Home > Amnesti Pajak > Tax Amnesty : Deklarasi, Repatriasi dan Reksa Dana

Tax Amnesty : Deklarasi, Repatriasi dan Reksa Dana

Tax Amnesty dan Reksa Dana

Pembahasan RUU Pengampunan Pajak atau lebih dikenal dengan Tax Amnesty telah berjalan lebih dari 1 tahun. Memang, RUU ini sarat dengan kepentingan mulai dari pemerintah yang ingin menutup defisit anggaran untuk pembangunan infrastruktur, para koruptor yang ingin mencuci bersih uang haramnya, partai politik yang sedang “bargaining” kepentingannya dengan pemerintah hingga kepentingan dari negara tetangga yang perekonomiannya bakal terganggu jika dana WNI balik ke Indonesia.

Tax Amnesty ini bisa jadi, bisa juga tidak. Bisa juga karena sudah terlalu banyak kepentingan, tetap jadi namun dengan persyaratan yang terlalu berat sehingga kemungkinan berhasilnya rendah. Mudah-mudahan antara pemerintahan dan DPR bisa tercapai kesepakatan yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam jangka panjang.

Nah, terlepas dari akan jadi atau tidaknya RUU Tax Amnesty, sebenarnya kalau kita mengikuti pemberitaan secara lebih mendetail sebenarnya RUU tersebut bisa dibagi menjadi 2 bagian yaitu Deklarasi Pajak dan Repatriasi Pajak. Menurut saya, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum begitu jelas mengenai perbedaan kedua istilah tersebut dan cenderung mencampuradukkan jadi satu. Kemudian tentu saja, sebagai investor reksa dana, bagaimana seharusnya respon yang tepat?

Deklarasi dan Repatriasi Pajak

Untuk menjelaskan perbedaan antara kedua istilah di atas, saya akan menggunakan contoh yang sangat sederhana sebagai berikut :

Pada April 2016 yang lalu, katakanlah si A yang berstatus sebagai pemilik usaha melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak untuk periode 2015 dengan perincian sebagai berikut :

  • Total pendapatan tahunan Rp 600 juta
  • Harta senilai Rp 2,1 M yang terdiri dari :
    • 1 Unit Ruko di Jakarta dengan harga pembelian Rp 2 M
    • Investasi reksa dana campuran senilai Rp 100 juta

Namun sebenarnya kondisi di atas tidak sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Kondisi yang lebih riil adalah :

  • Total pendapatan tahunan Rp 2 M
  • Harta senilai Rp 3,1 M yang terdiri dari:
    • 1 Unit Ruko di Jakarta dengan harga pembelian Rp 2 M
    • Deposito di Singapore senilai 50.000 SGD atau setara Rp 500 juta
    • Investasi reksa dana campuran senilai Rp 100 juta
    • Investasi reksa dana saham senilai Rp 500 juta

Jika dibandingkan, sebenarnya terdapat pendapatan senilai Rp 1,4 M (Rp 2 M – Rp 600 juta) dan harta senilai Rp 1 M (Rp 3.1 M – Rp 2.1 M) yang seharusnya dilaporkan dalam SPT tapi ternyata tidak. Dalam kondisi normal, apabila hal tersebut diketahui oleh petugas pajak, maka si A sebagai wajib pajak perlu membayar 30% atas Rp 1,4 M penghasilan dan hingga 30% untuk harta apabila tidak mampu membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh dari penghasilan yang telah dibayarkan pajaknya.

Dengan adanya Tax Amnesty, maka ibaratnya si A “diampuni” (namanya juga pengampunan pajak) dan cukup membayar dengan persentase tebusan yang lebih rendah daripada tarif normal. Meski angkanya terus berubah-ubah, kemungkinan akan berkisar antara 2% hingga 8% untuk harta. Bagaimana dengan penghasilan? Dari draft RUU yang saya baca, kelihatannya yang menjadi objek dalam peraturan ini hanya Harta saja.

Referensi : www.pengampunanpajak.com

Dengan kata lain, jika anda melakukan revisi SPT pada pendapatan, maka atas selisih pendapatan tersebut anda perlu berhati-hati karena nilai pajaknya mungkin tidak seperti untuk harta. Apakah ini berarti yang direvisi hanya harta saja dan bukan penghasilan? Pertanyaan ini sangat tergantung pada integritas, hati nurani, kondisi kocek dan saran dari konsultan pajak anda. Tapi setidaknya menurut saya untuk tahun-tahun yang akan datang, seharusnya sebagai warga negara yang baik perlu dilaporkan seperti apa adanya.

Terus, apa yang membedakan antara deklarasi dengan repatriasi? Untuk ilustrasi di atas, deklarasi adalah anda melakukan pembetulan SPT Pajak 2015 untuk posisi harta yang tadinya Rp 2,1 menjadi Rp 3.1 M (jika anda hanya melakukan pengkinian pada harta saja). Sementara yang dimaksud dengan repatriasi adalah anda melakukan deklarasi, dan khusus untuk aset yang berada di luar negeri menjualnya dan membawa masuk ke Indonesia.

Untuk porsi harta dari luar negeri yang “direpatriasi” ke Indonesia, maka sesuai perkembangan yang dibahas di media diberikan diskon 50% dari tarif tebusan yang ada. Misalkan jika deklarasi dikenakan tarif 4%, maka untuk repatriasi dikenakanya hanya 2% saja. Hal ini diharapkan harta WNI di luar negeri dapat ditarik ke Indonesia dan turut membantu pembangunan dalam negeri.

Apa definisi dana tersebut sudah dibahas di Indonesia? Dalam berbagai pemberitaan di media, disebutkan bahwa harta yang direpatriasi dari luar negeri harus masuk ke instrumen tertentu mulai dari deposito di Bank BUMN, Obligasi Pemerintah, Investasi Sektor Riil, Manajer Investasi yang ditunjuk Bank BUMN hingga Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Belakangan juga disebutkan saham juga bisa dijadikan sebagai sarana repatriasi. Namun perlu saya tekankan bahwa informasi tersebut juga terus berubah. Saya juga sempat mendapatkan “kabar burung” yang menyatakan hanya deklarasi saja dan untuk repatriasi tidak jadi.

Namun jadi atau tidak, sebenarnya yang mau saya jelaskan adalah bahwa Deklarasi berbeda dengan Repatriasi. Nama-nama instrumen yang disebutkan di atas, apabila jadi, hanya diperuntukkan untuk repatrasi saja. Apabila anda memiliki harta di dalam negeri yang belum dilaporkan dalam SPT dan berniat untuk melaporkannya, TIDAK perlu memindahkan harta tersebut ke instrumen yang disebutkan di atas, kecuali harta tersebut berada di luar negeri dan anda berminat mendapatkan diskon.

Menurut saya, tarif repatriasi ini tentu harus murah atau bahkan jauh lebih murah daripada deklarasi karena untuk membawa harta pulang dari luar negeri itu tidak mudah. Ada 4 alasan. Pertama, karena hartanya harus diinvestasi di instrumen dalam negeri, maka harus dijual dulu, kemudian diuangkan, dikurskan ke Rupiah dan kemudian investasi ke instrumen di Indonesia. Dalam proses tersebut, belum tentu menguntungkan. Apalagi kondisi perekonomian dunia saat ini juga belum terlalu baik. Kedua, penjualan dalam jumlah besar tentu akan membuat harganya semakin anjlok, jadi meskipun tarif repatrasi murah, tapi sudah rugi belasan persen dalam prosesnya tentu membuat para wajib pajak untuk berpikir. Ketiga, instrumen investasi di dalam negeri seperti deposito dan obligasi pemerintah sekarang dalam kondisi BI Rate yang terus menurun. Apakah masih menarik jika dibandingkan instrumen luar negeri yang kursnya relatif stabil?. Keempat, memang ada wacana bahwa perpajakan Indonesia akan bekerja sama dengan lembaga keuangan di luar negeri sehingga harta di luar juga bisa dilacak, tapi apakah pada prakteknya bisa demikian? Tentu negara tujuan juga akan berusaha menjaga kondisi perekonomiannya. Berbicara praktek hukum internasional tentu prosesnya tidak mudah.

Bagaimana dengan investasi reksa dana yang kita miliki? Sebenarnya contoh di atas sudah sangat jelas. Sebagai warga negara yang baik, adalah merupakan kewajiban untuk melaporkannya ke dalam SPT Pajak. Untuk tata cara pelaporan, telah pernah saya bahas dalam tulisan Pelaporan Reksa Dana Dalam SPT Tahunan.

Saran terakhir yang ingin saya berikan adalah bahwa pelaporan yang dilakukan adalah harta yang diperoleh tahun 2015 dan sebelumnya (dengan asumsi RUU Tax Amnesty untuk koreksi SPT 2015). Untuk harta yang diperoleh di tahun 2016 ini tidak perlu dilaporkan karena baru tahun depan dan juga tidak mendapat tarif tebusan yang lebih murah.

Demikian artikel ini, semoga membantu anda dalam memahami RUU Tax Amnesty dan semoga peraturan ini benar-benar bisa terwujud karena akan sangat berdampak positif bagi struktur anggaran, pembangunan infrastruktur dan sentimen pasar modal Indonesia.

Untuk diskusi lebih lanjut mengenai Amnesti Pajak, silakan di artikel Panin Asset Management Sebagai Gateway Repatriasi Pajak

Penyebutan produk investasi  (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, ataupun rekomendasi jual beli atau tahan untuk instrumen tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.

Facebook : https://www.facebook.com/rudiyanto.blog

Twitter : https://twitter.com/Rudiyanto_zh

New Blog : www.ReksaDanaUntukPemula.comwww.ReDaNesia.com

Sekolah Investor Reksa Dana : www.InvestoReady-aprdi.org

Sumber Gambar : Istockphoto

 

Categories: Amnesti Pajak Tags:
  1. Rudiyanto
    November 2nd, 2016 at 15:49 | #1

    @Arif
    Salam Pak Arif,

    Kalau saran saya sebagai berikut :
    1. Orang tua mengikuti Amnesti Pajak
    2. Kalau dijual tidak apa2, ditulis saja apa adanya
    3. Buat surat hibah ke anak senilai yang dihibahkan
    4. Di SPT Anak 2016 ada pendapatan bukan objek pajak sebesar nilai hibah orang tua

    Untuk aset mobil dan penjualannya tidak perlu mengikuti amnesti pajak dan memang tidak bisa juga karena terjadi di 2016

    Semoga bermanfaat

  2. Vivi
    January 19th, 2017 at 20:25 | #2

    Selamat malam Pak Rudyanto,
    Saya ingin bertanya, apakah perlu ikut TA jika kasusny begini. Orang tua saya dulu buka usaha sendiri, memiliki npwp dan selalu bayar SPT bulanan dan tahunan. Kemudian karena usaha sudah mulai sepi maka orang tua saya memutuskan untuk menutup usahanya, tetapi sebelum itu orang tua saya membeli sebuah rumah (njop : 184jt) sekitar bulan Juli 2014, kemudian NPWP di NE bulan Oktober 2014 tetapi rumah tersebut belum dilaporkan di SPT. Sekarang orang tua saya sudah tidak berpenghasilan lagi. Mohon masukannya dari Bapak apakah perlu orang tua saya mengikuti TA. ? Terima kasih sebelumnya.

  3. Rudiyanto
    January 21st, 2017 at 19:40 | #3

    @Vivi
    Salam bu Vivi,

    Kalau menurut saya, orang tua anda bisa :
    1. Tetap melaporkan SPT walaupun penghasilan nihil untuk tahun 2015 dan 2016 dengan menjelaskan kondisinya
    2. Melakukan pembetulan di SPT atas aset rumah yang belum dimasukkan
    3. Perlu diperhatikan bahwa pendapatan dan aset yang dilaporkan pada tahun2 sebelumnya cukup untuk biaya hidup dan membeli rumah tersebut pada tahun 2014

    Apabila point ketiga terpenuhi, cukup lakukan pembetulan SPT. Kalau tidak, ada baiknya mengikuti amnesti pajak

    Semoga bermanfaat

  4. Vivi
    January 21st, 2017 at 20:28 | #4

    @Pak Rudyanto
    Terima kasih atas masukannya Pak.

    Maaf saya ada pertanyaan lagi. Dulu usaha orang tua saya termasuk golongan UMKM, jadi jika orang tua saya mengikuti tax amnesty kena tarif berapa % ya? Dan diambil dari harga njop apa harga beli rumah ya Pak? Terima kasih.

  5. Rudiyanto
    January 22nd, 2017 at 16:23 | #5

    @Vivi
    Salam bu Vivi,

    Untuk hal ini mungkin bisa didiskusikan dengan kantor pajaknya. Pengalaman saya sendiri mengurusi amnesti pajak, kalau datang langsung bisa dilayani oleh petugas pajak dan mereka cukup sangat membantu. Jika datang sendiri, diprioritaskan daripada yang diwakili konsultan pajak.

    Untuk harga, bisa menggunakan NJOP pada tahun 2015.

    Semoga bermanfaat

  6. Vivi
    January 23rd, 2017 at 10:19 | #6

    @Pak Rudyanto

    Terima kasih Pak atas informasinya .

  7. Genie
    February 1st, 2017 at 16:34 | #7

    Pak Rudyanto, kalau kita ada deklarasi DN reksadana misal 2 M dijual profit 20%, nah atas profit nya (400 juta) apakah diperbolehkan untuk dikirm ke Luar negri ? misal diutuhkan untuk berobat dll. apakah ada PMK atau perpu yang menegaskan bhwa itu diperbolehkan?
    Terima kasih.

  8. Rudiyanto
    February 1st, 2017 at 16:45 | #8

    @Genie
    Salam bu Genie,

    Sepengetahuan saya untuk deklarasi dalam negeri dan repatriasi ada kewajiban untuk tetap berada selama 3 tahun di Indonesia. Untuk keuntungannya memang bisa diambil kapan saja dan penggunaannya bebas.

    Untuk deklarasi dalam negeri aturannya juga lebih longgar. Misalkan digunakan untuk konsumsi dan harta tersebut habis juga diperbolehkan sepanjang nilainya wajar. Misalkan senilai Rp 400 juta tersebut untuk kepentingan pengobatan.

    Semoga bermanfaat

  9. ria
    February 7th, 2017 at 12:02 | #9

    selamat siang pa Rudiyanto,
    adik saya umkm.dan mau ikut ta.tahun 2016 dia dp beli apart di ausi dan tahun 2018 dp ke 2.setelah itu baru bayar perbulan.yang jadi pertanyaan syarat ikut ta tidak boleh beli asset di luar negri.sedangkan untuk dp di spt 2015 kurang.di spt 2015 ada harta berupa tabungan 150jt.sedangkan dp 500jt.dan harta sebenarnya 600jt.jadi bagaimana yah

  10. Rudiyanto
    February 9th, 2017 at 23:49 | #10

    @ria
    Selamat malam Ibu Ria,

    Aset yang bisa diikutkan dalam Tax Amnesti adalah aset yang dibeli dari periode 1984-2015. Untuk itu, apartemen yang dibeli pada tahun 2016 sudah tidak bisa diikutkan dalam amnesti pajak lagi. Tidak ada ketentuan yang menyatakan tidak boleh beli aset luar negeri, yang ada adalah harta yang dideklarasi di dalam negeri dan harta repatriasi tidak dapat dikirimkan keluar negeri selama 3 tahun.

    Namun untuk harta deklarasi luar negeri yang membayar tarif lebih mahal, tetap bisa. Kemudian, penghasilan yang diterima pada tahun 2016 dan seterusnya juga dapat digunakan untuk membeli aset di luar negeri.

    Untuk kasus anda di atas, berarti harta tersebut tidak perlu ikut amnesti pajak, tapi dilaporkan sebagai harta yang perolehannya tahun 2016. Perlu diingat agar penghasilan pada tahun 2016 sebaiknya wajar dan sebenarnya sehingga menunjukkan kemampuan untuk membayar apartemen tersebut.

    Semoga bermanfaat

  11. Eva
    February 10th, 2017 at 07:34 | #11

    Selamat Pagi Pak Rudi,

    Saya mau tanya, jika pegawai mempunyai penghasilan di luar gaji, maka untuk penghasilan tambahannya itu dikenakan tarif pajak apa Pak … apakah benar pajak final 1 persen …. Terimakasih untuk jawabannya

  12. Rudiyanto
    February 16th, 2017 at 02:41 | #12

    @Eva
    Salam Ibu Eva,

    Penghasilan di luar gaji tersebut perlu diperjelas, apakah dari usaha sehingga masuk kategori UMKM yang kena tarif 1% atau penghasilan yang bukan dari usaha. Misalkan seperti minjamin uang ke teman dan dikasih bunga, jual emas dan untung, itu bukan pendapatan dari kegiatan usaha sehingga kena tarif pajak progresif.

    Jika kita mengaku sebagai UMKM, maka tentu kita perlu mendaftarkan status UMKM kita di kantor pajak dan melakukan pembayaran pajak secara berkala. Namun jika hanya sesekali, mungkin bisa dianggap sebagai penghasilan lain-lain yang kena tarif pajak progresif.

    Untuk lebih detailnya, silakan berkonsultasi dengan kantor pajak.

    Semoga bermanfaat

  13. Linda
    February 19th, 2017 at 00:59 | #13

    Salam pak Rudiyanto,

    Terima kasih untuk informasi yang sangat berguna.

    Mohon saya dibantu dengan kondisi saya sbb:

    Saya tinggal & bekerja di Amerika dari 1992 s/d 2014. Kembali ke Indo saya dan suami smp sekarang mempunyai usaha dan mempunyai NPWP dgn status UMKM dan lapor SPT tahunan, bayar pajak dgn sebenar-benarnya. Semua harta di Indonesia sudah dilaporkan.

    Hanya karena keterbatasan pengetuhuan kami soal pajak, kami tidak melaporkan apa yg kami punya di LN, karena kami berpikir harta di LN tanggung jawab kami bayar pajak di negara tsb.

    Berikut daftar kepunyaan kami yg sampai sekarang tersimpan di Amerika dan tidak terlaporkan di 2015 dan sebelumnya:

    1) Stock Options (SAHAM) yang diberikan oleh Perusahaan tempat kerja saya. Disimpan di Financial company di USA
    *Nilai Gross belum potong pajak Amerika pada tg 31 Dec 2015 mis. US$10,000

    2) Dana PENSION yg sumbernya dari pemotongan gaji saya selama saya kerja di perusahan yg sama, dijadikan investasi. Disimpan di Financial company di USA
    Nilai gross belum potong pajak Amerika pada tg 31 Dec 2105 mis. US$50,000

    3) Dana yg tersimpan di Bank
    Nilai pada tg 31 Dec 2015 mis. US$1,000

    Pertanyaan saya:
    A – Karena semua sumber dana saya dapatkan dari perusahan tempat saya bekerja di Amerika, dan saya membayar pajak disana, apakah saya semestinya ikut TAX AMNESTY?

    B – Kalau ikut TA, bgmn pehitungan nya.

    Mohon saran terbaik dari Bapak dan terima kasih sebelumnya.

  14. Rudiyanto
    February 20th, 2017 at 01:37 | #14

    @Linda
    Malam Ibu Linda,

    Terima kasih sudah berbagi informasi yang lengkap untuk pertanyaan anda.

    Tanggapan saya:
    A. Untuk pendapatan luar negeri, memang sifatnya masih banyak diperdebatkan. Ada yang bilang perlu, ada yang bilang tidak. Ada juga yang menggunakan dasar subjek pajak luar negeri.

    Kalau sudut pandang saya adalah misalkan 5 atau 10 tahun dari sekarang investasi di LN tersebut mau dicairkan dan dibawa ke Indonesia. Apabila nilainya signifikan dan tidak ada dalam SPT sebelumnya, bisa jadi akan menjadi objek temuan oleh pemeriksa.

    Bisa saja kita berdebat pada waktu itu, tapi daripada diperiksa lebih detail, ada baiknya dilaporkan saja. Apalagi jika Automatic Exchange Of Information (AEOI) berlaku, kita tidak tahu bisa ditelusuri atau tidak. Kemungkinan besar bisa karena masuk dalam sistem keuangan.

    Jadi bukan diikutkan atau tidak, tapi sebaiknya ikut untuk mengurangi kerepotan di masa mendatang.

    2. Jika belum ada rencana ditarik ke Indonesia, maka bisa diikutkan sebagai Deklarasi Luar Negeri dengan tarif pajak 4% untuk UMKM. Untuk kategorinya bisa disesuaikan dengan klasifikasi di perpajakan seperti Saham untuk no 1, Investasi Lainnya untuk no 2, dan Tabungan Bank untuk no 3.

    Perhitungannya nilai yang anda sebut x kurs pajak 2015 USD (13.640) x 4% (tarif deklarasi LN)

    Untuk detailnya, anda juga bisa berkonsultasi dengan petugas pajak.

    Semoga bermanfaat

  15. tia
    February 25th, 2017 at 03:36 | #15

    Salam pa rudiyanto…
    Trimakasih ats info yg sgt berguna
    Mohon dibantu, apakah untuk mencairkan hibah berupa deposit di bank luar negeri (exp tonga bank) ke indonesia dikenakan pajak atw tdk??? Org awan blgnya byr biaya administrasi .. Mhn penjelasan “

  16. Rudiyanto
    March 3rd, 2017 at 13:51 | #16

    @tia
    Salam Ibu Tia,

    Sebaiknya ibu pastikan legalitasnya karena banyak kasus penipuan yang menyatakan kita mendapatkan dana pinjaman, hibah atau warisan dari luar negeri yang berujung harus melakukan transfer sejumlah uang untuk melakukan pencairan.

    Terima kasih

Comment pages
1 3 4 5 6267

 


%d bloggers like this: