Home > Belajar Reksa Dana > Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Apakah itu?

Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Apakah itu?

Selama ini ada 2 istilah dalam investasi melalui Manajer Investasi. Yang pertama adalah investasi melalui Kontrak Investasi Kolektif atau dikenal dengan istilah reksa dana untuk investor secara umum (dimiliki lebih dari 50 orang). Dan yang kedua yaitu investasi melalui jalur perorangan (individual) dimana Manajer Investasi hanya mengelola dana satu pihak saja yang disebut Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) atau dikenal juga dengan istilah Discretionary Fund. Karena dimiliki oleh umum, maka informasi berkaitan dengan Reksa Dana (Prospektus, Fund Fact Sheet dan Data Harga) dipublikasikan karena diharuskan oleh peraturan, sementara informasi mengenai KPD tidak dipublikasikan karena merupakan perjanjian antar kedua pihak, sehingga data dan informasi berkaitan dengan pengelolaan data tersebut merupakan milik pribadi. Oleh karena itu, dalam pengumuman peringkat Manajer Investasi berdasarkan Jumlah Dana Kelolaan, biasanya dipisahkan antara Jumlah Dana Kelolaan Reksa Dana dengan Jumlah Dana Kelolaan KPD (Discretionary Fund) atau dengan kata lain KPD dianggap bukan reksa dana.

Pada tahun 2008, muncul lagi satu jenis reksa dana yang baru, yaitu Jenis Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Reksa Dana penyertaan terbatas hampir sama dengan reksa dana biasa dari sisi karakteristik dan pengelolaan. Perbedaan utamanya adalah jumlah pihak yang berinvestasi pada jenis reksa dana penyertaan terbatas maksimum 50 pihak, hal ini menjadikan reksa dana ini terkesan “private” seperti halnya KPD. Sementara untuk jenis reksa dana konvensional, reksa dana harus ditawarkan melalui penawaran umum yaitu penawaran kepada lebih dari 100 pihak dan dibeli oleh lebih dari 50 pihak. Oleh karena itu, ada pula sebagian investor yang menganggap ini bukan reksa dana seperti halnya KPD.

Kenyataan

Kenyataannya adalah bahwa Reksa Dana Penyertaan Terbatas adalah termasuk reksa dana konvensional. Oleh karena itu, seyogianya jumlah dana kelolaan reksa dana konvensional juga harus mencakup jenis reksa dana penyertaan terbatas.

Permasalahannya terletak pada periode publikasi kinerja Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang diperbolehkan setiap 3 bulan sekali berbeda dengan reksa dana pada umumnya yang diwajibkan untuk melakukan publikasi secara harian. Akibatnya, tidak seluruh reksa dana penyertaan terbatas dipublikasikan di media massa, selain itu, perhitungan terhadap total jumlah dana kelolaan Manajer Investasi juga terkadang bermasalah karena dana kelolaan untuk penyertaan terbatas baru dipublikasikan setiap 3 bulan, sementara untuk jenis reksa dana konvensional wajib diumumkan setiap hari.

Dari sisi pengelolaan dana, reksa dana penyertaan terbatas memiliki perbedaan dengan reksa dana konvensional yaitu boleh berinvestasi di perusahaan yang belum non publik, investasi pada sektor riil atau bahkan membiayai perusahaan anda.

Rangkuman Perbedaan Reksa Dana Konvensional dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas

Pada 14 Februari 2008, BAPEPAM-LK  menerbitkan peraturan dengan NOMOR: KEP- 43/BL/2008 TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS. ciri-ciri dari reksa dana yang membedakan jenis reksa dana ini dengan reksa dana konvensional antara lain :

Demikian, semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi anda.

Penyebutan produk investasi di atas (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, ataupun rekomendasi jual beli atau tahan untuk instrumen tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Investasi adalah kegiatan yang mengandung risiko, investor dan calon investor harus sepenuhnya menyadari bahwa dengan berinvestasi, risiko yang dihadapi adalah dapat kehilangan sebagian atau seluruh nilai pokok investasinya.

“Melakukan copy & paste artikel berita ini dan atau mendistribusikan ulang dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis adalah melanggar Hak Cipta / Copyright ©”

Categories: Belajar Reksa Dana Tags:
  1. Rudiyanto
    September 12th, 2016 at 15:02 | #1

    @Ferita
    Selamat Siang Ibu Ferita,

    Discretionary Fund itu dalam Bahasa Indonesia disebut Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Berbeda dengan reksa dana yang memiliki NPWP atas nama reksa dana, KPD tidak memiliki NPWP.

    Jadi misalkan anda berinvestasi pada KPD dan KPD beli saham TLKM, yang dicatat di pembukuan anda adalah saham TLKM, bukan KPD. Atas transaksi saham TLKM dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yaitu 0.1% dari nilai penjualan sebagaimana sudah termasuk dalam fee jual.

    Kalau beli obligasi, ya kena pajak final 15% untuk obligasi. Kalau di KPD dibelikan reksa dana ya bukan objek pajak.

    Selain itu, ada juga KPD yang bunga fix, sebenarnya itu seperti anda memberikan hutang kepada perusahaan X. Namun hutang tersebut bukan berbentuk obligasi, tapi hanya semacam surat hutang biasa. Kalau yang ini menurut saya seharusnya terkena tarif pajak progresif hingga 30%.

    Semoga bermanfaat

  2. rudini
    November 20th, 2016 at 20:00 | #2

    selamat malam pak, Saya menemukan RDPT Syariah, bagaimana menurut bapak dan cara pembagiaanya kalo proyeknya dalam bentuk MTN di rektor rill ( Kontruksi)

    Terimakasih,

  3. Rudiyanto
    November 24th, 2016 at 11:32 | #3

    @rudini
    Salam Pak Rudini,

    Bisa bertanya langsung ke manajer investasi yang mengelola reksa dana penyertaan terbatas syariah tersebut.

    Terima kasih

  4. faizal kilat aryanto
    July 22nd, 2017 at 07:20 | #4

    Kepada yang Terhomat Bapak Rudiyanto.

    Saya ingin bertanya mengenai Reksadana Penyertaaan Terbatas.

    Saya adalah kontraktor yang mengerjakan proyek dari pemerintah, saya mendapatkan proyek dari lelang.

    Pertanyaan saya, Bagaimana menerbitkan Reksadana Penyertaaan Terbatas untuk mendanai proyek yang saya kerjakan? Mohon saya diberi tau prosesnya bapak Rudiyanto. karena ketika saya menang lelang saya baru diberikan uang dp dari pemerintah sebesar 20% dan itu sering tidak cukup untuk mengerjakan proyek sehingga harus berhutang di bank dengan agunan seperti sertifikat rumah, ruko, bpkb dll. Saya sering pusing jika mendapatkan banyak proyek. Rencana kedepan saya juga ingin menjadi developer perumahan dan menerbitkan Reksadana Penyertaaan Terbatas. saya tau Reksadana Penyertaaan Terbatas bisa mendanai proyek saat membaca (Elang Group dan Indosurya Terbitkan Sukuk Senilai Rp 400 Miliar) http://properti.kompas.com/read/2015/03/11/185134421/Elang.Group.dan.Indosurya.Terbitkan.Sukuk.Senilai.Rp.400.Miliar.

    Terima Kasih

    Faizal Kilat Aryanto

  5. Rudiyanto
    July 23rd, 2017 at 18:27 | #5

    @faizal kilat aryanto
    Selamat sore pak Faizal,

    Saya mengerti tentang kesulitan anda, dan memang ini menjadi salah satu kendala bagi pengusaha yang mendapat kontrak proyek tidak hanya dari pemerintah saja tapi juga swasta.

    Saran saya, anda bisa melakukan sebagai berikut :
    1. Menghubungi perusahaan pembiayaan dan atau bank untuk melakukan anjak piutang / factoring. Jadi kontrak proyek anda dengan pemerintah tersebut dijadikan sebagai jaminan pinjaman.

    Saya tidak tahu, apakah anda sudah pernah mencoba cari ini atau belum, tapi karena jaminannya berupa proyek dan tidak ada aset fisik, mungkin bunganya bisa lebih tinggi.

    2. Jika pinjaman di bank sulit, anda bisa mencoba Peer to Peer Lending, dimana saat ini adalah beberapa perusahaan fintech yang sudah mendapat izin dari OJK untuk menfasilitasi pinjaman untuk berbaga kebutuhan salah satunya untuk pinjaman usaha. Persyaratannya tidak seketat bank dan skema pinjamannya lebih cepat dan fleksibel, namun biasanya bunga pinjaman juga cukup besar.

    3. Apabila nilai pinjaman yang dibutuhkan di atas Rp 100 M, dimana angka ini mencapai skala ekonomis bagi perusahaan sekuritas, anda bisa menghubungi mereka untuk melakukan penerbitan Promisory Notes (PN) / Medium Term Notes (MTN) (Surat Hutang Jangka Pendek / Menengah) atau obligasi. Bedanya secara singkat kurang lebih sbb :

    Kalau MTN, bisa di rating oleh perusahaan pemeringkat (PEFINDO) bisa juga tidak. Namun jika tidak dirating, maka harus ada jaminan dimana kontrak tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu jaminan. Tentunya dari sudut pandang investor hal ini agak berisiko tinggi, karena seandainya jika anda gagal bayar, dan kontrak tersebut diambil, tetap tidak bisa diuangkan karena kontrak tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Aset dari proyek properti yang anda bangun untuk pemerintah juga milik pemerintah dan bukan milik anda. Atas risiko tersebut, tentu bunga yang harus dibayarkan juga sepadan. MTN sendiri tidak dapat ditawarkan kepada investor publik, tapi lebih kepada investor secara terbatas.

    Kalau obligasi, bisa dijaminkan dengan aset yang sudah ada dan aset yang “akan ada”, dan harus dirating oleh perusahaan pemeringkat. Apabila hasil penilaiannya bagus, minimal BBB atau kalau A lebih baik lagi, maka kemungkinan sangat besar obligasi ini akan laku jika ditawarkan kepada investor. Kelebihan dari obligasi dibandingkan MTN adalah dapat ditawarkan kepada investor publik melalui penawaran umum, jadi jika dana yang dibutuhkan besar, cara ini akan lebih efektif. Dan apabila rating perusahaan anda bagus, karena seluruh dokumennya lengkap, bisa berdampak pada biaya bunga yang dibayarkan lebih kecil.

    Kewajiban bagi perusahaan yang menerbitkan obligasi secara administrasi dan keterbukaan jauh lebih ketat dibandingkan yang hanya menerbitkan MTN. Namun jika dipersiapkan dengan bagus, anda dapat melakukan pinjaman terus menerus melalui pasar modal untuk proyek ke depan anda.

    4. Reksa Dana Penyertaan Terbatas itu perlu saya koreksi, yang menerbitkan bukan perusahaan tapi manajer investasi. Jadi MI menerbitkan reksa dana yang berinvestasi pada proyek riil. Pilihannya bisa berbentuk penyertaan modal pada perusahaan properti, bisa juga berbentuk memberikan pinjaman kepada perusahaan properti. Cara memberikan pinjamannya adalah dengan membeli MTN atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan properti tersebut.

    Jika yang diterbitkan oleh perusahaan properti adalah MTN, maka MI akan ada extra effort lagi menilai kelayakan dan kelangsungan usaha dari perusahaan properti tersebut. Namun jika yang diterbitkan adalah obligasi, dimana hal tersebut sudah dilakukan oleh perusahaan pemeringkat, maka kerja MI akan lebih ringan.

    Bedanya bagi perusahaan properti adalah jika menerbitkan MTN atau obligasi, maka penawaran kepada investor dilakukan secara bersama-sama antara perusahaan sekuritas dengan investor. Namun untuk reksa dana penyertaan terbatas, penawaran kepada investor dilakukan oleh manajer investasi. Ibaratnya investor tinggal terima beres saja.

    Di artikel Kompas yang kamu kutip, yang terjadi adalah Elang Group menerbitkan obligasi syariah (Sukuk) dan Indosurya menerbitkan reksa dana penyertaan terbatas untuk membeli Sukuk tersebut. Sumber uang yang ada di RDPT diperoleh dari penawaran Indosurya kepada investor-investornya, tidak tertutup kemungkinan Indosurya sendiri juga ikut berinvestasi di reksa dana tersebut.

    Satu hal yang saya harus terus terang, persyaratan untuk penerbitan obligasi dan reksa dana penyertaan terbatas di Indonesia saat ini belum terlalu investor friendly dengan UMKM. Kalaupun secara aturan sudah bisa, terkadang perusahaan sekuritas agak memilih2 karena mereka juga membutuhkan skala ekonomis. Jadi jika nilainya kurang dari Rp 100 M atau mungkin Rp 50 M, saran saya anda bisa mencoba alternatif yang lain terlebih dahulu.

    Tapi yang menjadi ironi adalah ketika kapasitas bisnis anda sudah memungkinkan anda untuk meminjam Rp 50 M ke atas, biasanya pada saat itu, bank juga dapat menawarkan pinjaman dengan skema yang sangat fleksible dan suku bunga kompetitif.

    Untuk itu, sebagai pelaku bisnis, saran saya anda bisa menjalin hubungan dengan orang bank dan pasar modal sejak dini. Siapa tahu, suatu saat kolaborasi dengan mereka dibutuhkan.

    Semoga bermanfaat dan semoga usaha anda bisa sukses berkembang.

  6. faizal kilat aryanto
    August 22nd, 2017 at 13:49 | #6

    @Rudiyanto
    Terima Kasih Banyak Pak Sudah di Jelaskan secara mendetail.

    Setelah Saya pelajari dan saya cari tau lebih mendetail tentang apa yang bapak terangkan. Saya memiliki beberapa pertanyaan.

    Setelah saya menghubungi 5 P2P Lending, Semuanya mengacu pada peraturan bahwa pinjaman maksimal 2 miliar. Namun bunganya lebih besar dari bunga bank

    Pertanyaan saya mengenai MTN (Medium Term Notes).
    Jadi MTN ada 2 jenis, yang pertama yang di rating oleh PEFINDO atau yang tidak?
    Jika tidak di rating maka harus mengunakan jaminan. Jaminan bisa berupa kontrak ?
    Bagaimana Proses menerbitkan Medium Term Notes? Bisa bapak jelaskan atau berikan link referensi.
    Terima Kasih Pak Rudiyanto

  7. Rudiyanto
    August 22nd, 2017 at 15:29 | #7

    @faizal kilat aryanto
    Salam Pak Faizal,

    Kalau memang berminat untuk menerbitkan MTN yang nilainya di atas Rp 50 M, saran saya anda bisa menghubungi perusahaan sekuritas di bagian corporate finance untuk lebih detailnya

    Jika di Panin Sekuritas, anda bisa menghubungi yang namanya pak Purwoko. Nomor telepon Panin Sekuritas adalah 021 515 3055.

    Memang tidak ada jaminan bahwa perusahaan sekuritas pasti membantu penerbitan MTN karena ada proses due dilligence. Namun jika secara due dilligence tidak ada masalah dan soal biaya serta bunga yang dibayarkan telah sepakat, kemungkinan besar proses penerbitannya bisa dibantu oleh perusahaan sekuritas.

    Soal Jaminan, Rating Pefindo, persyaratan dan sebagainya, orang perusahaan sekuritas jauh lebih tahu detail daripada saya.

    Semoga bermanfaat

  8. faizal kilat aryanto
    August 23rd, 2017 at 07:26 | #8

    @Rudiyanto

    Terima Kasih Bapak Rudiyato

    Telah berkenan Menjelaskan secara sangat detail dan bermanfaat sekali bagi saya.

    Saya ada pertanyaan lagi pak.

    Nilai proyek PT Tri Papua Mandiri, Saat ini yang terbesar ialah 18 M. Jadi nilainya belum sampai 50 M. Nah apakah bisa menerbitkan MTN senilai 50 M untuk modal beberapa proyek. misalnya untuk modal 5 proyek yang nilainya 10 M jadi kalau ditotal 50 M.

    Bisa dijelaskan untuk menerbitkan MTN senilai 50 M, berapakah nilai proyek yang harus saya miliki.

    Terima Kasih Banyak Bapak Rudiyanto

  9. Rudiyanto
    August 25th, 2017 at 17:11 | #9

    @faizal kilat aryanto
    Salam pak Faizal,

    Setahu saya jaminan bisa terdiri dari beberapa proyek. Jadi tidak harus 1 proyek.
    Penerbitan MTN itu ada 2 bagian pak, yang pertama adalah menerbitkan dan yang kedua adalah menawarkan kepada orang lain.

    Kesulitan dalam penerbitan itu lebih ke administrasi dan skala ekonomi. Namun kalau memang mau diseriuskan, seharusnya bisa dilewati. Yang lebih sulit adalah menawarkannya kepada investor. Untuk penerbit pertama kali, apalagi perusahaan baru yang relatif belum dikenal, anda membutuhkan rating yang bagus AAA, AA, atau setidaknya single A.

    Kemudian juga perlu di “endorse” sama perusahaan sekuritas yang bonafid. Atau melalui reksa dana yang mau membeli obligasi terbitan anda tersebut.

    Jadi saran saya anda hubungi perusahaan sekuritas dulu, kalau memang sudah mampu menyanggupi persyaratannya, baru bisa meminta tolong perusahaan sekuritas untuk menawarkan, melalui reksa dana ataupun kombinasi dari keduanya

    Semoga bermanfaat.

Comment pages
1 2 272
  1. No trackbacks yet.

 


%d bloggers like this: