 8th, 2016 at 19:07 | #26

    @Budi
    Salam Pak Budi,

    Salam pak Budi, sehubungan dengan pertanyaan anda :

    - Kalau secara hukum, adalah lebih baik dibuat di hadapan notaris. Sebab kalau di atas materai, kan bisa dibuat oleh siapa saja dan kapan saja tanpa tahu apakah itu legal atau tidak.

    - Jika itu yang dilakukan, maka orang tua anda tetap bayar tebusan dan uang tersebut tidak bisa dikembalikan. Dan kemudian hari, bisa saja amnesti pajak orang tua anda dibatalkan karena dianggap melakukan pengungkapan yang tidak benar.

    Sementara, untuk anda apabila mengikuti amnesti pajak, atas nilai harta yang ditemukan tersebut dianggap penghasilan dengan tarif progresif maksimal 30% ditambah denda 200% dari tarif progresif atau setara 90% dari nilai reksa dana. Sementara jika anda tidak ikut amnesti pajak sama sekali, maka dikenakan tarif progresif maksimal 30% ditambah denda sesuai sanksi perundangan yang berlaku. Namun anda juga akan diperiksa pajaknya sampai 5 tahun terakhir atau lebih lama lagi apabila ada pidana pajak

    Kalau memang nilainya tidak material dan sudah atas nama anda mengapa tidak di amnestikan atas nama anda saja? Pada saat dicairkan, anda bisa berikan kepada orang tua anda dalam bentuk hibah sehingga tidak kena pajak. Sebab hibah uang tunai itu tidak kena pajak.

    Semoga bermanfaat

  27. Rudiyanto
    August 8th, 2016 at 19:18 | #27

    @retha
    Salam Bu Retha,

    Menjawab pertanyaan anda :
    - Setahu saya tidak ada istilah non aktif NPWP. Kalau memang tidak bekerja dan resign, anda melaporkan penghasilan dengan angka nihil sehingga tidak bayar pajak. Jadi tetap lapor SPT 2016 di maret 2017 nanti
    - Iya bu, itu termasuk harta kode 037 (derivatif)
    - Saham dilaporkan sebagai harta dengan kode 031, kalau saldo di bank RDN itu tabungan.

    Tapi karena diperolehnya 2016, dilaporkannya baru 2017 maret nanti.

    Semoga bermanfaat

  28. Rudiyanto
    August 8th, 2016 at 19:25 | #28

    @Ratna Selistyowati
    Salam Ibu Ratna,

    Untuk unit link, setahu saya ada beberapa versi pendapat. Ada yang mengatakan nilai premi yang dibayarkan, ada pula yang mengatakan nilai tunai. Menurut pemahaman saya, unit link dilaporkan sebesar nilai tunai pada 31 Desember 2015. Sama seperti saham dan reksa dana.

    BPJS tidak perlu dilaporkan karena pada saat nilai Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun anda terima, angka tersebut dipotong pajak final. Pembayaran BPJS berasal dari gaji bulanan kita, porsi gaji yang dimasukkan ke BPJS itu tidak bayar pajak karena ditangguhkan (defered). Potongnya baru pas waktu kita cairkan.

    Saham, properti, reksa dana, dan semua harta lainnya, sepanjang belum dideklarasikan dalam SPt 2015, maka sebaiknya diamnestikan. Hal ini akan bermanfaat misalkan suatu hari anda membeli rumah senilai Rp 1 M, sementara penghasilan anda 1 tahun dilaporkan Rp 250 juta dan tidak ada utang. Anda bisa jelaskan bahwa sisanya yang Rp 750 juta berasal dari penjualan saham, obligasi, deposito dan reksa dana.

    Kalau tidak demikian, maka anda akan dianggap memiliki penghasilan Rp 750 juta yang tidak dilaporkan dan dikenakan pajak hingga maksimal 30%.

    Bagi yang belum punya NPWP, bisa ikut dengan mengajukan NPWP sekarang dan semua harta dianggap harta tambahan. Referensi bisa baca di http://rudiyanto.blog.kontan.co.id/2016/07/18/panin-asset-management-sebagai-gateway-repatriasi-pajak/

    Semoga bermanfaat

  29. Rudiyanto
    August 8th, 2016 at 19:33 | #29

    @susi
    Salam Kenal Ibu Susi,

    Untuk amnesti pajak, menurut saya yang dilaporkan adalah nilai tunai per 31 Desember 2015.

    Semoga bermanfaat

  30. Agus Haryanto
    August 11th, 2016 at 09:49 | #30

    Salam Pak Rudiyanto,
    Saya Agus, saya memang tidak begitu paham mengenai pajak. Dengan penghasilan pas2san Saya setiap tahun selalu bayar pajak (SPT Tahunan) dengan dipandu dari kantor saya. Harta sudah saya laporkan (perhiasan, rumah kredit, motor, tabungan), dan apakah harta (dari jualan serabutan) yang di perolehan pertengahan 2015 dan tahun 2016 harus dilaporkan ke tax amnesty.

    Terima kasih

  31. Rudiyanto
    August 12th, 2016 at 00:18 | #31

    @Agus Haryanto
    Salam Pak Agus,

    Untuk penjualan secara serabutan, harusnya itu keuntungan dan bukan harta. Dalam konteks amnesti pajak, yang ditebus adalah harta, bukan keuntungan / penghasilan. Jadi menurut saya hasil penjualan di 2015 tidak perlu dilaporkan kecuali atas penjualan tersebut anda memiliki harta dalam bentuk misalnya tanah, bangunan atau tabungan yang belum dilaporkan.

    Untuk harta yang diperoleh 2016 tidak perlu ikut amnesti pajak, cukup diisi di SPT pada tahun 2017 nanti. Semoga bermanfaat

  32. ciusak
    August 19th, 2016 at 15:41 | #32

    Salam pak Rudiyanto,

    Pak di form daftar harta yang berupa tabungan apakah harus ada fotocoy tabunganya

    Terima kasih

  33. Dito
    August 20th, 2016 at 22:23 | #33

    Salam pak Rudiyanto,

    Mau bertanya juga untuk ikut tax amnesty ini, apakah harta bergerak perlu dilaporkan juga pak?
    Case saya diberi kendaraan oleh sepupu, sementara case saudara diberi kendaraan oleh orangtuanya.

    Sementara untuk harta : rumah, tanah, asuransi, reksadana, deposito nilai yang dilaporkan apakah per 31 Desember 2015 ?

  34. Rudiyanto
    August 23rd, 2016 at 00:18 | #34

    @ciusak
    Salam Pak Ciusak,

    Untuk semua harta termasuk tabungan tidak perlu dilampirkan bukti tapi cukup nomor rekeningnya saja. Bukti tersebut anda simpan seandainya ke depan ada pemeriksaan atau permintaan untuk klarifikasi data.

    Semoga bermanfaat

  35. Rudiyanto
    August 23rd, 2016 at 00:21 | #35

    @Dito
    Salam Pak Dito,

    Kendaraan termasuk Harta Bergerak yang bisa diamnestikan. Seandainya kendaraan tersebut suatu hari akan dijual dan bisa dijadikan uang, maka sebaiknya dilaporkan karena jika tidak akan dianggap sebagai penghasilan yang dikenakan pajak progresif.

    Kalau amnesti di anda dan masih nama orang lain, maka tetap bisa ikut amnesti namun ditambah pernyataan akan balik nama dalam 1 tahun terakhir. Jika tidak, ya diamnestikan di orang yang memberikan. Untuk anak yang belum punya NPWP, tidak perlu ikut amnesti apabila kendaraan sudah atas nama orang tuanya dan tercantum dalam SPT.

    Untuk pertanyaan terakhir benar, menggunakan nilai pasar 31 Desember 2015. Untuk tanah adalah NJOP dinaikkan 5-20% dalam penafsiran saya dan diskusi dengan konsultan pajak.

    Semoga bermanfaat

  36. christ
    August 25th, 2016 at 13:57 | #36

    Salam Pak Rudiyanto,

    Blognya bagus dan menarik saya untuk bertanya. Saya karyawan swasta baru bekerja 2 tahun. Penghasilan masih dibawah PTKP. Saya bikin tabungan pribadi untuk simpan penghasilan dari bekerja tiap bulannya dan ada tabungan dari hasil orang tua atas nama saya untuk menampung deposito yang cair atas nama saya. Apakah saya perlu membuat NPWP untuk ikut tax amnesti sementara penghasilan saya masih dibawah ptkp?

    Jika ya saldo akhir tabungan per kpn yg di TA? Dan apakah tabungan pribadi dr gaji apkh perlu dilaporkan? Bgmn solusinya pak?

    Kemudian pertanyaan lain kl kendaraan beli second atas nama org lain apkh perlu dimasukin TA, harga perolehannya per kpn yg ditulis? Apakah sesuai harga perolehan waktu membeli semisal beli motor tahun 2000

  37. Arief
    August 28th, 2016 at 02:41 | #37

    @Rudiyanto

    Salam Pak Rudiyanto,

    Terima kasih atas artikelnya yang sangat informatif dan bermanfaat. Kebetulan saya punya pertanyaan yang serupa dengan pertanyaan dari bu jose di atas. Terkait jawaban Pak Rudi bahwa “pembetulan SPT itu maksimal 5 tahun ke belakang”, (1) apakah ini artinya jika ada harta yang kita miliki sejak sebelum 5 tahun yang lalu, kita kehilangan opsi untuk melakukan pembetulan SPT?

    Selain itu, saya juga mendapatkan informasi bahwa pembetulan SPT dapat dilakukan “sepanjang terhadap SPT yang akan dibetulkan tersebut belum dilakukan tindakan pemeriksaan, tindakan verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak dan tindakan pemeriksaan bukti permulaan terbuka” (kecuali untuk kasus lebih bayar/rugi, batasnya adalah 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Sumber: http://spt-pajak.com/batas-waktu-pembetulan-spt-masih-dapat-dilakukan.html

    (2) Bukankah ini berarti pembetulan SPT tidak terbatas hanya sampai 5 tahun ke belakang?

    Pertanyaan terakhir saya, (3) apakah Pak Rudi memiliki referensi mengenai prosedur pembetulan SPT ini?

    Semoga Pak Rudi berkenan memberikan pencerahannya lagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya.

  38. Rudiyanto
    August 31st, 2016 at 15:01 | #38

    @christ
    Salam Pak Christ,

    Terima kasih atas kunjugannya ke blog ini.

    Sehubungan dengan pertanyaan anda
    1. Apabila anda memiliki penghasilan walaupun saat ini masih di bawah PTKP adalah sebaiknya anda membuat NPWP karena sudah merupakan subjek pajak. Sebagai karyawan, tentu penghasilan anda harus dilaporkan dan dipotong pajak apabila sudah di atas PTKP. Ketika masih di bawah, tetap dilaporkan tapi pajak yang dibayarkan nihil.

    Tentu anda tidak mau terus menerus penghasilan di bawah PTKP bukan?

    Dengan memiliki NPWP dan melaporkan penghasilan anda meskipun pajak, maka anda bisa buktikan bahwa tabungan yang anda miliki tersebut berasal dari pendapatan yang telah dibayarkan pajaknya.

    2. Untuk kasus deposito orang tua yang dititipkan menggunakan nama anda :
    A. Jika memang itu harta orang tua maka perlu diamnestikan di SPT orang tua. Apabila mau tetap menggunakan nama kamu, bisa dengan membuat surat pernyataan bahwa rekening atas nama tersebut adalah milik orang tua. Hal ini sebagai bekal bagi kamu seandainya diperiksa pajak dan ditemukan rekening tersebut.

    B. Jika deposito tersebut merupakan harta yang dihibahkan atas nama kamu, maka berdasarkan peraturan pajak http://www.pajak.go.id/sites/default/files/PER-11-PJ-2016.pdf pasal 2, bukan merupakan objek pajak pengampunan apabila penerima hibah pada berpenghasilan di bawah PTKP dan sudah tercantum di SPT orang tua. Kalau di SPT orang tua sebelumnya tidak ada, maka merupakan objek pajak dan bayar tebusan.

    3. Saldo yang perlu dilaporkan adalah per 31 Desember 2015, termasuk tabungan untuk menerima gaji. Untuk deposito bisa nilai nominalnya saja.

    4. Kendaraan termasuk yang bisa diamnestikan. Tapi nilainya pakai kira2 saja, kalau misalkan sekarang dijual harganya berapa. Kalau misalkan sudah tidak ada harganya, maka diamnestikan dengan nilai sangat kecil atau tidak dalam pandangan pribadi saya tidak apa2. Yang perlu diamnestikan adalah apabila dijual nanti punya nilai yang signifikan sehingga bisa dibuktikan di penghasilan anda.

    Semoga bermanfaat

  39. Rudiyanto
    August 31st, 2016 at 21:53 | #39

    @Arief
    Salam Pak Arief,

    Untuk yang periode pembetulan 5 tahun tersebut, bisa anda baca bahwa ada masa kadaluwarsa untuk pembetulan. Di link http://spt-pajak.com/batas-waktu-pembetulan-spt-masih-dapat-dilakukan.html disebut masa kadaluwarsa adalah 5 tahun. Untuk memastikan silakan menggunakan jasa konsultan pajak atau datang ke kantor pajak.

    Untuk prosedurnya sendiri saya sendiri tidak tahu, tapi harusnya anda bisa bertanya langsung ke kantor pajak.

    Semoga bermanfaat

  40. Ben
    September 1st, 2016 at 16:08 | #40

    Dear Pak Rudiyanto,

    Saya ingin menanyakan sebuah contoh kasus :
    Misalkan saya mempunyai asset property yang belum saya tulis pada daftar harta di SPT 2015, dan tahun perolehan asset tersebut adalah tahun 2011. Kemudian saya hendak melakukan pembetulan SPT untuk hal ini. Pertanyaan saya :
    1. Apakah saya perlu membuat pembetulan SPT dari tahun 2011-2015 atau cukup pembetulan SPT 2015 saja ?
    2. Apakah pembetulan SPT harus dilakukan secara online mengingat mulai SPT 2015 sudah dibuat secara online, sedangkan sebelumnya masih manual ?
    3. Bagaimanakah prosedur dan tata laksana yang benar kalau ingin melakukan pembetulan SPT ? Mohon dapat dijelaskan dari langkah awal sampai akhir.

    Terima kasih banyak.

  41. Rosa HS
    September 6th, 2016 at 08:03 | #41

    Pa Rudiyanto

    Apreciate untuk berbagi ilmunya sehingga kami dapat pula menjelaskan kepada karyawan.

    Regards & GBU
    Rosa

  42. Rachman
    September 8th, 2016 at 16:51 | #42

    Salam Pak Rudi

    Saya adalah seorang karyawan, mau ikut Tax Amnesty.
    Saya mempunyai Deposit Account di broker Online luar negeri OptionsXpress (USA).
    Apakah harta ini termasuk harta yang berada diluar negeri?.
    Jika deposit tsb dideklarasikan dengan kode harta apa ?.

    Mohon bantuan jawabannya. Terima Kasih

  43. Rudiyanto
    September 12th, 2016 at 14:44 | #43

    @Ben
    Salam Pak Ben,

    Terus terang karena saya bukan konsultan pajak, tata cara secara teknis tidak saya pahami. Untuk kasus anda di atas, ada kemungkinan harus dibetulkan dari 2011 karena jika tahun perolehannya di tahun 2011, maka yang 2012 – 2015 juga sudah salah. Selain itu ada risiko anda kurang bayar pajak dan menjadi objek pemeriksaan.

    Untuk detailnya silakan menghubungi konsultan pajak atau AR di kantor pajak.

    Semoga bermanfaat

  44. Rudiyanto
    September 12th, 2016 at 15:13 | #44

    @Rachman
    Salam Pak Rachman,

    Benar pak, untuk Option masuk dalam kategori INSTRUMEN DERIVATIF (RIGHT, WARRAN, KONTRAK BERJANGKA, OPSI) yang menggunakan kode 037. Untuk detailnya bisa baca http://www.pajak.go.id/sites/default/files/TEMPLATE%20DAFTAR%20HARTA%20UTANG%20V.2%2027_07_2016.xlsx bagian referensi

    Semoga bermanfaat

  45. David
    September 13th, 2016 at 15:29 | #45

    Salam pak Rudiyanto…
    sy seorang wirausaha, ingin ikut tax amnesty, ada bbrp poin yg ingin saya tanyakan:
    1. untuk pelaporan harta berupa deposito rupiah dan tabungan dibank, apa aja dokumen yg harus dilengkapi dlm pelaporan harta pengampunan tsb?
    2. apakah saya bisa ikut jenis tax amnesty umkm, sy bergerak di usaha pengadaan barang dgn omzet dibawah 2m/tahun.. syarat2 jenis usaha apa aja yg termasuk umkm?
    mohon kiranya berkenan dijawab…terimakasih…

  46. Rudiyanto
    September 17th, 2016 at 13:58 | #46

    @David
    Salam Pak David,

    Sehubungan dengan pertanyaan anda :
    1. Untuk harta tidak perlu disertakan bukti atau dokumen pak. Cukup dicantumkan nomor rekening dan nomor sertifikat deposito. Kalaupun mau, dokumen tersebut bisa anda kumpulkan dan filing dengan rapi di rumah seandainya suatu saat ada pemeriksaan dokumennya sudah tersedia.

    2. Syarat untuk termasuk UMKM adalah:
    1. Badan atau perorangan; DAN
    2. Omset di bawah 4,8 M pada tahun 2015; DAN
    3. Tidak menerima gaji (yang ada potongan pph); DAN
    4. Bukan pekerja bebas (agen asuransi, agen properti, konsultan)
    Jadi harus memenuhi keempat persyaratan di atas. Jenis usaha apa tidak menjadi dasar apakah masuk UMKM atau tidak.

    Semoga bermanfaat

  47. Eva
    September 17th, 2016 at 20:36 | #47

    Salam Pak Rudiyanto,
    Saya mau tanya, jika orang tua membelikan rumah untuk anak pada tahun 2016 (dengan penghasilan yg ikut tax amnesty), bagaimana pencatatan pada SPT orang tua dan SPT anak pada tahun 2016?. Mohon pencerahan dari Bapak. Terima kasih sebelumnya.

  48. Rudiyanto
    September 19th, 2016 at 12:03 | #48

    @Eva
    Selamat Siang Ibu Eva,

    Kalau menurut saya mungkin bisa seperti ini
    Harta Orang Tua (Sebelum Amnesti)
    Tanah Rp 2 M
    Apartement Rp 1 M
    Tabungan Rp 1 M
    Deposito Rp 1 M
    Total semuanya Rp 5 M

    Kemudian Harta Orang Tua setelah ikut amnesti menjadi
    Tanah Rp 2 M
    Apartement Rp 1 M
    Tabungan Rp 1 M
    Deposito Rp 1 M
    Reksa Dana Rp 5 M
    Total semuanya Rp 10 M

    Kemudian Harta Anak 2015 (karena baru kerja)
    Tabungan Rp 20 juta
    Reksa dana Rp 10 juta

    Pada tahun 2016 dari orang tua untuk anak sebesar Rp 3 M (menggunakan uang pencairan reksa dana).

    Maka SPT Anak di tahun 2016
    Penghasilan yang kena pajak progresif xx juta (sesuai gaji)
    Penghasilan bukan objek pajak Rp 3 M (dalam bentuk hibah tunai dari orang tua)

    Harta Anak 2016
    Tabungan Rp 20 juta
    Reksa dana Rp 10 juta
    Rumah Rp 3 M

    Dengan adanya hibah tunai Rp 3 M menjadi justifikasi mengapa dengan gaji yang ada bisa beli rumah. Karena nilainya material, sebainya ada surat antara orang tua dengan anak terkait hibah tersebut.

    Laporan SPT Orang Tua
    Penghasilan (sesuai dengan penerimaan yang sebenarnya)
    Hibah tunai tidak perlu dilampirkan dalam SPT karena memang tidak tersedia kolom untuk hal tersebut. Cukup dokumen dipegang apabila ada pemeriksaan

    Harta Orang Tua 2016
    Tanah Rp 2 M
    Apartement Rp 1 M
    Tabungan Rp 1 M
    Deposito Rp 1 M
    Reksa Dana Rp 2 M (karena dihibahkan ke anak Rp 3 M)
    Total semuanya Rp 7 M

    Semoga bermanfaat

  49. Eva
    September 19th, 2016 at 12:33 | #49

    Siang Pak Rudi,
    Terima kasih atas jawabannya.
    sebaiknya ada surat antara orang tua dengan anak terkait hibah tersebut, ini berupa apa ya Pak . Apakah yg dimaksud akte hibah yg dibuat oleh notaris atau bisa di atas materai saja.
    Terima kasih atas jawabannya Pak.

  50. Rudiyanto
    September 19th, 2016 at 23:06 | #50

    @Eva
    Salam Bu Eva,

    Kalau nilainya signifikan memang ada baiknya di depan notaris. Namun dengan surat antara orang tua dan anak yang dihadiri dengan saksi dan bermeterai itu juga cukup. Kesannya memang kurang baik dari sisi keluarga, ibaratnya orang tua mau kasih uang ke anak saja sampai harus demikian, namun dari sisi perpajakan, ini akan melindungi anak di masa mendatang.

    Semoga bermanfaat

  51. linda
    September 20th, 2016 at 14:27 | #51

    Dear Pak Rudi,

    Selamat siang Pak Rudi, perkenalkan saya linda. saya mau tanya mengenai ta pak. Ceritanya bulan oct 2015 saya ada beli rumah dengan harga 1.9 m. kemudian saya ambil KPR selama 5 tahun dengan bantuan orang tua saya.
    Bagaimana ya pak.

    Thank you

  52. Yudi
    September 20th, 2016 at 16:35 | #52

    Sore Pak Rudi,

    Saya baru membaca artikel yang Bapak tulis ini, dan ada yang mau saya tanyakan.
    Begini saya adalah karyawan swasta dan sudah membuat dan melaporkan SPT sejak membuat NPWP beberapa tahun lalu.
    Lalu beberapa tahun lalu saya membeli asuransi yang ada unit link untuk saya, istri, dan 2 anak saya, tetapi belum pernah dilaporkan dalam SPT. Tabungan juga belum dimasukkan ke dalam SPT.

    Semua harta berupa rumah atau kendaraan sudah saya laporkan dalam SPT.

    Yang ingin saya tanyakan apakah saya cukup membuat pembetulan SPT tahun 2015 saja dan tidak mengikuti TA?
    Kalau melakukan pembetulan SPT, apakah harus melakukan pembetulan SPT tahun-tahun sebelumnya juga?

    Terima kasih sebelumnya.

    Salam,

  53. Boby Rafsudia
    September 20th, 2016 at 16:36 | #53

    Sore Pak Rudi,

    Saya memiliki saham di perusahaan tertutup. Seiring dengan waktu perusahaan kinerjanya terus menurun dan menjadi tidak sehat, bahkan nilai sahamnya diestimasikan jauh lebih rendah dari nilai nominal/par value. Saya belum melaporkan saham ini di SPT, apabila ikut tax amnesty, nilai pelaoprannya bagaimana? apakah bisa nol (karena estimasinya nilai sahamnya bisa negatif) atau tidak perlu dilaporkan.
    Terima kasih banyak atas jawabannya PAk.

    Salam,

    Bobby

  54. Xiao.yeoh
    September 21st, 2016 at 11:09 | #54

    Salam pak Rudy,
    Seandainya saya ikut lapor amnesty pajak dengan laporkan nilai tunai 500 juta (kenyataan uang tunai hanya 200 juta),alasannya dilaporkan nilai tunai banyak supaya masa akan datang saya kredit rumah ataupun mobil bisa dari data amnesty nilai tunai yang mana tidak disimpan di bank melainkan sdb.
    Thanks

  55. Rudiyanto
    September 21st, 2016 at 18:16 | #55

    @linda
    Salam Ibu Linda,

    Terkait rumah yang dibeli pada tahun 2015, anda punya 2 pilihan :
    1. Ikut amnesti pajak dengan bayar tarif 2% dari nilai rumah dikurangi nilai pinjaman maksimal 50% dari nilai rumah tersebut.
    2. Lakukan pembetulan di SPT dengan mencantumkan rumah di SPT 2015. Untuk cicilan KPR, bisa dengan mencantumkan di bagian pendapatan bukan objek pajak dalam bentuk Hibah dari orang tua.

    Untuk no 2, yang perlu diperhatikan adalah apakah SPT orang tua anda sudah benar? Dalam artian, misalkan dia sanggup menghibahkan Rp 150 juta per tahun ke kamu, apakah pendapatan atau harta yang dimiliki memungkinkan dia untuk memberikan hibah tersebut? Jika tidak bisa menyebabkan mereka kurang bayar dan diperiksa pajaknya.

    Semoga bermanfaat

  56. Rudiyanto
    September 21st, 2016 at 18:18 | #56

    @Yudi
    Salam Pak Yudi,

    Kalau asuransi dan unit link tersebut dibeli pada tahun 2015, maka cukup pembetulan di SPT 2015 saja. Jika dibelinya sejak tahun 2013, berarti anda perlu melakukan pembetulan SPT 2013, 2014 dan 2015

    Semoga bermanfaat

  57. Rudiyanto
    September 21st, 2016 at 18:23 | #57

    @Boby Rafsudia
    Salam Pak Boby,

    Nilai harta yang dilaporkan sesuai dengan Undang-Undang adalah harga wajar menurut wajib pajak. Jadi laporkanlah harga yang menurut anda wajar. Kalau memang nilainya dibawah par value seperti yang anda sebut dan anda memiliki dasar atas hal tersebut, silakan dilaporkan sesuai nilai tersebut.

    Risiko dari pelaporan nilai saham perusahaan tertutup adalah misalkan book value Rp 100 juta, anda lapor Rp 30 juta. Suatu saat perusahaan membaik kembali dan anda jual senilai Rp 80 juta. Berarti terdapat keuntungan Rp 50 juta.

    Berdasarkan UU Pajak Penghasilan, keuntungan dari pengalihan perusahaan dikenakan tarif pajak progresif maksimal 30%. Jadi keuntungan dari penjualan perusahaan ditambah dengan gaji, bonus, tunjangan dll, kalau total semuanya di atas Rp 500 juta, maka akan dikenakan tarif 30%.

    Semoga bermanfaat

  58. Rudiyanto
    September 21st, 2016 at 18:28 | #58

    @Xiao.yeoh
    Salam Ibu Xiao Yeoh,

    Risiko dari anda melakukan hal ini adalah bisa saja amnesti pajak anda dibatalkan karena anda dengan sengaja melaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

    Kalaupun merasa aman karena tidak akan diperiksa atau verifikasi, perlu kita ketahui yang diampuni dalam UU Pengampunan Pajak adalah harta perolehan dan pajak dari tahun 1985 – 2015.

    Untuk pendapatan 2016 tetap berlaku ketentuan seperti biasa. Dengan melaporkan nilai uang tunai lebih besar, berarti ada indikasi pendapatan 2016 mau dilaporkan lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini bisa menyebabkan anda diperiksa pajak untuk tahun 2016.

    Jadi saran saya, laporkanlah apa adanya. Jika memang ada, ya dilaporkan. Jika tidak ada, ya tidak usah dibesar-besarkan.

    Semoga bermanfaat

  59. Eva
    September 22nd, 2016 at 06:37 | #59

    Pagi Pak Rudi,

    Untuk TA asuransi yang dilaporkan total premi yg sudah dibayarkan sampai dgn 31 des 2015 atau cukup nilai tunai 31 des 2015 saja ya pak …
    Terima Kasih

    Terima

  60. Rudiyanto
    September 23rd, 2016 at 15:07 | #60

    @Eva
    Selamat Siang Ibu Eva,

    Yang dilaporkan adalah nilai tunai per 31 Desember 2015.

    Terima kasih

  61. Xiao.yeoh
    September 23rd, 2016 at 16:37 | #61

    Salam pak Rudy.
    Saya mau tanya lagi seandainya laporan spt 2013 reksadana dilaporkan konsultan pajak dengan kode 031(saham),yang mana seharusnya 036 ,apakah kedepannya berpengaruh pada laporan spt berikutnya?atau bisakah dirobah?terimakasih

  62. irvan
    September 25th, 2016 at 07:25 | #62

    Salam pak rudy
    Saya mau nanya bagaimana pelaporan transaksi saham di bei di SPT tahunan
    Pembelian dan penjualan saham tsb setau saya telah dikenakan pajak final 0.1% baik gain maupn loss
    Atas transaksi2 tsb bagaimana cara pelaporan dalam spt tahunan?
    Saya melihat di spt ada kolom penjualan saham yg diperdagangkan di bursa efek.apakah itu penjualan bruto?
    Apakah hanya penjualan yg dicatat?dan bagaimana pencatatan atas pajak 0.1% atas jual beli yg dilakukan?
    Mohon sudi kiranya pak rudy dpt meluangkan waktu untuk menulis artikel ttg pencatatan saham di spt sebagaimana artikel ttg pencatatan reksadana yg pak rudy tulis yg sangat membantu saya dalam pencatatan reksadana di spt
    Terima kasih sebelumnya pak rudy

  63. Rudiyanto
    September 27th, 2016 at 21:06 | #63

    @Xiao.yeoh
    Salam Ibu Xiao Yeoh,

    Nanti bisa diperbaiki di SPT 2016 saja melalui mekanisme pembetulan SPT atau diganti langsung pas isi SPT 2016.

    Saham kena pajak final, sementara reksa dana bukan objek pajak. Jadi kalau salah catat bisa berisiko membuat kamu memiliki pajak final terutang seandainya anda menjual saham tersebut.

    Semoga bermanfaat

  64. Rudiyanto
    September 27th, 2016 at 21:42 | #64

    @irvan
    Salam Pak Irvan,

    Untuk pencatatan saham berbeda dengan reksa dana.
    Misalkan anda punya modal Rp 1 M beli saham kemudian jual di harga Rp 1,2 M.
    Maka yang dilaporkan pada SPT bagian penghasilan adalah Rp 1.2 M
    Sebab anda dikenakan pph final sebesar 0.1% dari transaksi jual. Karena sudah dipotong dalam biaya transaksi dan direkap oleh perusahaan sekuritas, maka anda perlu melaporkan total transaksi jual dalam 1 tahun.
    Misalkan modal Rp 1 M tadi di trading bolak balik 4 kali, ada yang untung dan ada yang rugi. Contoh:
    Jan 16 Beli Rp 1 M, Jual Rp 1.2 M
    Mar 16 Beli Rp 1.2 M, Jual Rp 1.1 M
    Mei 16 Beli Rp 1.1 M, Jual Rp 1.4 M
    Nov 16 Beli Rp 1.4 M, jual Rp 1.3 M
    Total yang anda laporkan pada bagian saham adalah Rp 1.2 M + 1.1 M + 1.4 M + 1.3 M = Rp 5 M.

    Kok bisa 5 M? padahal modalnya cuman Rp 1 M, hal ini karena yang dilaporkan dalam transaksi saham adalah nilai penjualannya. Beberapa investor yang trading sahamnya sangat aktif menjadi khawatir, sebab seolah2 pendapatannya besar sekali. Tapi tidak perlu khawatir, memang demikian cara pelaporan pada transaksi saham dan sudah dikenakan pajak progresif.

    Bagaimana jika transkasi terakhir adalah beli dan belum sempat dijual?
    Jan 16 Beli Rp 1 M, Jual Rp 1.2 M
    Mar 16 Beli Rp 1.2 M, Jual Rp 1.1 M
    Mei 16 Beli Rp 1.1 M, Jual Rp 1.4 M
    Nov 16 Beli Rp 1.4 M, jual Rp 1.3 M
    Des 16 Beli Rp 1,3 M belum sempat dijual, market value saham Akhir Des 16 Rp 1.5 M

    Berarti laporan pada penghasilan sebesar Rp 5 M (sama dengan yang di atas)
    Kemudian pada bagian harta, dilaporkan saham dengan kode 031 Saham sebesar Rp 1.3 M (harga perolehan bukan nilai pasar).

    Apabila saham tersebut bukan hanya 1 tapi ada banyak, tidak perlu dirinci. Cukup tempat anda bertransaksi saja seperti Panin Sekuritas kode nasabah xxxx pada bagian keterangannya. Jika anda bertransaksi pada 2 tempat, baru tulis 2 misalkan Panin Sekuritas xxx dan Danareksa Sekuritas yyy.

    Untuk masukan anda akan saya pertimbangkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat

  65. Eva
    September 29th, 2016 at 21:58 | #65

    Salam Pak Rudy,

    Mengenai rumah yg masih dalam cicilan, untuk Tax Amnesty yang dipakai harga NJOP – hutang atau harga beli rumah – hutang. Terima kasih atas jawabannya.

  66. Hans
    October 2nd, 2016 at 16:28 | #66

    Pak mohon maaf sebelumnya bila saya masih awam. Saya seorang adalah Agent Asuransi, dan saat ini banyak digunjingkan tentang Tax Amnesty. Saya ingin bertanya dengan bahasa yang lebih awam.

    1. Sebenarnya apakah Nilai Unitlink dalam Asuransi itu ‘saya’ sebagai pemegang/pemilik polis tersebut harus membayar pajak dari kepemilikan atau keuntungan dari unitlink tersebut? ataukah cukup mendeklarasikan saja dan tidak dikenakan biaya pajak dalam pelaporan atas kepemilikan investasi yang saya miliki di unitlink?

    2. Saya terkadang membantu rekan saya yag dimana selaku konsultan pajak, pada clientnya yg melakukan TA, polis asuransi yang dimiliki di deklarasikan, serta seharusnya akan terkena TA sebesar 2% (pada bulan september) dari kepemilikan unitlink tersebut. Akan tetapi saya selalu mendengar bahwa Polis Asuransi Jiwa Unitlink “BUKAN OBJEK PAJAK”. Jadi sebenarnya apakah perlu dibayarkan besaran biaya TA 2% tersebut atau hanya cukup pembetulan atau pendeklarasian saja tanpa dikenakan Pajak?

    3. Bila memang Unitlink dalam asuransi merupakan “BUKAN OBJEK PAJAK”, lalu banyak orang yang mengalihkan aset property, deposito, dll yg merupakan OP, menjadi aset Unitlink yang merupakan BOP, dalam kasus tersebut Sah-Sah saja atau akan ada kesan “money loundry”?

    4. Saat ini juga ada produk asuransi yang bersifat Corporate Unitlink, dimana memberikan proteksi pada karyawan akan tetapi pemegang polis tetap perusahaan, berarti dana unitlink dimiliki oleh perusahaan sehingga pendapatan dari perusahaan tersebut menjadikan beban biaya pada Polis asuransi sekaligus dana aset bagi perusahaan. apakah hal tersebut jg sah-sah saja?

    terima kasih atas kesediaannya bila menjawab pertanyaan saya ini.

  67. Rudiyanto
    October 3rd, 2016 at 18:08 | #67

    @Eva
    Salam Ibu Eva,

    Kalau menurut saya yang benar adalah NJOP 2015 – nilai pokok hutang yang tersisa di Desember 2015.

    Semoga bermanfaat

  68. Rudiyanto
    October 3rd, 2016 at 18:22 | #68

    @Hans
    Salam Pak Hans,

    1. Penghasilan yang dihasilkan oleh unit link dalam bentuk kenaikan harga ataupun dividen sama seperti reksa dana yaitu bukan objek pajak. Tapi unit link sebagai harta harus dilaporkan dalam SPT sama halnya seperti reksa dana. Kalau diikutkan dalam amnesti pajak, berarti anda harus bayar tarif tebusan sesuai ketentuan.

    Jika anda tanya sudah bukan objek kenapa harus dilaporkan bisa baca http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/08/30/080839926/penghasilan.dari.reksa.dana.bukan.obyek.mengapa.perlu.dilaporkan.dalam.amnesti.pajak.

    2. Kalau ikut amnesti ya harus bayar uang tebusan. Sesuai referensi artikel dari no 1, yang dipermasalahkan bukan harta unit link, tapi darimana penghasilan anda sehingga bisa beli unit link tersebut

    3. Kalau soal pengalihan aset kemana saja itu hak wajib pajak. Yang paling penting sekali lagi bukan apa hartanya, tapi darimana penghasilan untuk membeli harta tersebut. Soal pengalihan dari deposito, properti ke unit link, kan juga harus ada keyakinan unit link jauh lebih tinggi daripada imbal hasil yang dialihkan.

    Meskipun kena pajak, belum tentu kenaikannya kalah dengan unit link. Ingat biaya dalam unit link itu banyak sekali mulai dari biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya administrasi dan biaya lainnya.

    4. Mengenai sah atau tidak mesti bertanya ke auditor yang mengaudit perusahaan. Saya tidak memiliki keahlian mengenai hal ini. Hanya saja akan terlihat aneh, karena secara akuntansi, jika ada biaya, maka lawannya adalah pada cash. Tidak ada harta yang bertambah. Namun karena ada unit link, pada saat biaya premi asuransi keluar, seharusnya selain lawannya kas, ada juga harta yang bertambah yaitu nilai tunai asuransi, Hal ini juga tidak umum sepengetahuan saya.

    Kalau memang mau memberikan perlindungan asuransi pada karyawan, langsung saja kasih asuransi kesehatan dan jiwa.

    Semoga bermanfaat

    Se

  69. LT
    October 10th, 2016 at 16:10 | #69

    Halo Pak Rudiyanto,

    Mohon bantuan info, bapak sempat menjelaskan untuk laporan utk trader saham adalah di catatkan penjualan saham saja pada penghasilan, karena sudah final 0.1%. sedang di kolom harga ditulis kode 31, ditulis saham senilai nilai beli. itu kalau case nya 100% full di saham ya di portofolio.

    Pertanyaan saya :

    Kalau misal pada posisi tgl 31 desember, posisinya di portofolio adalah :

    Kasus A . misal total aset 100 juta, 50 juta cash, dan 50 juta saham , ditulis nya di harta bagaimana? apa tetap di rekap kode 031, Saham di panin securitas senilai 100 juta?

    Kasus B. misal total aset 100 juta, pada 31 desember posisi portofolio tidak pegang saham apa2, 100 juta cash di securitas. Menulisnya di kolom harta bagaimana? apa tetap 031 Saham di panin securitas 100 juta? atau rekening RDI?

    Terima kasih banyak utk penjelasannya.
    LT

  70. LT
    October 10th, 2016 at 16:16 | #70

    Oh ya satu lagi pertanyaan pak Rudiyanto, kalau misal aset kita 100 juta pada 1 Januari, pada 31 Desember ada keuntungan setahun dari trading misal sebesar 20 juta, nah itu 20 juta bagaimana cara masukin di kolom harta? Karena kalau kita laporkan pada 31 desember 120 juta di kolom harga 031 saham di panin securitas, jadi tidak kelihatan ada penambahan harta 20juta. karena yang kita lapor selalu posisi aset pada akhir tahun. sedang misal pada pertengahan tahun kita ada withdraw 20 juta misalnya, maka dengan sendirinya aset akan terlihat stagnant ( 100 jt tetap ke 100 jt karena 20 jt nya di withdraw ).

    Cara pengisian yg benar bagaimana ya?

  71. irvan
    October 10th, 2016 at 18:27 | #71

    Rudiyanto :
    @irvan
    Salam Pak Irvan,
    Untuk pencatatan saham berbeda dengan reksa dana.
    Misalkan anda punya modal Rp 1 M beli saham kemudian jual di harga Rp 1,2 M.
    Maka yang dilaporkan pada SPT bagian penghasilan adalah Rp 1.2 M
    Sebab anda dikenakan pph final sebesar 0.1% dari transaksi jual. Karena sudah dipotong dalam biaya transaksi dan direkap oleh perusahaan sekuritas, maka anda perlu melaporkan total transaksi jual dalam 1 tahun.
    Misalkan modal Rp 1 M tadi di trading bolak balik 4 kali, ada yang untung dan ada yang rugi. Contoh:
    Jan 16 Beli Rp 1 M, Jual Rp 1.2 M
    Mar 16 Beli Rp 1.2 M, Jual Rp 1.1 M
    Mei 16 Beli Rp 1.1 M, Jual Rp 1.4 M
    Nov 16 Beli Rp 1.4 M, jual Rp 1.3 M
    Total yang anda laporkan pada bagian saham adalah Rp 1.2 M + 1.1 M + 1.4 M + 1.3 M = Rp 5 M.
    Kok bisa 5 M? padahal modalnya cuman Rp 1 M, hal ini karena yang dilaporkan dalam transaksi saham adalah nilai penjualannya. Beberapa investor yang trading sahamnya sangat aktif menjadi khawatir, sebab seolah2 pendapatannya besar sekali. Tapi tidak perlu khawatir, memang demikian cara pelaporan pada transaksi saham dan sudah dikenakan pajak progresif.
    Bagaimana jika transkasi terakhir adalah beli dan belum sempat dijual?
    Jan 16 Beli Rp 1 M, Jual Rp 1.2 M
    Mar 16 Beli Rp 1.2 M, Jual Rp 1.1 M
    Mei 16 Beli Rp 1.1 M, Jual Rp 1.4 M
    Nov 16 Beli Rp 1.4 M, jual Rp 1.3 M
    Des 16 Beli Rp 1,3 M belum sempat dijual, market value saham Akhir Des 16 Rp 1.5 M
    Berarti laporan pada penghasilan sebesar Rp 5 M (sama dengan yang di atas)
    Kemudian pada bagian harta, dilaporkan saham dengan kode 031 Saham sebesar Rp 1.3 M (harga perolehan bukan nilai pasar).
    Apabila saham tersebut bukan hanya 1 tapi ada banyak, tidak perlu dirinci. Cukup tempat anda bertransaksi saja seperti Panin Sekuritas kode nasabah xxxx pada bagian keterangannya. Jika anda bertransaksi pada 2 tempat, baru tulis 2 misalkan Panin Sekuritas xxx dan Danareksa Sekuritas yyy.
    Untuk masukan anda akan saya pertimbangkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat

    Terima kasih pak Rudy atas petunjuknya
    bahwa atas penjualan saham semua diakumulasikan setahun dan dimasukkan ke dalam pelaporan spt dan tlh dikenakan pajak final 0.1%
    Bagaimana dengan pajak pembelian saham apakah perlu dilaporkan juga?
    Terima kasih sebelumnya pak Rudy atas waktunya

  72. Rudiyanto
    October 15th, 2016 at 19:25 | #72

    @LT
    Salam LT,

    Untuk kasus A
    Porsi kas sebesar Rp 50 juta kan bentuknya tabungan di RDN. Jadi bisa dilaporkan sebagai Tabungan dengan kode 012. Sahamnya Rp 50 juta (dengan asumsi harga beli) dengan kode 031.

    Untuk kasus B
    Rp 100 juta Tabungan dengan kode 012

    Semoga bermanfaat

  73. Rudiyanto
    October 15th, 2016 at 19:28 | #73

    @LT
    Salam LT,

    Untuk capital gain saham tidak dilaporkan dalam pajak. Yang dilaporkan adalah total penjualannya. Sebab pajak akan mencocokkan pajak final 0.1% transaksi saham dengan laporan anda.

    Semoga bermanfaat

  74. LT
    October 15th, 2016 at 20:24 | #74

    Terima kasih untuk penjelasannya pak Rudiyanto.

    Tadi saya konsultasi dengan AR, katanya utk kas dilaporkan sebagai Saham di Panin securitas di kolom harta, ditotal setara rupiah ( kalau ada saham ) dan ditambahkan kas per posisi 31 desember di securitas. Jadi bingung yg sesuai aturan yg gimana ..

    Untuk gain, katanya AR silahkan di laporkan sebagai harta. karena nanti gain tersebut misal dibuat beli aset, kalau tidak dilaporkan, nanti akan jadi pertanyaan dapat uangnya dari mana. katanya disuruh tulis di kolom pendapatan lain yang bukan objek pajak. apa sama perlakuannya seperti reksadana yang saya baca di artikel pak rudiyanto yang lain ya? apa ditulis gain di saham sebagai pendapatan bukan objek pajak (Lampiran I Bagian B Point 5):

    http://rudiyanto.blog.kontan.co.id/2016/03/15/pelaporan-reksa-dana-pada-spt-tahunan/

  75. Rudiyanto
    October 15th, 2016 at 22:59 | #75

    @irvan
    Salam Pak Irvan,

    Untuk pembelian saham tidak dikenai pajak. Pengenaan pajak penghasilan sebesar 0.1% hanya terjadi pada saat saham dijual saja.

    Semoga bermanfaat

  76. Rudiyanto
    October 15th, 2016 at 23:31 | #76

    @LT
    Salam LT,

    Pertama-tama perlu saya sampaikan disclaimer bahwa saya bukan konsultan pajak yang bersertifikasi. Jadi jawaban yang saya berikan adalah berdasarkan pemahaman saya atas peraturan pajak, diskusi dengan konsultan dan juga pengalaman di lapangan.

    Kalau untuk posisi Kas dalam rekening RDN sekuritas, ada konsultan pajak yang menyarankan untuk digabung, ada juga bilang boleh dipisah. Namun mengapa saya minta dipisah dasarnya adalah sebagai berikut :
    1. Dana yang disimpan di RDN mendapat bunga
    2. Jika nilai uang kas signifikan, maka bunga yang diperoleh juga akan signifikan
    3. Pajak atas bunga tabungan dan pajak atas saham itu berbeda
    4. Jika nantinya ditanyakan darimana asal bunga di rekening RDN, kita bisa jelaskan, oh itu berasal dari porsi kas.

    Namun jika nilainya tidak signifikan, maka ada baiknya digabung juga tidak apa2 seperti yang disarankan oleh AR anda.

    Kemudian untuk Gain, mohon maaf, saya tidak sependapat dengan AR tersebut karena dalam pajak tidak disebutkan bahwa capital gain dari saham bukan objek pajak. Pada dasarnya saham adalah objek pajak dengan pengenaan 0.1% dari nilai transaksi jual. Dengan melaporkan nilai tersebut pada bagian pendapatan yang kena pajak final, maka bisa digunakan untuk justifikasi asal usul uang untuk pembelian aset berikutnya.

    Kalau dilaporkan gain saja, bagaimana dengan lossnya? Sebab untuk individu, kalau untung dipajakin sementara kalau rugi tidak. Dan tidak ada dasar peraturan dalam pajak yang mengatakan keuntungan dari transaksi saham dilaporkan sebagai harta. Tidak ada kode untuk itu, kecuali AR anda bisa menunjukkan dasar peraturan dan kode untuk harta dalam bentuk keuntungan transaksi saham.

    Demikian semoga bermanfaat

  77. LT
    October 16th, 2016 at 11:44 | #77

    @ Pak Rudiyanto

    Terima kasih untuk jawabannya. Sangat membantu, sekarang sudah lebih paham.

    Cuman ada satu hal yang masih belum mengerti, karena pada bagian “Dengan melaporkan nilai tersebut pada bagian pendapatan yang kena pajak final, maka bisa digunakan untuk justifikasi asal usul uang untuk pembelian aset berikutnya.”

    Jadi misal kita lapor pada kolom pph final, yang ditulis, hanya penjualan setahun dan pph final 0.1% nya saja, pertanyaannya tidak akan nampak keuntungannya. karena yang ditulis hanya penjualan setahun. tidak ada pembelian.

    Jadi untuk keuntungan, karena tidak nampak di spt, kita kalkulasi manual sendiri ya pak? kemudian dilaporkan di kolom harta ( terpisah RDN dan saham atau digabung spt saran konsultan )

    ini sudah cukup sebagai justifikasi pembelian aset?

  78. Rudiyanto
    October 19th, 2016 at 01:03 | #78

    @LT
    Salam Pak LT,

    Kalau memang dari AE atau Konsultan tersebut punya kode Harta untuk “Keuntungan Penjualan Saham” silakan dilakukan. Sepanjang yang saya tahu, tidak ada.

    Saham, sepengetahuan saya juga kena pajak final dan sesuai peraturan yang dilaporkan nilai penjualannya. Jadi kalau ada peraturan pajak yang tidak saya ketahui dan menunjukkan jelas bahwa keuntungan dari transaksi saham dilaporkan pada kolom harta atau pendapatan, silakan dijalankan.

    Dan yang lebih penting lagi, saya bukan konsultan pajak yang mengurusi laporan pajak anda. Bukan juga Account Executive yang akan mengaudit laporan pajak anda. Kalau nanti ada masalah dalam pelaporan atau pemeriksaan, tentu saya juga tidak akan bertanggung jawab. Pengetahuan saya tentang perpajakan sudah pasti tidak lebih baik dibandingkan konsultan yang sehari-hari berkecimpung dan AE yang banyak memeriksa wajib pajak. Kalau memang justifikasi peraturannya jelas dan AE anda sudah mengatakan bisa, silakan diikuti.

    Bisa justifikasi atau tidak, yang menentukan bukan saya pak. Tapi AE yang memeriksa anda.

    Semoga bermanfaat

  79. Arif
    October 20th, 2016 at 20:37 | #79

    Salam pak Rudi, terima kasih untuk informasi2 yang sudah disampaikan.. Sangat berguna sekali bagi kami.

    Saya ingin bertanya pak, apa yang harus dilakukan jika kasusnya begini,
    Ayah saya memiliki sebuah mobil yang per 31 des 15 masih menjadi hak miliknya dan rencananya akan dilaporkan di TA (saat ini belum mengikuti TA), sedangkan saya sudah mengikuti TA di september kemarin,

    Kemudian pada bln oktober 2016 ini, mobil yang terdaftar atas nama ayah saya dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli mobil baru yang didaftarkan atas nama saya dan menggunakan npwp saya.

    Apa yang harus dilakukan? Apakah saya harus mendaftarkan TA lg untuk mobil baru ini di bln oktober? Atau apakah bisa di TA kan di ayah saya kemudian hasil penjualannya dibuatkan akta hibah kepada saya? atau saya hanya perlu melakukan pembetulan spt saja?

    Yang menjadi pertimbangan adalah apabila saya mengikuti TA lg, biayanya cukup tinggi karena saya merupakan pengurus badan PT yang berarti tebusannya sebesar 3%, sedangkan ayah saya umkm sehingga tebusannya 0.5%

    Mohon masukan dari pak Rudi, dan sebelumnya terima kasih banyak atas bantuannya.

  80. LT
    October 28th, 2016 at 10:48 | #80

    @Pak Rudyanto

    Terima kasih pak atas penjelasannya. Sangat membantu. Salam sukses.

  81. Rudiyanto
    November 2nd, 2016 at 15:49 | #81

    @Arif
    Salam Pak Arif,

    Kalau saran saya sebagai berikut :
    1. Orang tua mengikuti Amnesti Pajak
    2. Kalau dijual tidak apa2, ditulis saja apa adanya
    3. Buat surat hibah ke anak senilai yang dihibahkan
    4. Di SPT Anak 2016 ada pendapatan bukan objek pajak sebesar nilai hibah orang tua

    Untuk aset mobil dan penjualannya tidak perlu mengikuti amnesti pajak dan memang tidak bisa juga karena terjadi di 2016

    Semoga bermanfaat

  82. Vivi
    January 19th, 2017 at 20:25 | #82

    Selamat malam Pak Rudyanto,
    Saya ingin bertanya, apakah perlu ikut TA jika kasusny begini. Orang tua saya dulu buka usaha sendiri, memiliki npwp dan selalu bayar SPT bulanan dan tahunan. Kemudian karena usaha sudah mulai sepi maka orang tua saya memutuskan untuk menutup usahanya, tetapi sebelum itu orang tua saya membeli sebuah rumah (njop : 184jt) sekitar bulan Juli 2014, kemudian NPWP di NE bulan Oktober 2014 tetapi rumah tersebut belum dilaporkan di SPT. Sekarang orang tua saya sudah tidak berpenghasilan lagi. Mohon masukannya dari Bapak apakah perlu orang tua saya mengikuti TA. ? Terima kasih sebelumnya.

  83. Rudiyanto
    January 21st, 2017 at 19:40 | #83

    @Vivi
    Salam bu Vivi,

    Kalau menurut saya, orang tua anda bisa :
    1. Tetap melaporkan SPT walaupun penghasilan nihil untuk tahun 2015 dan 2016 dengan menjelaskan kondisinya
    2. Melakukan pembetulan di SPT atas aset rumah yang belum dimasukkan
    3. Perlu diperhatikan bahwa pendapatan dan aset yang dilaporkan pada tahun2 sebelumnya cukup untuk biaya hidup dan membeli rumah tersebut pada tahun 2014

    Apabila point ketiga terpenuhi, cukup lakukan pembetulan SPT. Kalau tidak, ada baiknya mengikuti amnesti pajak

    Semoga bermanfaat

  84. Vivi
    January 21st, 2017 at 20:28 | #84

    @Pak Rudyanto
    Terima kasih atas masukannya Pak.

    Maaf saya ada pertanyaan lagi. Dulu usaha orang tua saya termasuk golongan UMKM, jadi jika orang tua saya mengikuti tax amnesty kena tarif berapa % ya? Dan diambil dari harga njop apa harga beli rumah ya Pak? Terima kasih.

  85. Rudiyanto
    January 22nd, 2017 at 16:23 | #85

    @Vivi
    Salam bu Vivi,

    Untuk hal ini mungkin bisa didiskusikan dengan kantor pajaknya. Pengalaman saya sendiri mengurusi amnesti pajak, kalau datang langsung bisa dilayani oleh petugas pajak dan mereka cukup sangat membantu. Jika datang sendiri, diprioritaskan daripada yang diwakili konsultan pajak.

    Untuk harga, bisa menggunakan NJOP pada tahun 2015.

    Semoga bermanfaat

  86. Vivi
    January 23rd, 2017 at 10:19 | #86

    @Pak Rudyanto

    Terima kasih Pak atas informasinya .

  87. Genie
    February 1st, 2017 at 16:34 | #87

    Pak Rudyanto, kalau kita ada deklarasi DN reksadana misal 2 M dijual profit 20%, nah atas profit nya (400 juta) apakah diperbolehkan untuk dikirm ke Luar negri ? misal diutuhkan untuk berobat dll. apakah ada PMK atau perpu yang menegaskan bhwa itu diperbolehkan?
    Terima kasih.

  88. Rudiyanto
    February 1st, 2017 at 16:45 | #88

    @Genie
    Salam bu Genie,

    Sepengetahuan saya untuk deklarasi dalam negeri dan repatriasi ada kewajiban untuk tetap berada selama 3 tahun di Indonesia. Untuk keuntungannya memang bisa diambil kapan saja dan penggunaannya bebas.

    Untuk deklarasi dalam negeri aturannya juga lebih longgar. Misalkan digunakan untuk konsumsi dan harta tersebut habis juga diperbolehkan sepanjang nilainya wajar. Misalkan senilai Rp 400 juta tersebut untuk kepentingan pengobatan.

    Semoga bermanfaat

  89. ria
    February 7th, 2017 at 12:02 | #89

    selamat siang pa Rudiyanto,
    adik saya umkm.dan mau ikut ta.tahun 2016 dia dp beli apart di ausi dan tahun 2018 dp ke 2.setelah itu baru bayar perbulan.yang jadi pertanyaan syarat ikut ta tidak boleh beli asset di luar negri.sedangkan untuk dp di spt 2015 kurang.di spt 2015 ada harta berupa tabungan 150jt.sedangkan dp 500jt.dan harta sebenarnya 600jt.jadi bagaimana yah

  90. Rudiyanto
    February 9th, 2017 at 23:49 | #90

    @ria
    Selamat malam Ibu Ria,

    Aset yang bisa diikutkan dalam Tax Amnesti adalah aset yang dibeli dari periode 1984-2015. Untuk itu, apartemen yang dibeli pada tahun 2016 sudah tidak bisa diikutkan dalam amnesti pajak lagi. Tidak ada ketentuan yang menyatakan tidak boleh beli aset luar negeri, yang ada adalah harta yang dideklarasi di dalam negeri dan harta repatriasi tidak dapat dikirimkan keluar negeri selama 3 tahun.

    Namun untuk harta deklarasi luar negeri yang membayar tarif lebih mahal, tetap bisa. Kemudian, penghasilan yang diterima pada tahun 2016 dan seterusnya juga dapat digunakan untuk membeli aset di luar negeri.

    Untuk kasus anda di atas, berarti harta tersebut tidak perlu ikut amnesti pajak, tapi dilaporkan sebagai harta yang perolehannya tahun 2016. Perlu diingat agar penghasilan pada tahun 2016 sebaiknya wajar dan sebenarnya sehingga menunjukkan kemampuan untuk membayar apartemen tersebut.

    Semoga bermanfaat

  91. Eva
    February 10th, 2017 at 07:34 | #91

    Selamat Pagi Pak Rudi,

    Saya mau tanya, jika pegawai mempunyai penghasilan di luar gaji, maka untuk penghasilan tambahannya itu dikenakan tarif pajak apa Pak … apakah benar pajak final 1 persen …. Terimakasih untuk jawabannya

  92. Rudiyanto
    February 16th, 2017 at 02:41 | #92

    @Eva
    Salam Ibu Eva,

    Penghasilan di luar gaji tersebut perlu diperjelas, apakah dari usaha sehingga masuk kategori UMKM yang kena tarif 1% atau penghasilan yang bukan dari usaha. Misalkan seperti minjamin uang ke teman dan dikasih bunga, jual emas dan untung, itu bukan pendapatan dari kegiatan usaha sehingga kena tarif pajak progresif.

    Jika kita mengaku sebagai UMKM, maka tentu kita perlu mendaftarkan status UMKM kita di kantor pajak dan melakukan pembayaran pajak secara berkala. Namun jika hanya sesekali, mungkin bisa dianggap sebagai penghasilan lain-lain yang kena tarif pajak progresif.

    Untuk lebih detailnya, silakan berkonsultasi dengan kantor pajak.

    Semoga bermanfaat

  93. Linda
    February 19th, 2017 at 00:59 | #93

    Salam pak Rudiyanto,

    Terima kasih untuk informasi yang sangat berguna.

    Mohon saya dibantu dengan kondisi saya sbb:

    Saya tinggal & bekerja di Amerika dari 1992 s/d 2014. Kembali ke Indo saya dan suami smp sekarang mempunyai usaha dan mempunyai NPWP dgn status UMKM dan lapor SPT tahunan, bayar pajak dgn sebenar-benarnya. Semua harta di Indonesia sudah dilaporkan.

    Hanya karena keterbatasan pengetuhuan kami soal pajak, kami tidak melaporkan apa yg kami punya di LN, karena kami berpikir harta di LN tanggung jawab kami bayar pajak di negara tsb.

    Berikut daftar kepunyaan kami yg sampai sekarang tersimpan di Amerika dan tidak terlaporkan di 2015 dan sebelumnya:

    1) Stock Options (SAHAM) yang diberikan oleh Perusahaan tempat kerja saya. Disimpan di Financial company di USA
    *Nilai Gross belum potong pajak Amerika pada tg 31 Dec 2015 mis. US$10,000

    2) Dana PENSION yg sumbernya dari pemotongan gaji saya selama saya kerja di perusahan yg sama, dijadikan investasi. Disimpan di Financial company di USA
    Nilai gross belum potong pajak Amerika pada tg 31 Dec 2105 mis. US$50,000

    3) Dana yg tersimpan di Bank
    Nilai pada tg 31 Dec 2015 mis. US$1,000

    Pertanyaan saya:
    A – Karena semua sumber dana saya dapatkan dari perusahan tempat saya bekerja di Amerika, dan saya membayar pajak disana, apakah saya semestinya ikut TAX AMNESTY?

    B – Kalau ikut TA, bgmn pehitungan nya.

    Mohon saran terbaik dari Bapak dan terima kasih sebelumnya.

  94. Rudiyanto
    February 20th, 2017 at 01:37 | #94

    @Linda
    Malam Ibu Linda,

    Terima kasih sudah berbagi informasi yang lengkap untuk pertanyaan anda.

    Tanggapan saya:
    A. Untuk pendapatan luar negeri, memang sifatnya masih banyak diperdebatkan. Ada yang bilang perlu, ada yang bilang tidak. Ada juga yang menggunakan dasar subjek pajak luar negeri.

    Kalau sudut pandang saya adalah misalkan 5 atau 10 tahun dari sekarang investasi di LN tersebut mau dicairkan dan dibawa ke Indonesia. Apabila nilainya signifikan dan tidak ada dalam SPT sebelumnya, bisa jadi akan menjadi objek temuan oleh pemeriksa.

    Bisa saja kita berdebat pada waktu itu, tapi daripada diperiksa lebih detail, ada baiknya dilaporkan saja. Apalagi jika Automatic Exchange Of Information (AEOI) berlaku, kita tidak tahu bisa ditelusuri atau tidak. Kemungkinan besar bisa karena masuk dalam sistem keuangan.

    Jadi bukan diikutkan atau tidak, tapi sebaiknya ikut untuk mengurangi kerepotan di masa mendatang.

    2. Jika belum ada rencana ditarik ke Indonesia, maka bisa diikutkan sebagai Deklarasi Luar Negeri dengan tarif pajak 4% untuk UMKM. Untuk kategorinya bisa disesuaikan dengan klasifikasi di perpajakan seperti Saham untuk no 1, Investasi Lainnya untuk no 2, dan Tabungan Bank untuk no 3.

    Perhitungannya nilai yang anda sebut x kurs pajak 2015 USD (13.640) x 4% (tarif deklarasi LN)

    Untuk detailnya, anda juga bisa berkonsultasi dengan petugas pajak.

    Semoga bermanfaat

  95. tia
    February 25th, 2017 at 03:36 | #95

    Salam pa rudiyanto…
    Trimakasih ats info yg sgt berguna
    Mohon dibantu, apakah untuk mencairkan hibah berupa deposit di bank luar negeri (exp tonga bank) ke indonesia dikenakan pajak atw tdk??? Org awan blgnya byr biaya administrasi .. Mhn penjelasan “

  96. Rudiyanto
    March 3rd, 2017 at 13:51 | #96

    @tia
    Salam Ibu Tia,

    Sebaiknya ibu pastikan legalitasnya karena banyak kasus penipuan yang menyatakan kita mendapatkan dana pinjaman, hibah atau warisan dari luar negeri yang berujung harus melakukan transfer sejumlah uang untuk melakukan pencairan.

    Terima kasih

 


%d bloggers like this: